Mendagri Larang Kerumunan Massa Saat Pegumuman Penetapan Paslon Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Kemendagri)

MerahPutih.com - Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang adanya kerumunan massa saat pengumuman penetapan pasangan calon pada Rabu (23/9)

Mantan Kapolri itu menjelaskan kerumunan orang bisa menjadi penularan virus corona dan itu membuat hal tidak baik untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Baca Juga

Bawaslu Sebut Pandemi COVID-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020

"Jelas ini sesuatu yang tidak kita harapkan dan di dalam aturan-aturan yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19 kegiatan seperti ini tentu tidak kita inginkan,” katanya di Jakarta, Selasa (22/9)

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terdapat kerumunan sosial pada tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 lalu. Kemudian, ada tiga penyebab terjadi pengumpulan masa saat tahapan pendaftaran bakal paslon yaitu kurangnya sosialisasi protokol, show off bakal paslon serta kurangnya koordinasi antar pihak penyelenggara dengan aparatur keamanan. Oleh karena itu, sebagai hasil pembenahan dan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, Mendagri bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI mengusulkan dua hal, yakni perbaikan Peraturan KPU.

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA News Papua/HO-Puspen Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian (ANTARA News Papua/HO-Puspen Kemendagri)

Tujuannya agar aturan-aturan yang berhubungan dengan ketertiban penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 lebih di perketat. Hal kedua yakni menegakkan regulasi tersebut dengan cara kerja sama lintas sektoral, karena cara penegakan regulasi di setiap daerah tentu berbeda-beda. “Regulasi yang dimaksud yang mengatur spesifik mengenai masalah pelaksanaan pilkada itu diatur dalam undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan juga secara spesifik lebih detail oleh peraturan KPU," ujarnya dilansir Antara Mendagri juga mendorong Bawaslu dapat memakai kewenangannya sebagai pihak penyelenggara sebagai mitigasi langkah hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan aturan-aturan pilkada dan PKPU. Lebih lanjut, kata dia juga ada peraturan-peraturan lain yang beririsan dengan kepatuhan protokol COVID-19 dan banyak undang-undangnya mulai undang-undang KUHP ada pasal-pasal tentang kerumunan masa yang dapat digunakan sebagai payung hukum penegakan protokol kesehatan.

Baca Juga

Ini Alasan 'Relawan Muda Melangkah' Dukung Muhamad-Saraswati di Pilkada Tangsel

Kemudian, dia menambahkan regulasi peraturan daerah (Perda) justru akan sangat membantu penegakan hukum di daerah. Dengan harapan, tentunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satlinmas, TNI dan Polri dapat bertindak sebagai ujung tombak untuk menegakkan aturan tersebut. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Babinsa dan Bhabinkamtibmas Diperintahkan Deteksi Penularan COVID-19
Indonesia
Babinsa dan Bhabinkamtibmas Diperintahkan Deteksi Penularan COVID-19

Apabila menemukan warga yang terpapar COVID-19, maka Babinsa dan Bhabinkamtibmas melapor kepada Satgas setempat.

Calon Petahana di 270 Daerah Berpotensi Gerakkan ASN Raih Kemenangan
Indonesia
Calon Petahana di 270 Daerah Berpotensi Gerakkan ASN Raih Kemenangan

ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai

Korban Tewas Gempa Majene Terus Melonjak, BNPB Cari Relawan
Indonesia
Korban Tewas Gempa Majene Terus Melonjak, BNPB Cari Relawan

BNPB mengajak organisasi sukarelawan untuk bersinergi dalam penanganan darurat bencana gempa

Punya Dedikasi Tinggi Mengajar, Sukirno Dipertahankan SMPN 250
Indonesia
Punya Dedikasi Tinggi Mengajar, Sukirno Dipertahankan SMPN 250

Murid didik dan orang tua siswa akan merasa kehilangan

KPK Geledah Kantor Dinsos Pemkab Bandung Barat
Indonesia
KPK Geledah Kantor Dinsos Pemkab Bandung Barat

KPK tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19

Kadishub Batam Rustam Efendi Ditetapkan Tersangka Korupsi
Indonesia
Kadishub Batam Rustam Efendi Ditetapkan Tersangka Korupsi

Pihak kejaksaan menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam RE sebagai tersangka kasus korupsi di Batam, Kamis (8/4).

Gubernur Kepri Dikarantina, Istana Yakin Pelantikan Sesuai Protokol
Indonesia
Gubernur Kepri Dikarantina, Istana Yakin Pelantikan Sesuai Protokol

"Saat pelantikan, kami tidak banyak mengundang para pejabat dan hanya dihadiri oleh keluarga dan pejabat tertentu," sebut Heru.

Perayaan Malam Tahun Baru, Warga Jakarta Diminta Berada di Rumah
Indonesia
Perayaan Malam Tahun Baru, Warga Jakarta Diminta Berada di Rumah

Sejumlah gangguan keamanan dan pelanggaran protokol kesehatan diprediksi terjadi saat perayaan malam tahun baru 2021.

Pemprov DKI Tutup GSH Karaoke Cengkareng Gegara Langgar Perda
Indonesia
Pemprov DKI Tutup GSH Karaoke Cengkareng Gegara Langgar Perda

Kita harus bersama-sama memerangi virus COVID-19