Menantang Keberanian Menteri dan Anggota DPR Disuntik Vaksin COVID-19 Kedatangan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac di Bandara Soekarno Hatta, 6 Desember 2020. (Foto: Setpres).

MerahPutih.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menantang para menteri dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk divaksin COVID-19.

"Saya menantang agar seluruh menteri dan seluruh pimpinan beserta anggota DPR untuk divaksin terlebih dahulu," tegas Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, saat dimintai keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/1).

Baca Juga

Vaksin Tahap Ketiga Tiba di Tanah Air, Satgas Minta Masyarakat Tak Kendor 3M

Bintang mengatakan vaksinasi merupakan program yang bagus dari pemerintah yang seharusnya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat, terutama para menteri dan pimpinan DPR.

Ia berharap, jangan sampai ada penolakan vaksinasi dari para menteri dan pimpinan DPR. Sebab, seharusnya merekalah yang antusias untuk divaksin.

"Apalagi ini adalah upaya kita untuk menghentikan wabah corona yang melanda Indonesia setahun terakhir ini," tambahnya.

Menurutnya, setelah para menteri dan pimpinan DPR divaksin, baru nanti setelah itu mahasiswa dan pemuda melakukan vaksinasi.

Ia menambahkan alasan para menteri dan pimpinan DPR divaksinasi terlebih dahulu karena mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut aman.

Vaksin COVID-19 tiba di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/Ismail).
Vaksin COVID-19 tiba di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/Ismail).

Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat yang terjadi selama ini perihal vaksin. Setelah para menteri dan pimpinan DPR divaksin, maka pimpinan organisasi mesti siap untuk divaksin.

"Sekaligus saya mengimbau kepada seluruh mahasiswa dan pemuda untuk menyukseskan vaksinasi," tutup Bintang.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning secara tegas menolak untuk divaksin.

Pernyataan itu sangat bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menjadi orang yang disuntik vaksin Sinovac, Rabu (13/1)

Ribka mengatakan kalau ia tidak mau divaksin apapun itu jenisnya. Bahkan, ia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.

Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma.

Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.

Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.

Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Ia menegaskan, jika dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga

Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Per Selasa (12/1) Capai 2.669 Jiwa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewan Pers Desak Pemerintah Beri Fasilitas Jaring Pengaman Sosial terhadap Wartawan
Indonesia
Dewan Pers Desak Pemerintah Beri Fasilitas Jaring Pengaman Sosial terhadap Wartawan

Dewan Pers meminta pemerintah memasukkan wartawan dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas jaringan pengaman sosial.

Tutup Pelintasan Sebidang, PT KAI Imbau Warga Tidak Buat Jalur Lintas Ilegal
Indonesia
Tutup Pelintasan Sebidang, PT KAI Imbau Warga Tidak Buat Jalur Lintas Ilegal

PT KAI Daop 1 Jakarta menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur KA agar tidak membuat perlintasan secara ilegal.

Dinas SDA DKI Siagakan 470 Pompa Atasi Banjir
Indonesia
Dinas SDA DKI Siagakan 470 Pompa Atasi Banjir

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI telah menyiagakan sebanyak 470 unit pompa stasioner yang tersebar di 178 titik di lima wilayah ibu kota sebagai upaya antisipasi banjir musim hujan ekstrem

Ratusan Travel Gelap Ditangkap Selama Operasi Ketupat
Indonesia
Ratusan Travel Gelap Ditangkap Selama Operasi Ketupat

Jumlah laka lantas sebanyak 47 kasus atau naik 100 persen dalam periode yang sama dibanding tahun lalu.

Pemprov DKI Manut Aturan Satgas COVID-19 Soal Isolasi WNA
Indonesia
Pemprov DKI Manut Aturan Satgas COVID-19 Soal Isolasi WNA

Aturan tersebut sesuai dengan adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19

Waspadai Potensi Lonjakan Arus Balik ke Jakarta Sampai 1 Juni 2020
Indonesia
Waspadai Potensi Lonjakan Arus Balik ke Jakarta Sampai 1 Juni 2020

Dikatakan puncak karena merupakan hari libur yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan arus balik dari kampung halaman ke kota.

Okupansi Tempat Tidur Pasien Corona di DKI Capai 83 Persen
Indonesia
Okupansi Tempat Tidur Pasien Corona di DKI Capai 83 Persen

"Jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 4.508 di 67 RS rujukan, hingga 20 September, persentase keterpakaiannya sebesar 83 persen," ujar Dwi

2 Warga dan 1 Tentara Tewas Ditembak, Kafe RM Ditutup Permanen
Indonesia
2 Warga dan 1 Tentara Tewas Ditembak, Kafe RM Ditutup Permanen

Kafe Raja Murah sudah tiga kali melanggar protokol kesehatan saat pandemi COVID-19.

Menteri Edhy Prabowo Ditangkap, Istana Irit Bicara
Indonesia
Menteri Edhy Prabowo Ditangkap, Istana Irit Bicara

“Kita di Istana belum bisa berkomentar,” kata Donny Gahral Adian

Ancaman Hukuman Penjara Menanti Warga yang Melawan Petugas PSBB
Indonesia
Ancaman Hukuman Penjara Menanti Warga yang Melawan Petugas PSBB

Warga bisa dipidana apabila melawan petugas satpol PP yang memberikan teguran atau sanksi denda kepada warga pelanggar PSBB.