Pemprov DKI Menang Kasasi, Anies Didesak Segera Lelang ERP Pengendara melintasi alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/11). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta memenangkan kasasi kasus lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) melawan PT Bali Towerindo setelah sebelumnya kalah di tingkat pengadilan tinggi.

Dengan kemenangan tersebut, maka Pemprov DKI akan melakukan lelang baru untuk pelaksanaan sistem jalan berbayar elektronik. Pemprov DKI berencana akan melakukan lelang kembali pada bulan April 2021.

Menanggapi kemenangan kasasi kasus pembatalan lelang ERP ini, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak agar Gubernur Anues segera melaksanakan lelang kembali sehingga pelaksanaan ERP bisa dipercepat dan menyiapkan perangkat peraturan untuk pelaksanaannya.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Belum Hilang, PKS Minta Anies Pertimbangkan Pembukaan Karaoke

"ERP ini sudah menjadi amanat paraturan terkait transportasi karena sudah tercantum di Perda No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi pada pasal 78 yang mengatur tentang Manajemen Pengendalian Lalu Lintas," ujarnya.

Menurutnya, implementasi ERP ini sudah cukup lama tertunda sejak diwacanakan lebih 10 tahun lalu. Pada masa Gubernur Jokowi, ERP ini sudah digadang-gadang akan diimplementasikan pada tahun 2013, namun nyatanya tidak terwujud.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini melanjutkan, ERP selain menjadi alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan utama Jakarta, juga sebagai pengganti aturan ganjil genap.

“Aturan ganjil genap akhirnya juga kurang efektif karena mendorong orang untuk menambah jumlah mobil yang dimiliki dengan plat nomor yang berbeda agar setiap hari bisa melalui jalan yang diberlakukan aturan ganjil genap,” ungkapnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

Dengan kebijakan ERP ini, kata dia, selain beban di jalan utama bisa dikurangi, Anies juga bisa memperoleh pendapatan dari tarif yang dikenakan bagi kendaraan yang melintas.

Pendapatan dari ERP ini menurutnya akan bisa digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di Jakarta.

"Agar orang semakin mau menggunakan transportasi publik dalam melakukan mobilitas,” papar Khoirudin.

Untuk itu, Khoirudin meminta Gubernur Anies harus segera menyiapkan perangkat peraturan pendukung untuk pelaksanaannya.

Pertama, tentu saja harus segera mengajukan draf rancangan perda tentang ERP ini yang sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemda) 2021 agar bisa segera dibahas DPRD.

Baca Juga:

Walau Telat, Pengusaha Hiburan Apresiasi Anies Yang Bakal Buka Tempat Karaoke

Kedua, peraturan tentang penetapan tarif serta jenis pungutan tarif yang diberlakukan. Jika dimasukkan sebagai penerimaan retribusi, maka harus masuk dalam Perda tentang Retribusi Daerah. Demikian pula dengan peruntukan atas penerimaan yang didapat yang harus diprioritaskan untuk pembangunan transportasi publik.

“Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus merancang rekayasa jalur alternatif bagi kendaraan yang tidak mau masuk dalam jalur ERP agar tidak terjadi perpindahan titik kemacetan yang parah,” jelasnya.

Terakhir, Khoirudin mengingatkan, agar lelang baru ini bisa berjalan dengan baik, serta menghasilkan pemenang yang betul-betul memiliki kompetensi dalam melaksanakan dan mengelola ERP. Jangan sampai proses lelang yang sudah berulang kali dilakukan ini kembali gagal, apalagi jika disebabkan oleh faktor yang sifatnya politis dan kepentingan bisnis. (Asp)

Baca Juga:

Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Diminta Usut Tuntas Mafia Kasus yang Seret Sesjamdatun Chaerul Amir
Indonesia
Kapolda Metro Diminta Usut Tuntas Mafia Kasus yang Seret Sesjamdatun Chaerul Amir

Aparat harus tegas menindaklanjuti kasus penipuan modus penangguhan penahanan ini.

Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil
Indonesia
Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil

Safrizal kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pilkada dan selalu berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19.

Penjelasan Kemenkumham Terkait Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore
Indonesia
Penjelasan Kemenkumham Terkait Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore

Cahyo belum dapat menyampaikan secara rinci proses yang akan berjalan

KPK Periksa Dua GM San Diego Hills Terkait Kasus Nurhadi
Indonesia
KPK Periksa Dua GM San Diego Hills Terkait Kasus Nurhadi

Selain Andy dan Edward, penyidik juga memanggil satu saksi lainnya, yakni seorang notaris bernama Rismalena Kasri

OTT Bupati Kutai Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang dan Buku Rekening
Indonesia
OTT Bupati Kutai Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang dan Buku Rekening

Ismunandar ditangkap bersama istrinya dan Kepala Bapeda di sebuah hotel di Jakarta.

Dewa United Gelar RUPS, Ingin Jadi Klub Bertaraf Internasional
Olahraga
Dewa United Gelar RUPS, Ingin Jadi Klub Bertaraf Internasional

Tommy mengaku akan mereview tiga divisi yang dimiliki Dewa United. Yakni Dewa United Football Club, Louvre Dewa United Basketball Club dan Dewa United Esports.

BTN Telah Salurkan Rp317 Triliun Untuk KPR
KPR
BTN Telah Salurkan Rp317 Triliun Untuk KPR

Dari keseluruhan pembiayaan KPR, sebanyak 76 persen mengalir ke segmen KPR subsidi

DPR Tolak Rencana Pemerintah Ekspor APD
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pemerintah Ekspor APD

Per 22 Juni, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 46.845 jiwa

Pelajaran Sejarah tak Wajib di Sekolah, Politikus PDIP Ingatkan Pesan Bung Karno
Indonesia
Pelajaran Sejarah tak Wajib di Sekolah, Politikus PDIP Ingatkan Pesan Bung Karno

Agustina menilai mata pelajaran sejarah harus tetap ada menjadi pelajaran wajib di sekolah.