Mendagri Larang Kerumunan Massa Saat Pegumuman Penetapan Paslon Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Kemendagri)

MerahPutih.com - Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang adanya kerumunan massa saat pengumuman penetapan pasangan calon pada Rabu (23/9)

Mantan Kapolri itu menjelaskan kerumunan orang bisa menjadi penularan virus corona dan itu membuat hal tidak baik untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Baca Juga

Bawaslu Sebut Pandemi COVID-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020

"Jelas ini sesuatu yang tidak kita harapkan dan di dalam aturan-aturan yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19 kegiatan seperti ini tentu tidak kita inginkan,” katanya di Jakarta, Selasa (22/9)

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terdapat kerumunan sosial pada tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 lalu. Kemudian, ada tiga penyebab terjadi pengumpulan masa saat tahapan pendaftaran bakal paslon yaitu kurangnya sosialisasi protokol, show off bakal paslon serta kurangnya koordinasi antar pihak penyelenggara dengan aparatur keamanan. Oleh karena itu, sebagai hasil pembenahan dan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, Mendagri bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI mengusulkan dua hal, yakni perbaikan Peraturan KPU.

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA News Papua/HO-Puspen Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian (ANTARA News Papua/HO-Puspen Kemendagri)

Tujuannya agar aturan-aturan yang berhubungan dengan ketertiban penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 lebih di perketat. Hal kedua yakni menegakkan regulasi tersebut dengan cara kerja sama lintas sektoral, karena cara penegakan regulasi di setiap daerah tentu berbeda-beda. “Regulasi yang dimaksud yang mengatur spesifik mengenai masalah pelaksanaan pilkada itu diatur dalam undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan juga secara spesifik lebih detail oleh peraturan KPU," ujarnya dilansir Antara Mendagri juga mendorong Bawaslu dapat memakai kewenangannya sebagai pihak penyelenggara sebagai mitigasi langkah hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan aturan-aturan pilkada dan PKPU. Lebih lanjut, kata dia juga ada peraturan-peraturan lain yang beririsan dengan kepatuhan protokol COVID-19 dan banyak undang-undangnya mulai undang-undang KUHP ada pasal-pasal tentang kerumunan masa yang dapat digunakan sebagai payung hukum penegakan protokol kesehatan.

Baca Juga

Ini Alasan 'Relawan Muda Melangkah' Dukung Muhamad-Saraswati di Pilkada Tangsel

Kemudian, dia menambahkan regulasi peraturan daerah (Perda) justru akan sangat membantu penegakan hukum di daerah. Dengan harapan, tentunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satlinmas, TNI dan Polri dapat bertindak sebagai ujung tombak untuk menegakkan aturan tersebut. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak
Indonesia
Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak

Tak hanya di kendaraannya, tapi selama perjalanan akan masalah

  DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19
Indonesia
DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19

"Saya meminta agar pemerintah menimbang anggaran Kementerian PUPR dan belanja alutsista, sebagian dialihkan untuk penanganan Covid19" kata Ketua Komite I DPD Teras Narang

Polisi Lakukan Operasi Cyber Cari Pemuda yang Ingin 'Nikahan'
Indonesia
Polisi Lakukan Operasi Cyber Cari Pemuda yang Ingin 'Nikahan'

Kehadiran polisi di tengah masyarakat itu yang penting

Tanggapi Imam Nahrawi, KPK Usut Penerima Uang Skandal Hibah KONI
Indonesia
Tanggapi Imam Nahrawi, KPK Usut Penerima Uang Skandal Hibah KONI

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp400 juta serta bayar uang pengganti Rp18,1 miliar,

Dua Warga Depok Positif Corona, Staf Hotel Des Indes Diklaim Sehat
Indonesia
Dua Warga Depok Positif Corona, Staf Hotel Des Indes Diklaim Sehat

Perwakilan Manajer Hotel Des Indes Menteng Darmawiharto mengatakan, keduanya bukan tamu hotel

 Tiga Bakal Calon Independen Maju di Pilwakot Solo, Satu Orang Eks Relawan Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Tiga Bakal Calon Independen Maju di Pilwakot Solo, Satu Orang Eks Relawan Jokowi-Ma'ruf

Isa Ansori berasal dari relawan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) yang tak lain adalah kelompok relawan pendukung Jokowi- Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 lalu.

Putri Bos Trans Corp Chairul Tanjung Staf Khusus Baru Jokowi?
Indonesia
Putri Bos Trans Corp Chairul Tanjung Staf Khusus Baru Jokowi?

Kabar akan diangkatnya putri dari Bos Trans Corp itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Arsul Sani.

NU Sarankan Kemendikbud Matangkan Lagi Konsep POP
Indonesia
NU Sarankan Kemendikbud Matangkan Lagi Konsep POP

Bahkan, tahun ini LP Maarif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru

 Pimpinan DPR Tidak Setuju BNN Dibubarkan
Indonesia
Pimpinan DPR Tidak Setuju BNN Dibubarkan

"Karena Badan Narkotika ini di mana-mana di beberapa negara maju maupun yang lain itu ada badannya sendiri," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Tak Perlu Khawatir, Informasi Soal Corona Bakal Dikirim Langsung dari WhatsApp
Indonesia
Tak Perlu Khawatir, Informasi Soal Corona Bakal Dikirim Langsung dari WhatsApp

Kemenkominfo bersama WhatsApp meluncurkan layanan hotline gratis memanfaatkan chatbot untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang virus corona baru (Covid-19).