Menanti Kebijakan Pro Rakyat dari Mendag Zulkifli Hasan di Sektor Perdagangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6). ANTARA/Indra Arief/am.

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri dalam perombakan kabinet yang ke-7 di 8 tahun masa pemerintahannya.

Salah satu menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Perdagangan menggantikan posisi Muhammad Lutfi.

Baca Juga

Mendag Zulhas Janji Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng

Terpilihnya pria kelahiran kelahiran Lampung Selatan, 31 Agustus 1962 ini tidak terlepas dari kiprahnya selama ini di dunia politik tanah air karena yang bersangkutan sudah malang melintang mengemban tugas di kursi legislatif maupun eksekutif.

Zulkifli Hasan mengawali karier politiknya sebagai Ketua Lembaga Buruh Tani dan Nelayan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI (2000-2005).

Selama periode yang sama dia juga tercatat menjabat sebagai Ketua Departemen Logistik DPP PAN.

Mendag Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Mendag Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Pria yang akrab disapa Zulhas ini masuk menjadi anggota DPR RI dari PAN untuk periode 2004—2009, lalu menjabat Sekjen DPP PAN periode 2005—2010 dan terpilih sebagai Ketua Umum PAN sejak 1 Maret 2015.

Penunjukan ayah dari anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani itu sebagai menteri oleh Presiden Jokowi bukan menjadi pengalaman pertama bagi Zulkifli Hasan duduk di kabinet.

Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2004-2019, dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Selama menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menampilkan dirinya sebagai seseorang pejabat yang sistematis dan fokus dalam mengeluarkan kebijakan.

Baca Juga

Respons Ketum PSI Usai Raja Juli Antoni Dilantik Jadi Wamen ATR/BPN

Pada tahun pertama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, dia membuat rencana strategis dan delapan kebijakan guna mewujudkan visi "Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan".

Delapan kebijakan itu, yakni pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, konservasi keanekaragaman hayati, revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, serta penguatan kelembagaan kehutanan.

Salah satu aturan penting yang dikeluarkan kementeriannya terkait dengan realisasi rencana strategis kala itu adalah kewajiban reboisasi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Pelaku Usaha Pertambangan dan Perkebunan.

PP itu mewajibkan para pelaku usaha nonkehutanan di atas hutan konversi dan hutan produksi untuk menyiapkan lahan guna reboisasi di luar areal konsesi mereka dengan perbandingan 1:2.

Pada tahun kedua jabatannya, dia membawa Kementerian Kehutanan menjadi institusi pemerintahan yang lebih produktif dengan mengeluarkan dua program kerja yang menyasar pada pertumbuhan pertanian dan pengembangan pendidikan lingkungan.

Selanjutnya, pada tahun ketiganya menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan membuat suatu program yang cukup populer hingga hari ini, yaitu Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, lalu pada tahun keempat menjabat dia aktif menyosialisasikan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pada akhir tahun jabatannya sebagai Menhut, Zulkifli Hasan membuat terobosan dengan merangkul perusahaan BUMN PT Garuda Indonesia dengan program OTOT (One Ticket One Tree), setiap satu tiket penerbangan terjual, akan ditanam satu pohon.

Baca Juga

Dilantik jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Punya Harta Rp 20,5 Miliar

Kiprahnya selama menjabat Menteri Kehutanan itu membawanya meraih beragam penghargaan di akhir masa jabatannya, di antaranya Bhumandala Award dari Badan Informasi Geospasial atas dedikasinya dalam mengimplementasikan informasi geospasial kehutanan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan turut serta menyelamatkan Bumi dengan informasi Geospasial.

Tiger Champion Award dari Panthera sebagai wujud apresiasi terhadap orang yang berjasa dalam usaha pelestarian harimau Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra.

Berikutnya penghargaan Lifetime Achievement Award dari La Trofi, penggagas Indonesia Green Award, atas kebijakan-kebijakannya yang dinilai pro lingkungan dan rakyat.

Tangkapan layar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti ditayangkan secara virtual, Rabu (15/6/2022) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
Tangkapan layar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti ditayangkan secara virtual, Rabu (15/6/2022) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Selanjutnya, penghargaan Bintang Jasa Mahaputra Adipradana dari Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, karena dinilai mempunyai jasa besar terhadap bangsa dan negara.

