Mendagri Sebut Percuma Jika Sudah Divaksin Namun Tak Patuh Protokol Kesehatan Mendagri Tito Karnavian bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota Jakarta, Selasa (17/3) (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Pemerintah menjadwalkan penyuntikan perdana vaksinasi COVID-19 yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo 13 hingga 15 Januari.

Walaupun vaksinasi massal dilakukan, protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) harus tetap ditegakkan

"Percuma kita melakukan tracing, enggak ada gunanya kalau ada kerumunannya," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Baca Juga:

Jakarta Tambah 3 RS Rujukan COVID-19

Hal itu diungkapkan Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi COVID-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Selasa (5/1)

Mantan Kapolri ini pun mengingatkan agar pemberian vaksinasi massal ini disosialisasikan dengan baik agar jangan sampai menimbulkan keributan atau rush di masyarakat.

“Jangan sampai terjadi terjadi keributan juga karena vaksin seolah seperti seperti emas bisa terjadi rebutan, kerumunan, lain-lain," ujar dia.

Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: setkab).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan proses vaksinasi perdana akan dilakukan pada Rabu pekan depan atau 13 Januari 2021. Vaksinasi diawali di tingkat pusat, yakni Presiden Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju.

"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan, di Jakarta, oleh Bapak Presiden," kata Budi.

Setelah itu, vaksinasi dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak, yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis.

Budi menyebut efek samping tersebut perlu menjadi perhatian kepala daerah. Ia pun meminta tenaga kesehatan tidak disuntik vaksin dalam satu waktu. "Misalnya ada empat perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua," kata Budi.

Baca Juga:

Jawa Timur Terima 77.760 Vaksin Sinovac

Budi meminta vaksinasi untuk tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan dibagi dalam dua tahap. Hal ini guna memberi kesempatan istirahat bagi tenaga kesehatan yang mengalami efek samping vaksin COVID-19.

Sebelumnya, Indonesia memilih vaksinasi sebagai jalan keluar dari pandemi COVID-19. Sebanyak 181 juta orang penduduk akan mendapat dua dosis vaksin secara bertahap dalam kurun 3,5 tahun.

Meski vaksinasi akan segera dimulai, izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) belum diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Ditunggu Janjinya Beri Bantuan Buat Satwa Ragunan
Indonesia
Ketua MPR Ditunggu Janjinya Beri Bantuan Buat Satwa Ragunan

Selama masa pandemi COVID-19, kondisi satwa di Ragunan dalam keadaan sehat dan baik

Jangan Kucilkan Penderita COVID-19
Indonesia
Jangan Kucilkan Penderita COVID-19

"Jika di sekitar kita ada yang terkena positif, tidak perlu dikucilkan dan cepat diberitahukan kepada gugus tugas desa atau kelurahan maupun Puskesmas setempat supaya bisa dilakukan pelacakan kontak warga yang dinyatakan positif tersebut," kata Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Syamsir

Update Corona DKI Selasa (9/6): 8.276 Positif, 3.369 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Selasa (9/6): 8.276 Positif, 3.369 Orang Sembuh

Selain itu, terdapat penambahan jumlah orang yang sembuh secara sebanyak 164 orang

Data Pasien Corona Pemerintah Bisa Berbeda dengan Fakta di Lapangan
Indonesia
Data Pasien Corona Pemerintah Bisa Berbeda dengan Fakta di Lapangan

Trubus tak yakin data pemerintah setiap harinya sesuai dengan di lapangan karena sedikitnya spesimen yang diuji.

Dinkes DKI Sebut Perkantoran Jadi Klaster Penularan Corona
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Perkantoran Jadi Klaster Penularan Corona

Widyastuti menlanjutkan, bahwa sudah ada pegawai swasta, PNS, dan BUMN yang terkonfirmasi COVID-19.

Tinggal Sebulan, Pemerintah Gembira Pilkada Tidak Timbulkan Klaster COVID-19
Indonesia
Tinggal Sebulan, Pemerintah Gembira Pilkada Tidak Timbulkan Klaster COVID-19

“Menjadi tantangan bagi kita karena sejauh ini kampanye tatap muka secara terbatas yang paling digemari oleh paslon," kata Mahfud MD.

Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Indonesia
Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja

Hasil ini, menjadi catatan kritis bagi pemerintah, di mana rumusan kebijakan yang dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik.

Babak Baru Kasus Pidana Kontroversi Tes Swab Rizieq Masuk Kejaksaan
Indonesia
Babak Baru Kasus Pidana Kontroversi Tes Swab Rizieq Masuk Kejaksaan

Ada tiga tersangka Rizieq Shihab, menantunya Hanif Alatas, dan Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat.

Cerita Dua Peneliti Indonesia di Inggris Ikut Kembangkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Cerita Dua Peneliti Indonesia di Inggris Ikut Kembangkan Vaksin COVID-19

Di balik itu, ada cerita soal dua peneliti asal Indonesia yang turut andil dalam pengembangan vaksin corona.

Mal Kembali Dibuka 15 Juni, Anies: Bioskop Belum Beroperasi
Indonesia
Mal Kembali Dibuka 15 Juni, Anies: Bioskop Belum Beroperasi

Anies juga meminta mal mengendalikan pengunjung lewat pembatasan orang.