Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024 Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemilu 2024 masih dua tahun lagi. Namun, hingar bingar politik mulai terasa belakangan ini.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap bekerja profesional. Menurutnya, ASN diimbau untuk tidak terlibat politik praktis dalam dinamika Pemilu maupun Pilkada 2024.

Baca Juga:

Mendagri Jelaskan SE Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi Pegawai ASN

"ASN harus tetap pada posisi sebagai tenaga professional. Meskipun memiliki hak pilih tapi tidak boleh berpolitik praktis memihak kepada calon atau partai tertentu," terang Tito, Kamis (22/9).

Karena itu, Tito pun meminta ASN untuk bersikap netral pada pemilu serentak pada 2024 mendatang.

"Kita semua sepakat, siapapun yang bertanding baik tingkat pusat atau daerah atau legislatif proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik,” ucapnya.

Sebagaimana dimuat dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN yang profesional berarti mereka yang senantiasa mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Komisi II DPR Diminta Kaji SE Mendagri Soal Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi Hingga Pecat ASN

Ia pun menyampaikan bahwa meskipun memiliki hak pilih, ASN tidak pula diperbolehkan berpolitik praktis dan memihak pada pasangan calon ataupun partai tertentu dalam kontestasi di Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Hal tersebut pun, tambah dia, telah dimuat dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN.

Tito mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan penandatanganan keputusan bersama dari lima instansi. Kelima instansi itu yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Purnawirawan Jenderal Polri ini berpendapat penandatanganan keputusan bersama dapat memastikan ASN tetap berada di posisi profesional dan netral. Khususnya, dalam memimpin jalannya roda pemerintahan di tengah momentum pencarian pemimpin terbaik bagi Indonesia.

"Sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap berada di posisi netral,” ucap Tito yang juga mantan Kapolri ini. (Knu)

Baca Juga:

Politisi NasDem Sebut SE Mendagri Bentuk Praktek Otoritarianisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Malam Selikuran Ramadan, Keraton Surakarta Kirab Lampu Ting dan 1.000 Tumpeng
Indonesia
Malam Selikuran Ramadan, Keraton Surakarta Kirab Lampu Ting dan 1.000 Tumpeng

Keraton Kasunan Haniningkrat mengadakan tradisi malam selikuran Ramadan atau malam 21 hari Ramadan, Jumat (22/4) malam. Dalam tradisi tersebut diadakan kirab lampu ting dan pembagian sewu tumpeng pada warga.

Dinkes DKI Sebut Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 dari Luar Sekolah
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 dari Luar Sekolah

Kasus COVID-19 di lingkungan sekolah selama pembelajaran tatap muka (PTM) berasal dari luar.

Besok, Ada 6 Parpol yang Bakal Daftar Peserta Pemilu 2024
Indonesia
Besok, Ada 6 Parpol yang Bakal Daftar Peserta Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada 6 partai politik yang akan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024, pada Jumat (11/8).

Libur Natal, 14.002 Wisatawan Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan
Indonesia
Libur Natal, 14.002 Wisatawan Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Dari 30.000 tiket yang disediakan pengelola secara online, tercatat sebanyak 14.002 pengunjung mengunjungi Ragunan pada Minggu (26/12).

Bendum Demokrat Balikpapan Diduga Tampung Uang Suap Bupati PPU
Indonesia
Bendum Demokrat Balikpapan Diduga Tampung Uang Suap Bupati PPU

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Nur Afifah diduga membantu Bupati Abdul Gafur yang merupakan Ketua DPC Demokrat Balikpapan menyimpan uang suap dari para pengusaha.

Tarif Terintegrasi JakLingko Jangan Rugikan BUMD
Indonesia
Tarif Terintegrasi JakLingko Jangan Rugikan BUMD

Pemprov DKI Jakarta agar berhati-hati dalam menentukan tarif. Pemprov tidak boleh gegabah hanya karena dikejar masa jabatan Gubernur yang tinggal sebentar lagi.

Pj DKI 1 Sarankan Masyarakat WFH saat Musim Hujan
Indonesia
Pj DKI 1 Sarankan Masyarakat WFH saat Musim Hujan

Mulai bulan depan hingga tahun awal 2023, wilayah Jakarta memasuki musim hujan. Hal ini berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 404 Orang Hari Ini
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 404 Orang Hari Ini

Ada penambahan 404 kasus baru COVID-19 pada Rabu (5/1). Total kasus positif menjadi 4.264.136.

Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat
Indonesia
Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat

ke-7 anggota KIP 2021-2025 disetujui setelah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR pada 28-29 Maret 2022.

Proyek Strategis Nasional Ciptakan 11 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi
Indonesia
Proyek Strategis Nasional Ciptakan 11 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Pemulihan ekonomi selama dan pasca-pandemi akan semakin baik pada masa-masa mendatang.