Mendagri Sebut APDESI Berhak Minta Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina Mendagri Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka soal nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan yang menjadi ketua dewan pembina Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

Mantan Kapolri itu menyebut APDESI yang meminta Luhut menjadi ketua dewan pembina. Menurutnya, Luhut dipilih karena memiliki kemampuan untuk membina para kepala desa yang tergabung di APDESI.

Baca Juga

Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode

"Pada saat lebih kurang 3-4 bulan yg lalu, mereka (Apdesi) meminta Pak Luhut Pandjaitan sebagai ketua dewan pembinanya mereka. Ya mungkin karena mungkin kemampuan dan lain-lain," kata Tito di Jakarta, Selasa (5/4).

Tito mengatakan, setiap organisasi berhak untuk menentukan sosok yang masuk dalam struktur kepengurusan sesuai AD/ART masing-masing. Begitu juga Apdesi, berhak memilih siapa saja menjadi pengurusnya termasuk Luhut.

Selain Luhut, Tito mengaku dirinya dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar juga masuk dalam struktur pengurus Apdesi. Keduanya menjabat dewan pembina Apdesi.

"Saya sendiri sebagai pembina, besama dengan Menteri Desa," ujarnya

Baca Juga

Wakil Ketua Komisi II Minta Mendagri Tegur APDESI

Tito menjelaskan, APDESI yang dipimpin oleh Surta Wijaya merupakan organisasi pemerintah desa ketiga yang ada. Sebelum Tahun 2016, sudah terdapat organisasi pemerintah desa yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian setelahnya, ada lagi organisasi pemerintah desa yang berbentuk perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir, adalah organisasi pemerintah desa yang dipimpin oleh Surta Wijaya dan terdaftar di Kemendagri.

"Ini 2016, ini yang terdaftar di Kumham. Sebelumnya sudah ada asosiasi kepala desa yang real, tetapi terdaftarnya di Kementerian Dalam Negeri. Itu sudah ada. Itu yang pertama, kedua. Nah ini yang ketiga yang sekarang ini yang Pak Surta," ujar Tito. (Pon)

Baca Juga

Mendagri Tegaskan Tidak Ada Deklarasi Jokowi 3 Periode di Acara APDESI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi
Indonesia
1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi

Sesuai dengan amanat UUD terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah yaitu harus memberi rasa aman dan nyaman kepada warganya.

Rentetan Kecelakaan TransJakarta, DPRD DKI Wacanakan Pembentukan Pansus
Indonesia
Rentetan Kecelakaan TransJakarta, DPRD DKI Wacanakan Pembentukan Pansus

Manuara juga meminta Transjakarta untuk membentuk satu bidang khusus penanganan aspek keselamatan

[HOAKS atau FAKTA]: BSSN Pantau Semua Aktivitas Telepon Seluler dan Medsos Warga
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: BSSN Pantau Semua Aktivitas Telepon Seluler dan Medsos Warga

Informasi yang beredar tersebut merupakan hoaks lama yang kembali beredar.

Kejagung Buka Suara Terkait Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung
Indonesia
Kejagung Buka Suara Terkait Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer memastikan, bahwa data yang beredar itu adalah salah.

Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas
Indonesia
Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menekankan dirinya bersama Presiden RI Joko Widodo fokus menjalankan tugas hingga 2024 sesuai mandat.

MAKI Ungkap Dugaan Penyelundupan 23 Kontainer Minyak Goreng ke Luar Negeri
Indonesia
MAKI Ungkap Dugaan Penyelundupan 23 Kontainer Minyak Goreng ke Luar Negeri

"Sebanyak 23 kontainer telah lepas terkirim ke luar negeri dan hanya tersisa satu kontainer di pelabuhan Tanjung Priok," kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis (17/3).

Kata KPU Soal NIK Jokowi Muncul ke Publik
Indonesia
Kata KPU Soal NIK Jokowi Muncul ke Publik

KPU menjelaskan terkait situs resmi mereka yang melampirkan unggahan nomor induk kependudukan secara publik yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Pengerjaan Sirkuit Formula E Dimulai Januari 2022, Target Tiga Bulan Rampung
Indonesia
Pengerjaan Sirkuit Formula E Dimulai Januari 2022, Target Tiga Bulan Rampung

Direktur Utama (Dirut) PT Jakpro, Widi Amanasto mengatakan, pengerjaan sirkuit Formula E akan dimulai pada bulan Januari 2022 dan ditargetkan tampung dalam waktu tiga bulan.

Anies Ajukan Banding atas Kekalahan Putusan Banjir Mampang
Indonesia
Anies Ajukan Banding atas Kekalahan Putusan Banjir Mampang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengajukan banding pada putusan PTUN Jakarta soal pengerukan Kali Mampang sampai dengan Pondok Jaya.

Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, Begini Tanggapan PSI
Indonesia
Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, Begini Tanggapan PSI

Sejauh ini PSI sudah sesuai makanisme dalam mencoret Viani dari keanggotaan partai.