Mendagri Segera Keluarkan SE Agar Kepala Daerah Atur Sanksi Pelanggar Prokes Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. ANTARA/HO-Kementerian Dalam Negeri

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akan menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk kepala daerah. Isinya, meminta kepala daerah membuat kebijakan terkait pembatasan di ruang publik jelang Natal dan Tahun Baru.

Kepala Daerah diminta mengatur sanksi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

"Kami perkuat di pembatasan ruang publik, pembatasan tetap ada, termasuk kumpul 50 orang selama periode Nataru, sesuai Inmendagri 66/2021 sampai 2 Januari 2022, itu tak boleh ada kerumunan lebih 50 orang," ujar Tito dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru 2021, Selasa (21/12).

Baca Juga

Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

Selain berisi keharusan menegakkan aplikasi Peduli Lindungi, SE itu juga akan mengatur sanksi administrasi. Salah satu sanksi administrasi adalah pencabutan izin usaha untuk jangka waktu tertentu.

“Sehingga bisa memberikan sanksi denda bagi tempat-tempat usaha, restoran, mal, dan lain-lain yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi,” urainya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menerangkan akan membuka data PeduliLindungi untuk publik. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui titik lokasi yang aman dari COVID-19.

Transparansi data tersebut, nantinya akan berlaku di semua tempat. Mulai dari pusat perbelanjaan hingga tempat wisata, agar lebih aman dari penyebaran COVID-19.

Budi menjelaskan, pembukaan data dilakukan dalam rangka mencegah penularan Omicron. Rencana ini juga sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Masyarakat bisa melihat tempat mana saja yang tidak ada PeduliLindungi-nya, sehingga yang tidak ada itu risikonya lebih besar bagi pengunjung," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, operasi Lilin akan dimulai pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

"Akan tetapi H-7 sudah dilakukan kegiatan pra operasi setelah tanggal 2 akan dilakukan pos operasi, H+7 terutama oleh polri dan TNI (dan aparat lainnya)," ujar Muhadjir Effendy.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Mendagri Tito Karnavian. Foto: Antara

Pemerintah juga memutuskan untuk melakukan penebalan petugas demi mengantisipasi dampak pergerakan orang di semua area, mulai dari mall, restoran, jalan tol, termasuk tempat wisata.

"Kemudian akan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu hail PCR di pintu-pintu masuk sehingga tidak terjadi penumpukan PPLN baik darat, laut, udara," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Selanjutnya, kata Muhadjir, pemerintah juga akan memperketat penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai sarana tracing dan monitoring. Jika ada yang tidak menggunakan aplikasi ini maka akan diberikan sanksi tegas.

Kemudian, kata Muhadjir, kementerian dan lembaga terkait akan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu hasil tes PCR di pintu-pintu masuk kedatangan internasional.

Seperti diketahui, berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021, libur Nataru tahun ini, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyekatan perjalanan.

Baca Juga

Isolasi Wisma Atlet Diharapkan Efektif Cegah Penyebaran Omicron

Tetapi, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih proporsional sesuai level PPKM di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah akan lebih memperketat syarat perjalanan orang.

Persyaratan tersebut di antaranya adalah dengan menerapkan aturan wajib wajib vaksinasi lengkap, wajib PCR yang berlaku 3×24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1×24 jam untuk perjalanan darat atau laut.

Selain itu, kebijakan pengetatan juga di sejumlah destinasi wisata dengan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keputusan Jokowi Larang TNI-Polri Aktif Jadi Pj Gubernur Bentuk Komitmen Semangat Reformasi
Indonesia
Keputusan Jokowi Larang TNI-Polri Aktif Jadi Pj Gubernur Bentuk Komitmen Semangat Reformasi

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut pernyataan Jokowi sebagai bentuk komitmen terhadap semangat reformasi.

Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme
Indonesia
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme

Jokowi mendengar keluhan dari para pengemudi masih maraknya pungli yang dilakukan preman setempat dan juga oknum dari depo barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Tahapan Novel Baswedan dkk Jadi ASN Polri
Indonesia
Tahapan Novel Baswedan dkk Jadi ASN Polri

Selain sosialisasi, terdapat beberapa tahapan lain yang diikuti Novel Baswedan Cs di Mabes Polri berkaitan dengan perekrutan menjadi ASN tersebut.

Bareskrim Tetapkan Irjen Napoleon Bonaparte Tersangka TPPU Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Irjen Napoleon Bonaparte Tersangka TPPU Kasus Djoko Tjandra

Penyidik akan melakukan sesuai pasal yang diterapkan

Pemkot Yogyakarta Siapkan Tempat Vaksinasi COVID-19 untuk Pengunjung Malioboro
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Siapkan Tempat Vaksinasi COVID-19 untuk Pengunjung Malioboro

Vaksinasi ini diberikan secara cuma-cuma untuk pengunjung kawasan legendaris tersebut.

Ratusan Hewan Peliharaan Disuntik Rabies di Cirebon
Indonesia
Ratusan Hewan Peliharaan Disuntik Rabies di Cirebon

Pelaksanaan vaksinasi rabies dilakukan untuk mencegah penyebaran dan terpaparnya hewan peliharaan terkena rabies di Kabupaten Cirebon.

Kecelakaan Bus Tewaskan Belasan Orang, Pengemudi Diduga Konsumsi Sabu
Indonesia
Kecelakaan Bus Tewaskan Belasan Orang, Pengemudi Diduga Konsumsi Sabu

Kasus kecelakaan maut yang melibatkan bus di Tol Surabaya-Mojokerto (Tol Sumo) terus diusut polisi.

Kementerian ESDM Terus Batasi Penjualan Gas Subsidi Pada Pengecer
Indonesia
Kementerian ESDM Terus Batasi Penjualan Gas Subsidi Pada Pengecer

Sepanjang 2021, pagu subsidi untuk elpiji tiga kilogram adalah senilai Rp36,56 triliun. Pada tahun lalu, subsidi elpiji tiga kilogram tercatat mencapai Rp40,25 triliun.

DKI Pertimbangkan Permintaan Jokowi Sekolah Tatap Muka Dua Hari Seminggu
Indonesia
DKI Pertimbangkan Permintaan Jokowi Sekolah Tatap Muka Dua Hari Seminggu

Semua keputusan yang diambil oleh Gubernur Anies Baswedan selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak tak terkecuali Pemerintah Pusat.

Sektor Pertanian Jawa Barat Diharapkan Tidak Kena Refocusing Anggaran
Indonesia
Sektor Pertanian Jawa Barat Diharapkan Tidak Kena Refocusing Anggaran

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta tidak melakukan refocusing anggaran pada sektor pertanian.