Mendagri Diminta Tegur dan Non Aktifkan Pj Kepala Daerah yang Rangkap Jabatan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - Posisi penjabat kepala daerah kini tengah diperbincangkan pasca banyaknya daerah yang kosong posisi tengah lowong.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan struktural di eselon sebelumnya.

Baca Juga:

Kemendagri Tanggapi Pernyataan Andi Arief Soal Utusan Presiden Jelang Lukas Enembe Tersangka

Menurut dia, Pj kepala daerah yang masih rangkap jabatan struktural di pemerintahan kemungkinan tidak mampu bekerja secara profesional.

"Dan tak maksimal sesuai dengan tugas fungsi sesuai dengan harapan," kata Guspardi Gaus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/9).

Guspardi menyebutkan, Pasal 76 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat saja sudah ada aturan yang melarang rangkap jabatan.

"Karena itu, sudah semestinya pj kepala daerah yang notabene hanya 'ditunjuk' tidak dibenarkan rangkap jabatan agar bisa fokus bekerja," ujarnya.

Menurut dia, sebaiknya para pj kepala daerah fokus memimpin daerahnya karena banyak persoalan yang membutuhkan perhatian seorang pemimpin.

Baca Juga:

Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur pj kepala daerah yang masih rangkap jabatan.

"Agar (Pj) segera mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya," ucap Guspardi.

Komisi II DPR RI akan memanggil Mendagri untuk menjelaskan terkait den(gan pj kepala daerah di daerah yang masih rangkap jabatan.

Ia memandang Kemendagri perlu mengeluarkan ketentuan atau peraturan tentang pj kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan.

Hal ini harus diatur secara tegas dalam konsideran SK pelantikan bahwa pejabat yang diangkat sebagai pj kepala daerah dinonaktifkan sementara dari jabatan sebelumnya dan tidak boleh rangkap dengan jabatan lainnya.

"Pj kepala daerah harus fokus dan konsentrasi pada tugasnya yang sangat krusial serta strategis hingga terpilihnya kepala daerah definitif pada Pilkada Serentak 2024," tutup Guspardi. (Knu)

Baca Juga:

Mendagri Jelaskan SE Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi Pegawai ASN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Prabowo Teken Kerja Sama Bilateral Bidang Pertahanan RI-Turki
Indonesia
Prabowo Teken Kerja Sama Bilateral Bidang Pertahanan RI-Turki

Prabowo melanjutkan perjanjian hari ini bukan hanya antar pemerintah, tapi juga antar perusahaan untuk memperkuat kemakmuran bilateral kedua negara.

BPOM Kembali Umumkan 2 Perusahaan Farmasi Produksi Obat dari Bahan Berbahaya
Indonesia
BPOM Kembali Umumkan 2 Perusahaan Farmasi Produksi Obat dari Bahan Berbahaya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyebut empat nama obat sirop dari dua industri farmasi, PT Samco Farma dan PT Ciubros Farma, harus ditarik dan dimusnahkan.

Peningkatan Kasus Diduga akibat Kendurnya Pemakaian Masker hingga Mobilitas Tinggi
Indonesia
Peningkatan Kasus Diduga akibat Kendurnya Pemakaian Masker hingga Mobilitas Tinggi

Terdapat beberapa indikator yang menjadi pemicu kenaikan laju kasus positif dan aktif COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Polri Ungkap Alasan Belum Dilakukan Pemecatan terhadap Irjen Napoleon
Indonesia
Polri Ungkap Alasan Belum Dilakukan Pemecatan terhadap Irjen Napoleon

Irjen Napoleon Bonaparte belum dipecat dari institusi kepolisian meskipun tersandung beberapa kasus pidana.

Perputaran Uang dari Sektor Otomotif di Jawa Barat Capai Rp 1,5 Triliun
Indonesia
Perputaran Uang dari Sektor Otomotif di Jawa Barat Capai Rp 1,5 Triliun

Perputaran ekonomi otomotif ini berasal dari belanja bahan bakar minyak, penginapan, kuliner, hiburan, hingga pedagang kaki lima.

Pasukan Elit TNI AU Berubah Nama
Indonesia
Pasukan Elit TNI AU Berubah Nama

Selain mengubah nama, ada juga penambahan jabatan bintang satu, di jajaran pasukan elit tersebut.

Densus 88 Cokok Terduga Teroris di Hari Gibran Resmikan Kampung Antiradikalisasi
Indonesia
Densus 88 Cokok Terduga Teroris di Hari Gibran Resmikan Kampung Antiradikalisasi

Jarak kantor Wali Kota Solo ke Bupat Sukoharjo tidak lebih dari 12 kilometer.

Capres Pilihan Wakil Anies di Pilpres 2024
Indonesia
Capres Pilihan Wakil Anies di Pilpres 2024

Ditanya soal rekan kerjanya di Pemprov DKI, Anies Baswedan yang dikabarkan juga akan maju di Pilpres dua tahun mendatang, Riza dengan tegas tetap mendukung Prabowo.

Oknum Bintara Jadi Tersangka Penembakan Demonstran di Parigi Moutong
Indonesia
Oknum Bintara Jadi Tersangka Penembakan Demonstran di Parigi Moutong

Kasus penembakan berujung tewasnya demonstran di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah akhirnya terungkap.

Penambahan Harian Kasus COVID-19 di Bawah Angka 2 Ribuan
Indonesia
Penambahan Harian Kasus COVID-19 di Bawah Angka 2 Ribuan

Hingga Jumat (23/9), ada tambahan 1.904 kasus baru corona di Indonesia.