Mendagri Tegaskan Kampanye Hitam di Pilkada Serentak Bisa Dipidana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) saat melawat ke Papua. (Foto: ANTARA/HO Puspen Kemendagri)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pasangan calon (paslon) dan tim sukses yang sedang melakukan kampanye untuk tidak melakukan black campaign atau kampanye hitam.

“Aksi kekerasan harus cepat diantisipasi dengan langkah-langkah prokatif untuk merangkul pihak-pihak yang berkontestasi agar mereka melakukan kompetisi secara sehat dan tidak melakukan black campaign atau kampanye-kampanye bohong," jelas Tito dalam keteranganya, Kamis (1/10).

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu berujar, bisa saja kampanye hitam seperti menebar kebencian dan kebohongan bisa berujung di ranah hukum.

Baca Juga

Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK

"Positive campaign itu masih bisa, negative campaign itu biasa tapi black campaign yang berisi kebohongan itu yang tidak boleh, itu pun adalah pidana,” tegas Tito.

Ia berharap agar massa kampanye dapat belangsung aman dan lancar seperti pada tahap penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon pada 23-24 September silam. Dirinya sangat mengapresiasi kepada stakeholder yang telah bekerja keras dalam kelancaran tahapan tersebut.

Ilustrasi

Tito mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder karena pada tanggal 23 dan 24 September yaitu tahapan yang cukup penting, tahapan penetapan pasangan calon tanggal 23 dan tanggal 24 penentuan atau pengambilan nomor urut pasangan calon berlangsung relatif cukup lancar.

"Tidak seperti pada saat pendaftaran pasangan calon tanggal 4-6 September,” terangnya.

Di samping itu, Tito mengimbau agar baik pihak penyelenggara, masyarakat dan aparat keamanan dapat saling menjaga agar Pilkada bebas dari konflik-konflik kekerasan dan juga bebas COVID-19.

Baca Juga

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Berlangsung dengan Protokol Kesehatan Ketat

“Kita jaga agar Pilkada ini aman, lancar dan dapat menjadi simbol demokrasi hak daripada rakyat untuk memilih pemimpinnya yang dapat memajukan daerahnya,” pungkasnya. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH