Menangnya Rachmawati Soekarnoputri di MA Tak Punya Impikasi Yuridis ke Jokowi Rachmawati Soekarnoputri. (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid menegaskan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU Nomor 5/2019 tidak memiliki implikasi yuridis apa pun terhadap kedudukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Secara konstitusional, keabsahan Presiden Jokowi telah final," kata Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (8/7).

Baca Juga

RDP dengan KPK, Crazy Rich Priok Pamer Mobil Listrik Tesla

Putusan MA ini tidak ada dampaknya sama sekali karena secara teknis hukum memang beda, baik dari aspek yurisdiksi kewenangan antara MA dan MK maupun fungsionalisasi serta kepentingan peradilan dalam memutus perkara itu.

Rachmawati Soekarnoputri dkk. diputuskan menang melawan KPU di MA terkait dengan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Putusan MA tersebut telah diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada tanggal 20 Oktober 2019. Namun, baru dipublikasikan pada pekan ini.

Pada putusan tersebut MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Fahri meminta semua pihak tenang dan tidak berpolemik atas dikabulkannya permohonan gugatan uji materi Rachmawati dkk. oleh MA tersebut.

Rachmawati memberikan keterangan kepada awak media
Rachmawati Soekarnoputri (MP/Ismail)

Ia menegaskan bahwa hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

"Saya berpendapat persoalan ini harus kita dudukkan secara hukum agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan atas tafsir serta opini yang keliru yang dikembangkan," katanya.

Produk putusan MK, lanjut dia, sudah menyelesaikan semua hal yang terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Kalau pada hari ini muncul putusan MA, itu tidak terkait dengan keabsahan Jokowi sebagai presiden.

Menurut dia, MA memang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU, kemudian putusan MA yang mengabulkan gugatan Rahmawati dkk. yang didaftarkan pada tanggal 14 Mei 2019 itu tidak termasuk kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Karena ini merupakan pengujian norma abstrak, bukan melakukan pengujian kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Itu merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum nasional kita saat ini," katanya menjelaskan.

Jika gugatan Rachmawati dkk. dikaitkan dengan sengketa hasil Pilpres 2019, Fahri menegaskan bahwa hal tersebut tidak tepat karena hasil sengketa Pilpres 2019 yang bersifat konkret sudah diadu melalui mekanisme ketatanegaraan dan proses ajudikasi yang bersifat imparial serta objektif oleh MK.

Baca Juga

DPR Tak Urgensi Rapat di Markas Antirasuah, ICW: KPK Tunduk Pada Kekuasaan

Jadi, kata dia, putusan MK bernomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pilpres sudah final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, sebagaimana konsekuensi dari sistem demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis.

"Dengan demikian, keabsahan dan legitimasi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah legitimasi yang mempunyai basis legal konstitusional," kata Fahri. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dishub DKI: Operasional Bus di Terminal Masih Normal
Indonesia
Dishub DKI: Operasional Bus di Terminal Masih Normal

"Komando operasional terminal secara berjenjang adalah dari Kadishub dan Gubernur," katanya

Soal Pencopotan Baliho Rizieq Shihab, Gatot Sebut Pangdam Jaya tidak Salah
Indonesia
Soal Pencopotan Baliho Rizieq Shihab, Gatot Sebut Pangdam Jaya tidak Salah

"Kalau menurunkan baliho membantu Satpol PP itu perintah atasan, yakni atasan operasionalnya adalah Panglima TNI, atau bisa juga Presiden, maka Pangdam Jaya tidak salah," tegasnya

Faktor Risiko Jadi Pertimbangan Awak Media Dapat Vaksinasi Tahap 2
Indonesia
Faktor Risiko Jadi Pertimbangan Awak Media Dapat Vaksinasi Tahap 2

prioritas yang diberikan kepada awak media tersebut mempertimbangkan faktor risiko para wartawan yang sering berinteraksi dengan publik saat bekerja.

Pemprov DKI Dikritik Nekat Bawa Jenazah Saefullah ke Balai Kota
Indonesia
Pemprov DKI Dikritik Nekat Bawa Jenazah Saefullah ke Balai Kota

"Seseorang yang positif Corona seharusnya langsung dibawa dan dimakamkan segera sesuai protokol kesehatan masa pandemi COVID 19," kata Tigor

Pemprov DKI Salurkan Sembako untuk Warga Jawa Tengah
Indonesia
Pemprov DKI Salurkan Sembako untuk Warga Jawa Tengah

Selain warga Jatim, pengemudi Gojek berjumlah 55.599 orang juga mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

Hati-Hati, Solo Punya Klaster Baru COVID-19 Tahu Kupat
Indonesia
Hati-Hati, Solo Punya Klaster Baru COVID-19 Tahu Kupat

Klaster baru pedagang tahu kupat yang berjualan di kawasan RS Kasih Ibu Solo.

Epidemiologi UI: Anies Terburu-buru Terapkan PSBB Transisi
Indonesia
Epidemiologi UI: Anies Terburu-buru Terapkan PSBB Transisi

"Jadi, menurut saya, Pak Gubernur terlalu terburu-buru melakukan PSBB transisi disaat ancaman COVID-19 tinggi akibat demo beberapa hari lalu," ujar Miko

Aktivis PMII Tak Setuju Stafsus Milenial Dibubarkan
Indonesia
Aktivis PMII Tak Setuju Stafsus Milenial Dibubarkan

Nixon menilai keberadaan stafsus milenial sangat bermanfaat khususnya bagi generasi muda.

130 Ribu Hoaks Corona Beredar di Masyarakat, 17 Pelaku Ditahan
Indonesia
130 Ribu Hoaks Corona Beredar di Masyarakat, 17 Pelaku Ditahan

sebanyak 130.680 kasus sedang diselidiki.

Angka COVID-19 Tembus 100 Ribu, Jawa Timur Pimpin Kasus Terbanyak
Indonesia
Angka COVID-19 Tembus 100 Ribu, Jawa Timur Pimpin Kasus Terbanyak

Kasus positif tersebut tersebar di 469 kabupaten/kota di 34 provinsi.