Mendagri: Pemda Bisa Tetapkan Darurat Bencana COVID-19 Mendagri Tito Karnavian (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah. Surat edaran bernomor 440/2622/SJ tersebut menyebutkan pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19.

"Hal tersebut sebenarnya menegaskan dan mengingatkan kembali mengenai kewenangan Pemda yang tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Senin (30/3).

Baca Juga

Fadli Zon nilai Pemerintah Jokowi Lambat dan Tak Berwibawa

Bahtiar mengatakan surat edaran tersebut merupakan pedoman dalam pembentukan Gugus Tugas, agar terdapat kesamaan manajemen pengorganisasian dan kesamaan gerak langkah pemda dalam penanganan COVID-19 sehingga lebih terkoordinasi dengan Gugus Pusat.

"Sebagaimana UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana bahwa untuk penetapan status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah," ujarnya

Bahtiar menjelaskan status darurat bencana sangat terkait dengan penggunaan mata anggara Belanja Tak Terduga (BTT) yang sudah dialokasikan dalam APBD masing-masing agar bisa digunakan untuk penanggulangan dan penanganan wabah COVID-19 di daerah.

"Dalam surat edaran tersebut konteksnya Pemda terlebih dahulu harus menetapkan status bencana dulu, baru kemudian Pemda bisa mencairkan mata Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang terdapat dalam APBD. Hal tersebut penting agar tidak menjadi temuan oleh APIP maupun BPK RI, prosedur pengelolaan APBD begitu aturannya," jelas dia.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar (Boyke Ledy Watra)
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar (Boyke Ledy Watra)

Penjelasan itu tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebut Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c "penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah”.

Kemudian ayat (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

"Status darurat yang dimaksud adalah siaga darurat COVID-19 dan/atau tanggap darurat COVID-19. Penetapan status harus didasarkan kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat," kata Bahtiar.

Dalam poin Nomor 3 Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ tersebut, dinyatakan Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID- 19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.

b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid- 19.

Baca Juga

Gubernur Ganjar Tetapkan Status Tanggap Darurat COVID-19 hingga 29 Mei 2020

Dalam hal ini, lanjut Bahtiar, Pemda harus menetapkan status dan tingkatan bencana daerah sebelum dapat mencairkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

"Jadi di sini jelas ya, harus ditetapkan dulu status kebencanaannya, baru dengan status ini maka Pemda bisa mencairkan BTT (Belanja Tak Terduga) yang terdapat dalam APBD masing-masing pemda," ujar Bahtiar.

Sehingga, kata Bahtiar, Pemda terhindar dari masalah dalam pengelolaan keuangan daerah terkait percepatam penanganan COVID-19 di daerah. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 PDIP Sayangkan Anies Lebih Percaya BUMD Ketimbang SKPD
Indonesia
PDIP Sayangkan Anies Lebih Percaya BUMD Ketimbang SKPD

"Program-program tersebut seharusnya bisa didelegasikan kepada Satuan Kerja SKPD terkait," cetus Jhonny.

Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Intelijen
Indonesia
Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Intelijen

BIN sempat memulangkan dua buronan kasus korupsi

Papua Barat Catatkan Tambahan 210 Kasus Positif COVID-19
Indonesia
Papua Barat Catatkan Tambahan 210 Kasus Positif COVID-19

Provinsi Papua Barat mencatat tambahan 210 kasus konfirmasi positif COVID-19. Saat ini total kasus mencapai 2.754 orang.

NasDem Usulkan 12 RUU Masuk Prolegnas 2020-2024
Indonesia
NasDem Usulkan 12 RUU Masuk Prolegnas 2020-2024

F-NasDem juga mengajukan RUU yang akan menggunakan metode Omnibus Law

Belasan Pengunjung Black Owl Positif Narkoba
Indonesia
Belasan Pengunjung Black Owl Positif Narkoba

Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memastikan ada 14 orang pengunjung tempat hiburan Black Owl positif mengkosumsi narkoba.

Jokowi Minta Bansos COVID-19 Tepat Sasaran, Datanya Sesuai Nama dan Alamat
Indonesia
Jokowi Minta Bansos COVID-19 Tepat Sasaran, Datanya Sesuai Nama dan Alamat

Jokowi juga meminta penyaluran dalam jaring pengaman sosial itu dilakukan secara cepat

Eks Sekretaris MA Nurhadi Masih Raib, KPK Korek 2 Ipar Tersangka
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Masih Raib, KPK Korek 2 Ipar Tersangka

"Mereka diperiksa untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Update COVID-19 Selasa (14/7): 78.572 Positif, 37.636 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (14/7): 78.572 Positif, 37.636 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.581 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Antasari Azhar Diklaim Dukung Muhamad-Saraswati
Indonesia
Antasari Azhar Diklaim Dukung Muhamad-Saraswati

Antasari, kata Wanto, menyebut Muhamad orang baik dan punya komitmen pemberantasan korupsi dan komitmen kebangsaan yang tinggi.

Polisi Imbau Buruh Tidak Tutup Tol Saat Demo di DPR
Indonesia
Polisi Imbau Buruh Tidak Tutup Tol Saat Demo di DPR

Heru juga mengantisipasi agar massa tak berbuat anarkis hingga mengantisipasi mereka tak masuk ke jalan tol dan membuat keonaran.