Menang Lagi di PTUN, AHY Cibir Posisi Legal Standing Kubu KLB Moeldoko Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA/Genta T Mawangi

MerahPutih.com - Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang dilayangkan kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang menuai apresiasi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa penolakan tersebut sekaligus memperkuat putusan dari Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menolak judicial review AD/ART Partai Demokrat.

AHY menilai putusan PTUN menolak gugatan kubu Moeldoko cs itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Menurut dia, kubu KLB Demokrat sama sekali tidak memiliki legal standing yang kuat.

Baca Juga:

Uang Tak Cair, Peserta KLB Demokrat Balik Serang Kubu Moeldoko

"Jika mengikuti alur logika hukum yang telah disampaikan oleh putusan Mahkamah Agung, maka legal standing dalam materi gugatan KSP Moeldoko di PTUN, menjadi semakin tidak relevan," ujar AHY, kepada wartawan, Rabu (24/11).

Dua putusan dari PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung yang menolak gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko itu, diklaim AHY bukan kemenangan milik Partai Demokrat, tetapi kemenangan rakyat Indonesia. "Pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat," katanya.

Oleh karena itu, kata AHY, upaya mengambil alih kepemimpinan di partai politik secara inkonstitusional sama saja dengan mengganggu rakyat.

"Itulah mengapa saya katakan, keputusan hukum ini adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia, karena keputusan itu tetap melindungi hak-hak politik rakyat," ujar putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Baca Juga:

Anak Buah AHY Sebut Saksi Fakta Kandaskan Argumen KLB Deli Serdang

AHY mengatakan, putusan PTUN juga memperkuat putusan Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan judicial review atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Atas dua keputusan yang fundamental itu, kami sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Dengan izin dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa itu, alhamdulillah, kebenaran dan keadilan yang kita perjuangkan tetap tegak di negeri ini," tutup dia.

Seperti diketahui, PTUN Jakarta tidak menerima gugatan yang diajukan Moeldoko dan eks kader Demokrat Jhoni Allen Marbun terkait pengesahan hasil KLB Deli Serdang. Para penggugat juga dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 509.000.

Dalam materinya, penggugat meminta PTUN Jakarta membatalkan Surat Menteri ukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.UM.01.10-47, Perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Penggugat juga meminta Menkumham untuk mencabut surat tersebut serta mengesahkan permohonan atas pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025. (Knu)

Baca Juga:

Anak Buah AHY Bikin Gugatan Baru Aktor Intelektual KLB, Menkumham Turut Tergugat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
71 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet
Indonesia
71 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet

Seluruh pasien rawat inap ditempatkan di tower empat, lima, enam dan tujuh

Cara Baru Pesan Tiket Masuk Ancol
Indonesia
Cara Baru Pesan Tiket Masuk Ancol

"Di dalam Ancol Apps, terdapat beragam informasi dan promosi menarik yang disajikan Ancol kepada para wisatawan," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini

Ahli Ungkap Ada 21 Bukti Video Terkait Perkara Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Ahli Ungkap Ada 21 Bukti Video Terkait Perkara Red Notice Djoko Tjandra

Ahli digital forensik Polri, Kompol Heri Priyanto mengungkapkan, setidaknya ada 3.123 dokumen video yang ditemukan dari barang bukti hard disk. Tapi, hanya 21 video yang berkaitan dengan perkara penghapusan red notice.

Ini Langkah Pemprov DKI Soal Putusan MA Terkait Izin Reklamasi Pulau H
Indonesia
Ini Langkah Pemprov DKI Soal Putusan MA Terkait Izin Reklamasi Pulau H

Pemprov DKI Jakarta akan menunggu putusan resmi dari Mahkamah Agung sebelum mengambil tindakan lebih lanjut terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Polisi Selidiki Kasus Keracunan Warga Koja usai Makan Nasi Kotak dari Kader PSI
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Keracunan Warga Koja usai Makan Nasi Kotak dari Kader PSI

Polisi menyelidiki sampel nasi kotak yang diduga dibagikan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan diduga menyebabkan sejumlah warga Koja, Jakarta Utara, keracunan.

Listyo Sigit Diyakini Bisa Bangun Polri Lebih Berintegritas di Tengah Polemik Kasus Narkoba Eks Kapolsek Astanaanyar
Indonesia
Listyo Sigit Diyakini Bisa Bangun Polri Lebih Berintegritas di Tengah Polemik Kasus Narkoba Eks Kapolsek Astanaanyar

Ia berharap tidak kembali terjadi hal-hal serupa yang bisa merusak citra kepolisian

7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK
Indonesia
7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK

Rasamala, pernyataan 'warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan' yang disematkan telah merugikan 51 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung KPK, Selasa (9/2).

Stok Tabung Oksigen Habis, Anies Perintahkan Anak Buah Beli di Tangerang
Indonesia
Stok Tabung Oksigen Habis, Anies Perintahkan Anak Buah Beli di Tangerang

Kondisi rumah sakit di Jakarta tengah memasuki masa-masa krusial di mana terjadi lonjakan kasus aktif COVID-19.

Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas
Indonesia
Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas

Warga ramai-ramai memancing ikan yang lepas dari tempat budi daya dan masuk ke aliran Sungai Martapura akibat banjir.