Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan Mendagru Tito Karnavian usai menghadiri peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-20 di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (23/12/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com- Persoalan pangan masih menjadi problem bagi masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan tegur keras kepala daerah yang tidak berhasil mengendalikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing.

Tito bakal memantau kinerja pengendalian pangan yang dilakukan daerah dalam waktu satu hingga dua bulan. Pantauan itu juga dilakukan dengan mengevaluasi masing-masing kinerja pemerintah daerah (pemda).

Baca Juga:

Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag

"Kalau dalam waktu satu bulan, dua bulan ada daerah yang tidak bisa mengendalikan, ya mungkin saya juga akan kirim 'surat cinta', surat teguran, dan saya akan ekspose ke media,” tegas Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Harga Pangan di kantor Kemendagri, Jumat (18/3).

Oleh karena itu, Tito meminta satuan tugas (Satgas) pangan di daerah yang diketuai sekretaris daerah (sekda) mengambil langkah strategis kendalikan stabilitas harga pangan.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar, sehingga apabila terjadi persoalan akan berdampak ke berbagai aspek, baik politik, keamanan dan aspek lainnya.

Mantan Kapolri inj mengatakan kenaikan beberapa komoditas bahan pangan harus ditindaklanjuti agar kembali stabil.

Pekerjaan ini perlu ditangani serius, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu dilakukan oleh pemda provinsi maupun kabupaten/kota.

“Rapat untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing, dan mengambil langkah-langkah baik memenuhi suplai maupun untuk menjaga agar distribusi betul-betul lancer, sehingga rakyat tersedia pangan,” kata Tito.

Baca Juga:

Gelontorkan Ratusan Juta Liter, Kemendag Bingung Minyak Goreng Masih Langka di Pasaran

Ia juga meminta agar satgas pangan pemda dapat bekerja secara paralel dengan Lembaga serupa yang dibentuk kepolisian. Hal itu dilakukan dengan mengacu pada tugas masing-masing satgas.

“Tugas yang paling utama satgas pangan itu setiap hari menjadi makanan sarapan pagi setiap hari adalah memantau memonitor harga sembilan bahan pokok plus komoditas penting lainnya,” ujar purnawirawan Jenderal Polri ini.

Tito menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan satgas pangan dalam mengendalikan harga sekaligus memastikan ketersedian pangan memadai.

Misalnya, dalam aspek suplai, pemda dapat membangun kerja sama dengan daerah lain yang mengalami surplus kesediaan pangan. Dengan demikian, ketersediaan di daerah tersebut dapat tetap terpenuhi.

Sementara dalam aspek distribusi, satgas dapat melakukan pengecekan dengan melibatkan dinas perdagangan, dinas pertanian, dan perangkat daerah terkait lainnya ke sejumlah distributor.

Satgas dapat mengumpulkan distributor pangan skala besar dan memberikan penjelasan agar mereka dapat melancarkan distribusinya.

Pendekatan secara halus itu dapat dilakukan satgas dalam mengatasi berbagai persoalan.

Namun, apabila pendekatan itu tak mampu mengatasi permasalahan pangan, satgas dapat melakukan upaya penegakan hukum.

“Tegakkan hukum satu, dua kasih contoh, supaya yang lain menyalurkan tidak menimbun,” kata Tito.(knu)

Baca Juga:

Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dana Salah Transfer Bisa Jadi Milik Nasabah
Indonesia
Dana Salah Transfer Bisa Jadi Milik Nasabah

Setiap nasabah atau konsumen sah menerima pembayaran dari luar negeri atau dari mana pun, jika dalam waktu 90 hari tidak ada komplain dari bank.

Maskapai Diminta Tingkatkan Kelaikan Pesawat Sambut Libur Nataru
Indonesia
Maskapai Diminta Tingkatkan Kelaikan Pesawat Sambut Libur Nataru

Untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun, maka persyaratan yang wajib ditunjukkan adalah negatif rt-pcr

Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar
Indonesia
Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar

Operasi pengangkatan kanker prostat itulah yang paling tepat. Ini sesuai petunjuk dokter Kepresidenan dan RS Mayo.

Mutasi TNI, Marsma Wahyu Hidayat Sudjatmiko Jabat Danpaspampres
Indonesia
Mutasi TNI, Marsma Wahyu Hidayat Sudjatmiko Jabat Danpaspampres

Jenderal Andika mengangkat Marsma Wahyu Hidayat Sudjatmiko menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres)

PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat
Indonesia
PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat

Mendagri Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur baru untuk mengisi kekosongan jabatan hingga Pilkada Serentak 2024.

Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua
Indonesia
Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua

Pegawai tidak merasa bertugas di suatu daerah dianggap sebagai hukuman seiring ada pegawai lain yang bertugas di Jakarta, Jawa Barat hingga Bali.

Kabupaten Tangerang Buka Sentra Vaksinasi di Setiap Kecamatan
Indonesia
Kabupaten Tangerang Buka Sentra Vaksinasi di Setiap Kecamatan

Kabupaten Tangerang kekurangan tenaga vaksinator COVID-19. Saat ini hanya terdapat sekitar 600 orang vaksinator di Kabupaten Tangerang. Padahal, idealnya, Pemkab Tangerang memiliki 900 hingga 1.000 tenaga vaksinator.

Pendaftaran Rekrutmen BUMN Telah Dibuka, Ada 2.700 Lowongan Kerja
Indonesia
Pendaftaran Rekrutmen BUMN Telah Dibuka, Ada 2.700 Lowongan Kerja

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lowongan kerja melalui program rekrutmen bersama BUMN 2022. Pendaftaran lamaran rekrutmen bersama BUMN 2022, sudah dibuka hari ini Kamis (14/4). Setidaknya ada 2.700 formasi pekerjaan yang tersedia dalam rekrutmen bersama BUMN 2022.

12 Penambang Emas di Madina Tewas Tertimbun Tanah
Indonesia
12 Penambang Emas di Madina Tewas Tertimbun Tanah

Sebanyak 12 penambang tewas tertimbun tanah saat mencari butiran emas di Desa Bandar Limabung, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

RUU KIA  Atur Cuti Melahirkan akan Disahkan jadi Inisiatif DPR Hari Ini
Indonesia
RUU KIA Atur Cuti Melahirkan akan Disahkan jadi Inisiatif DPR Hari Ini

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, salah satu agenda yang akan bahas adalah pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR.