Mendagri Akan Membahas Detil Aturan Pj Kepala Daerah dengan DPR di Forum Resmi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana membuat rapat khusus dengan DPR RI guna membahas Penjabat (PJ) kepala daerah secara komprehensif.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, dirinya ingin membahas mengenai Pj kepala daerah dalam forum yang resmi di DPR.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Atasi Kegaduhan Penunjukan Pj Kepala Daerah

Hal tersebut disampaikan Tito di sela-sela rapat Kemendagri dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

“Saya lebih senang nanti koordinasi dengan Komisi II, udah nanti buat saja acara khusus, rapat kerja mengenai Pj, mulai dari kewenangangannya, aturannya, mekanisme penunjukkannya,” kata Tito.

Namun, Tito belum menjelaskan lebih lanjut perihal kapan rapat kerja atau forum tersebut bakal digelar. Kendati demikian, Tito mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Komisi II terkait hal tersebut.

Mantan Kapolri ini menjelaskan alasan dirinya ingin membahas Pj kepala daerah dalam sebuah forum resmi. Menurut Tito, dirinya telah menjelaskan beberapa kali pada sejumlah kesempatan. Namun, informasi yang diberikan cenderung tidak lengkap.

Baca Juga:

Pati TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah, Mahfud: Itu Dibenarkan

“Teman-teman mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman media, yang ngambil (informasi) sepotong. Padahal itu perlu penjelasan secara detail,” katanya.

Aturan mengenai Pj kepala daerah ini, kata Tito, sudah banyak dibaca. Bahkan, lanjut dia, Menko Polhukam, Mahfud MD, Menpan RB, Tjahjo Kumolo hingga Mahkamah Konstitusi (MK) pun sudah menyampaikan pendapat.

“Kita sudah konfirmasi langsung. Kemudian saya juga sudah menyampaikan pendapat waktu di Manado, tapi yang keluar beritanya beda lagi,” ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Menko Polhukam Beri Penjelasan soal Pati TNI yang Diangkat Jadi Pj Kepala Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wakil Ketua Banggar Jatuh saat Sidang Paripurna DPR
Indonesia
Wakil Ketua Banggar Jatuh saat Sidang Paripurna DPR

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin Mohamad Said jatuh seusai menyampaikan laporan Banggar terkait RAPBN tahun anggaran 2023.

PKS Nilai Usul Golkar soal Pembubaran Kementerian BUMN Mengada-ada
Indonesia
PKS Nilai Usul Golkar soal Pembubaran Kementerian BUMN Mengada-ada

"Usulan pembubaran Kementerian BUMN tidak memiliki alasan kuat sama sekali. Kalau alasanya Kementerian BUMN menyebabkan hilangnya kultur profesionalisme, itu alasan yang terlalu mengada-ada," kata Amin Ak

Alasan Ancaman Bui Irjen Napoleon Bisa Berlipat Ganda di Kasus Aniaya M Kece
Indonesia
Alasan Ancaman Bui Irjen Napoleon Bisa Berlipat Ganda di Kasus Aniaya M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama empat tahanan lain dalam kasus penganiayaan youtuber Muhammad Kece.

Jokowi Tiba di Tokyo Jepang
Indonesia
Jokowi Tiba di Tokyo Jepang

Sebelum ke Jepang, Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (Premier) Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping, secara terpisah, di Beijing, Tiongkok, Selasa (26/7).

GP Ansor Minta Polisi Beri Kesempatan Ferdinand Dapat Bimbingan Agama
Indonesia
GP Ansor Minta Polisi Beri Kesempatan Ferdinand Dapat Bimbingan Agama

Luqman juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijaksana menggunakan media sosial

Penambahan COVID-19 Pada Awal Bulan September di Atas 2.000 Kasus
Indonesia
Penambahan COVID-19 Pada Awal Bulan September di Atas 2.000 Kasus

Kemenkes melaporkan angka kesembuhan masih cukup tinggi mencapai 3.751 orang, dan total pasien sembuh tercatat mencapai 6.173.081.

PSI Serukan Pentingnya KPK Beri Bimtek Pegawai Pemprov DKI
Indonesia
PSI Serukan Pentingnya KPK Beri Bimtek Pegawai Pemprov DKI

Bimbingan Teknis Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang patut diselenggarakan.

Yunani Minta 12 Diplomat Rusia Angkat Kaki
Dunia
Yunani Minta 12 Diplomat Rusia Angkat Kaki

Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Yunani telah menginformasikan "pengusiran" diplomat Moskowi kepada duta besar Rusia.

Nelayan Dumai Tidak Bisa Melaut karena Kekurangan BBM Bersubsidi
Indonesia
Nelayan Dumai Tidak Bisa Melaut karena Kekurangan BBM Bersubsidi

Kekurangan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di Kota Duma, Riau, dalam waktu belakangan.

Aturan Pembatasan Mobilitas Saat Nataru Jangan Bikin Pusing Warga
Indonesia
Aturan Pembatasan Mobilitas Saat Nataru Jangan Bikin Pusing Warga

Kebijakan yang berubah – ubah akan membuat masyarakat menjadi bimbang dan lebih memilih tidak aware terhadap kebijakan pembatasan.