Mendagri: Jangan Samakan Satpol PP dengan Preman Ilustrasi. (Foto: MP/Satpol PP DKI)

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) di setiap daerah memberikan penjelasan kepada jajaran agar mampu mengendalikan diri, menjadi profesional dan mengedepankan etika dan moral.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP dibekali dengan kode etik terikat dengan peraturan perundang-undangan yang perlu dikedepankan.

“Jangan samakan Satpol PP dengan preman. Ini baju saja yang keren, tetapi etika dan perilaku seperti preman, tidak boleh terjadi. Satpol PP adalah suatu profesi yang mulia, profesi yang disegani, dan yang diperlukan masyarakat,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (19/7).

Dalam penegakan aturan oleh satuan polisi, termasuk Satpol PP terdapat tahapan yang perlu ditempuh.

Upaya persuasif dan sosialisasi terutama saat PPKM Darurat merupakan tahapan awal, sementara penegakan hukum dengan upaya koersif merupakan jalan terakhir dengan catatan, jika hal itu sangat diperlukan.

“Ini untuk mendisiplinkan masyarakat, tetapi petugas lapangan, anggota kita agar mereka betul-betul melaksanakan tindakan dengan cara-cara yang persuasif terlebih dahulu, upaya koersif itu adalah upaya terakhir, kalau memang diperlukan,” jelas dia.

Petugas Satpol PP menyegel salah satu tempat usaha di Kelurahan Cipete Utara, Jaksel, karena melanggar protokol kesehatan, Jumat (11/12). ANTARA/HO-Kominfotik Jaksel/am.
Ilustrasi: Petugas Satpol PP menyegel salah satu tempat usaha di Kelurahan Cipete Utara, Jaksel, karena melanggar protokol kesehatan, Jumat (11/12). ANTARA/HO-Kominfotik Jaksel/am.

Ia menjelaskan aturan yang termuat dalam kebijakan PPKM tetap perlu ditegakkan secara tegas. Prinsip penegakan hukum secara koersif adalah upaya terakhir yang dapat digunakan, itu pun harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kultur yang berlaku di masyarakat.

“Selagi bisa dilakukan langkah-langkah persuasif, sosialisasi secara masif dipatuhi, maka penegakan dengan menggunakan kewenangan, force (memaksa), itu merupakan upaya terakhir,” beber dia.

Mendagri menjelaskan pemberlakuan PPKM dimaksudkan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi, salah satunya dengan membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Meski demikian, pihaknya tak membenarkan adanya upaya kekerasan dalam pendisiplinan masyarakat.

“Kita tetap tegas, tetapi perlu humanis, manusiawi, bahasa yang santun, dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebih,” kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buahnya Dimarahi Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma
Indonesia
Anak Buahnya Dimarahi Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik, Bupati Alor, Amon Djobo memarahi dua anak buah Mensos Risma sambil mengeluarkan kalimat bernada menyindir mantan Wali Kota Surabaya itu.

[HOAKS atau FAKTA]: Kadis Kominfosanti Buleleng Bali Lelang Kendaraan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kadis Kominfosanti Buleleng Bali Lelang Kendaraan

Beredar di media sosial WhatsApp sebuah akun yang mengatasnamakan Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Ketut Suwarmawan melakukan Lelang kendaraan bermotor.

KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021
Indonesia
KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021

KRL Jogja-Solo ini nantinya bakal menggantikan KA Prameks yang selama ini melayani penumpang setiap hari dengan rute Jogja-Solo.

Gibran Berikan Sanksi kepada ASN yang Ketahuan Makan Siang saat Jam Kerja
Indonesia
Gibran Berikan Sanksi kepada ASN yang Ketahuan Makan Siang saat Jam Kerja

"Ini tidak bisa dibiarkan. Pasti ada sanksi biar diurus BKPPD. Saya memergoki mereka saat lewat di sana ada ASN makan saya datangi mereka," papar dia.

Tim DVI Mulai Lakukan Pemeriksaan Post Mortem Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Tim DVI Mulai Lakukan Pemeriksaan Post Mortem Korban Sriwijaya Air

Data ante mortem antara lain berupa data umum seperti nama, umur, berat badan, tinggi badan, dan aksesoris korban yang didaftarkan oleh pihak keluarga korban

Pandemi COVID-19 Tingkatkan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Indonesia
Pandemi COVID-19 Tingkatkan Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Angka kekerasan dalam keluarga di Kota Bandung berpotensi mengalami peningkatan.

197 Bencana Terjadi Sejak Awal Tahun, Nyaris 2 Juta Orang Menderita dan Mengungsi
Indonesia
Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai
Indonesia
Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai

Pernyataan Anies dimaksudkan agar pemerintah pusat tidak berpangku tangan terhadap persoalan pandemi jika sudah menyangkut lintas batas seperti di Jabodetabek.

DPR Lakukan Verifikasi Faktual ke Rumah Andika Perkasa di Jaksel
Indonesia
DPR Lakukan Verifikasi Faktual ke Rumah Andika Perkasa di Jaksel

Tidak semua anggota Komisi I DPR ikut dalam kunjungan tersebut yaitu hanya dua orang per-fraksi karena disebabkan masih kondisi pandemi COVID-19.

Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif
Indonesia
Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meresmikan ruang isolasi COVID-19 bertekanan negatif di Rumah Sakit Umum (RSU) Al-Fauzan Jakarta Islamic Hospital (JIH).