Mendagri: 74 Tahun Indonesia Merdeka, Masih Ada Ormas Anti Pancasila Mendagri Tjahjo Kumolo saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa ada organisasi massa (ormas) di Indonesia yang secara tegas menolak Pancasila. Namun, dirinya enggan membocorkan nama ormas tersebut.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku kecewa karena selama 74 tahun kita merdeka tapi masih ada saja oknum dan Ormas yang terang-terangan menolak idelogi Pancasila.

Baca Juga: Kemendagri Buka-bukaan Alasan Belum Perpanjang Izin Ormas FPI

Mendagri Tjahjo Kumolo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Mendagri Tjahjo Kumolo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

"Ini menjadi tantangan kita bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam ini," ujar Tjahjo di Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Kendati demikian, Tjahjo tetap menekankan untuk tetap berada pada koridor dan regulasi yang berlaku.

"Silakan bentuk Ormas, karena berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara dan dijamin undang-undang. Tapi, tetap ikuti aturan negara, keempat pilar itu adalah prinsip. Jangan ditambah dan diubah lagi," tambah Tjahjo

Menurut Tjahjo, semua tantangan bangsa yang berkenaan dengan ancaman terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Hal ini pun menjadi pekerjaan yang tiada habisnya.

Baca Juga: Mendagri Semprot Gubernur Isran Noor Jangan Membangkang Seenaknya

Karena itu, dia meminta seluruh ormas memperkuat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia.

"Saya minta kepada seluruh ormas untuk senantiasa memperkuat Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejalan dengan UUD 1945 (empat pilar)," tegas Tjahjo.

Dia melanjutkan, saat ini tercatat sebanyak 415.374 ormas yang ada di Indonesia.

Ilustrasi Ormas (Foto: Chirpstory)
Ilustrasi Ormas (Foto: Chirpstory)

Baca Juga: Alasan Mendagri Tak Bisa Paksa Anies Cari Wakilnya

Hal itu merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang 1945 pada pasal 28 E ayat 3. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat'. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH