Mendagri Sampaikan Pandangan Pemerintah terhadap Materi 5 RUU Provinsi DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Rapat Kerja Tingkat 1 bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Selain Mendagri, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan DPD RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan pandangan pemerintah atas materi dan muatan 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi yang merupakan usul dari DPR RI.

Baca Juga:

Tok! DPR Setop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Kelima RUU itu terkait RUU Provinsi Sumatera Barat, RUU Provinsi Riau, RUU Provinsi Jambi, RUU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), RUU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tito menuturkan, pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan terkait 5 RUU tersebut. Namun dengan catatan, pembahasan itu terbatas pada dasar hukum, mengingat sebelumnya UU terkait 5 provinsi tersebut masih berdasarkan pada UUD Sementara Tahun 1950.

"Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 5 RUU ini di luar perubahan dasar hukum," ujar Mendagri.

Hal itu termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain. Alasannya, itu akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah UU lainnya.

Misalnya, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta peraturan lainnya.

Sebab pembahasan itu akan berimplikasi terhadap Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan masalah sumber daya manusia (SDM).

“Serta dapat membuka munculnya isu-isu yang akhirnya membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya, seperti masalah batas wilayah," terangnya.

Baca Juga:

DPR Perpanjang Pembahasan RUU Narkotika dan Hukum Acara Perdata

Tito menilai, kelima RUU ini akan bermanfaat untuk pemerintah daerah seperti dapat memberi kepastian hukum. Selain itu, upaya ini dapat memperkuat peraturan turunan UU Provinsi, karena regulasi ini menjadi salah satu dasar penyusunan peraturan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Memang agak ironis kalau seandainya perda-perda itu didasarkan pada dasar atau konstitusi yang bukan berlaku saat ini, sehingga dengan demikian dengan adanya RUU 5 provinsi ini turunan-turunan (peraturan) akan berdasarkan konstitusi yang berlaku saat ini, UUD 1945,” jelas dia.

Selain itu, lanjut Tito, upaya pembahasan RUU ini juga akan mengakomodir situasi aktual yang kondisinya berbeda dengan pembentukan provinsi yang didasarkan pada UU sebelumnya. Kondisi aktual itu seperti adanya pemekaran daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Situasi ini otomatis berimplikasi kepada wilayah, cakupan wilayah, batas wilayah, dan sebagainya," imbuhnya.

Tito mengatakan, pemerintah berharap pembahasan RUU ini tidak mengalami gangguan, sehingga dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, regulasi itu nantinya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di 5 provinsi tersebut. (Pon)

Baca Juga:

DPR Sahkan RUU Yang Bakal Jadi Landasan Hukum UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Evakuasi Warga Semeru, Bupati Lumajang Minta Bantuan Relawan
Indonesia
Evakuasi Warga Semeru, Bupati Lumajang Minta Bantuan Relawan

Akses jalan menuju ke Kecamatan Pronojiwo tidak bisa dilalui disebabkan Jembatan Gladak Perak putus, maka Bupati Lumajang meminta bantuan bupati dan Wali Kota Malang untuk memberikan bantuan kepada warga.

Saksi Kunci Kasus Pelanggaran Etik Brigjen Hendra Kurniawan Sakit Parah
Indonesia
Saksi Kunci Kasus Pelanggaran Etik Brigjen Hendra Kurniawan Sakit Parah

Seperti diketahui, AKBP Arif merupakan saksi kunci pada sidang tersebut.

Edy Mulyadi Jadi Tersangka dan Ditahan, Akun YouTube-nya Disita
Indonesia
Edy Mulyadi Jadi Tersangka dan Ditahan, Akun YouTube-nya Disita

Bareskrim Polri menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Dia menyindir pemindahan ibu kota negara (IKN).

Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor
Indonesia
Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor

Selain itu praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan melihat jumlah uangnya saja

Waspada, 23 Pintu Tol Ini Berpotensi Jadi Titik Kemacetan saat Mudik
Indonesia
Waspada, 23 Pintu Tol Ini Berpotensi Jadi Titik Kemacetan saat Mudik

Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Chryshnanda Dwilaksana mengatakan, 23 pintu tol tersebut tersebar di wilayah Polda Banten, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Tengah. Pihaknya tengah menyiapkan sejumlah cara bertindak.

Mardani Maming Hadirkan Tiga Saksi Ahli di Sidang Praperadilan
Indonesia
Mardani Maming Hadirkan Tiga Saksi Ahli di Sidang Praperadilan

Tim kuasa hukum dari mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming menghadirkan tiga orang saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/7).

Indonesia Usung 6 Isu di Sidang Majelis Umum PBB ke-77
Indonesia
Indonesia Usung 6 Isu di Sidang Majelis Umum PBB ke-77

Menlu Retno mengatakan Indonesia akan mengusung enam isu pada sidang tersebut.

Pimpin Upacara HUT ke-495 DKI Jakarta, Anies Singgung Revitalisasi Monas
Indonesia
Pimpin Upacara HUT ke-495 DKI Jakarta, Anies Singgung Revitalisasi Monas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-495 Kota Jakarta di Plaza Selatan, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Puan: Polemik Syarat Layanan Publik Karena Kurang Optimalnya Layanan Kesehatan
Indonesia
Puan: Polemik Syarat Layanan Publik Karena Kurang Optimalnya Layanan Kesehatan

"Kalau layanan BPJS semakin baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas, polemik terkait BPJS Kesehatan sebagai syarat pasti lambat laun akan mereda," tuturnya.

12 Santri Diperkosa Guru, Walkot Bandung Perintahkan Pendampingan Ekstra
Indonesia
12 Santri Diperkosa Guru, Walkot Bandung Perintahkan Pendampingan Ekstra

"Institusi pendidikan adalah lembaga untuk menempa karakter anak. Apalagi guru agama, seharusnya mampu untuk menguatkan moral," kata Oded.