Setelah dilantik menjadi Mendag, Zulhas memiliki pekerjaan berat terutama soal distribusi dan pengendalian harga minyak goreng yang setengah tahun terakhir tak kunjung teratasi. Ia berjanji segera menyelesaikan persoalan tersebut

"Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang penting," ucap Zulhas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6).

Zulhas menegaskan dirinya siap untuk bekerja sama dengan jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melanjutkan upaya penyelesaian masalah ketersediaan dan pengendalian harga minyak goreng.

Kini kiprah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru akan diuji di tengah melonjaknya harga bahan pokok karena krisis global. Publik tentu menantikan kebijakan-kebijakan solutif yang pro rakyat dari Zulkifli Hasan di sektor-sektor perdagangan. (*)

Baca Juga

Menko Airlangga Yakin Zulhas Mampu Angkat Kinerja Kemendag

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditemui Keluarga Brigadir J, Menkopolhukam Nyatakan Tak Akan Intervensi Kasus
Indonesia
Ditemui Keluarga Brigadir J, Menkopolhukam Nyatakan Tak Akan Intervensi Kasus

Pihak keluarga Brigadir J mendatangi Kemenko Polhukam, Rabu (3/8).

Cak Imin Pastikan DPR-Pemerintah Siap Hadapi Gugatan UU IKN
Indonesia
Cak Imin Pastikan DPR-Pemerintah Siap Hadapi Gugatan UU IKN

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang karib disapa Cak Imin ini memastikan DPR dan pemerintah siap menghadapi gugatan terkait UU IKN.

Kantor Ormas Pemuda Pancasila dan FBR Disegel
Indonesia
Kantor Ormas Pemuda Pancasila dan FBR Disegel

Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyegelan terhadap kantor ormas Pemuda Pancasila dan juga Forum Betawi Rempug di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Densus 88 Tangkap 13 Tersangka Teroris Jaringan JI dan JAD
Indonesia
Densus 88 Tangkap 13 Tersangka Teroris Jaringan JI dan JAD

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terus melakukan penangkapan terhadap jaringan teroris di tanah air.

Rangkaian Kereta Terakhir LRT Jabodebek Uji Beban di Atas Lintasan
Indonesia
Rangkaian Kereta Terakhir LRT Jabodebek Uji Beban di Atas Lintasan

Rangkaian kereta atau trainset terakhir dari LRT Jabodebek telah tiba di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jawa Barat, pada Minggu (17/10).

Dipecat Firli, Penyidik Senior KPK Rintis Usaha Ternak Kambing
Indonesia
Dipecat Firli, Penyidik Senior KPK Rintis Usaha Ternak Kambing

Herbert salah seorang pegawai yang kaya pengalaman di KPK. Putra Batak ini pernah menjadi fungsional Kedeputian Pencegahan, fungsional Direktorat Pengembangan Jaringan dan 9 tahun terakhir menjadi penyidik KPK.

Sekjen DPR Klaim Anggaran Gorden Per Rumah Dinas Tembus Rp 90 Juta
Indonesia
Sekjen DPR Klaim Anggaran Gorden Per Rumah Dinas Tembus Rp 90 Juta

Polemik mengenai anggaran untuk Gorden sebesar Rp48 miliar di rumah dinas Anggota DPR dan Rp 11 miliar untuk pengaspalan di kompleks Parlemen akhirnya dijawab Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.

DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji
Indonesia
DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji

Kementerian Agama mengusulkan penambahan biaya operasional haji reguler dan khusus sekitar Rp 1,5 triliun. Salah satunya untuk untuk menutupi kekurangan imbas dari adanya kebijakan Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Masyair. Atas dasar itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menyatakan pihaknya tengah membahas kemungkinan adanya revisi dua undang-undang yakni UU Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta UU Haji dan Umrah.

Senator Minta Aspek Keamanan Jangan Jadi Acuan Utama Pemekaran di Papua
Indonesia
Senator Minta Aspek Keamanan Jangan Jadi Acuan Utama Pemekaran di Papua

Keputusan pemerintah bersama DPR RI yang akhirnya mengesahkan tiga draf RUU tentang Pembentukan DOB di Provinsi Papua mendapat sorotan dari anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma.

Gibran Bikin Aturan Larang Anak Pakai Seragam Sekolah Masuk Mal
Indonesia
Gibran Bikin Aturan Larang Anak Pakai Seragam Sekolah Masuk Mal

Aturan larangan anak sekolah masuk mal telah berlaku dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 067/4061 tentang PPKM Level 2.