Mendagri Suruh Kepala Daerah Kebut Regulasi Agar THR dan Gaji ke-13 Cepat Cair

MerahPutih.com - Anggaran tunjangan hari raya (THR) dan dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024 sebesar Rp 99,5 triliun telah siap dicairkan. Untuk itu, pemerintah pusat meminta kepala daerah untuk mempercepat regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 agar bisa segera cair.

"Saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota, ada beberapa hal. Pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jadi cukup dengan Perkada, tidak harus Perda, yang mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/3).

Baca juga:

Asik Nih, THR ASN Cair 100 Persen, Tidak Ada Lagi Potongan

Mendagri menjelaskan regulasi pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, yang diterbitkan pemerintah tanggal 13 Maret 2024 lalu.

"Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara," tutur Tito, dikutip dari Antara.

Tito menambahkan untuk mencegah keterlambatan pemberian tunjangan, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan segera menyusun regulasi terkait THR dan gaji ke-13 tersebut tanpa melalui proses fasilitasi oleh Mendagri maupun gubernur.

Baca juga:

Duit Rp 99,5 Triliun Siap Cair untuk THR dan Gaji ke-13 ASN

"Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti," tegas mantan Kapolri itu.

Adapun pemberian tunjangan ASN daerah ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (*)

Baca juga:

Tahun Ini, Perusahaan Tidak Boleh Cicil THR Pekerja