Pemprov DKI Menang Kasasi, Anies Didesak Segera Lelang ERP Pengendara melintasi alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14/11). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta memenangkan kasasi kasus lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) melawan PT Bali Towerindo setelah sebelumnya kalah di tingkat pengadilan tinggi.

Dengan kemenangan tersebut, maka Pemprov DKI akan melakukan lelang baru untuk pelaksanaan sistem jalan berbayar elektronik. Pemprov DKI berencana akan melakukan lelang kembali pada bulan April 2021.

Menanggapi kemenangan kasasi kasus pembatalan lelang ERP ini, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak agar Gubernur Anues segera melaksanakan lelang kembali sehingga pelaksanaan ERP bisa dipercepat dan menyiapkan perangkat peraturan untuk pelaksanaannya.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Belum Hilang, PKS Minta Anies Pertimbangkan Pembukaan Karaoke

"ERP ini sudah menjadi amanat paraturan terkait transportasi karena sudah tercantum di Perda No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi pada pasal 78 yang mengatur tentang Manajemen Pengendalian Lalu Lintas," ujarnya.

Menurutnya, implementasi ERP ini sudah cukup lama tertunda sejak diwacanakan lebih 10 tahun lalu. Pada masa Gubernur Jokowi, ERP ini sudah digadang-gadang akan diimplementasikan pada tahun 2013, namun nyatanya tidak terwujud.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini melanjutkan, ERP selain menjadi alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan utama Jakarta, juga sebagai pengganti aturan ganjil genap.

“Aturan ganjil genap akhirnya juga kurang efektif karena mendorong orang untuk menambah jumlah mobil yang dimiliki dengan plat nomor yang berbeda agar setiap hari bisa melalui jalan yang diberlakukan aturan ganjil genap,” ungkapnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

Dengan kebijakan ERP ini, kata dia, selain beban di jalan utama bisa dikurangi, Anies juga bisa memperoleh pendapatan dari tarif yang dikenakan bagi kendaraan yang melintas.

Pendapatan dari ERP ini menurutnya akan bisa digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di Jakarta.

"Agar orang semakin mau menggunakan transportasi publik dalam melakukan mobilitas,” papar Khoirudin.

Untuk itu, Khoirudin meminta Gubernur Anies harus segera menyiapkan perangkat peraturan pendukung untuk pelaksanaannya.

Pertama, tentu saja harus segera mengajukan draf rancangan perda tentang ERP ini yang sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemda) 2021 agar bisa segera dibahas DPRD.

Baca Juga:

Walau Telat, Pengusaha Hiburan Apresiasi Anies Yang Bakal Buka Tempat Karaoke

Kedua, peraturan tentang penetapan tarif serta jenis pungutan tarif yang diberlakukan. Jika dimasukkan sebagai penerimaan retribusi, maka harus masuk dalam Perda tentang Retribusi Daerah. Demikian pula dengan peruntukan atas penerimaan yang didapat yang harus diprioritaskan untuk pembangunan transportasi publik.

“Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus merancang rekayasa jalur alternatif bagi kendaraan yang tidak mau masuk dalam jalur ERP agar tidak terjadi perpindahan titik kemacetan yang parah,” jelasnya.

Terakhir, Khoirudin mengingatkan, agar lelang baru ini bisa berjalan dengan baik, serta menghasilkan pemenang yang betul-betul memiliki kompetensi dalam melaksanakan dan mengelola ERP. Jangan sampai proses lelang yang sudah berulang kali dilakukan ini kembali gagal, apalagi jika disebabkan oleh faktor yang sifatnya politis dan kepentingan bisnis. (Asp)

Baca Juga:

Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Berlakukan Ganjil Genap Selama 24 Jam Penuh di Bogor Hari Ini
Indonesia
Polisi Berlakukan Ganjil Genap Selama 24 Jam Penuh di Bogor Hari Ini

Masih ada kendaraan yang diizinkan melintas

Terlibat Dugaan Terorisme, Kubu Munarman Diminta Tak Berlindung di Balik HAM
Indonesia
Terlibat Dugaan Terorisme, Kubu Munarman Diminta Tak Berlindung di Balik HAM

Petrus menyebut, tindakan Densus 88, baik mengenai penangkapannya maupun penutupan mata Munarman saat penangkapan, adalah tindakan yang sah menurut hukum.

Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Tolitoli
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Tolitoli

Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,3 mengguncang Tolitoli, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/5) pukul 08.25 WIB.

PFI: Aturan Larangan Foto Sidang Pengadilan Kekang Kemerdekaan Pers
Indonesia
PFI: Aturan Larangan Foto Sidang Pengadilan Kekang Kemerdekaan Pers

Larangan mengambil foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual hanya boleh pada kasus kesusilaan atau anak.

Bertambah 38.391, Kasus COVID-19 di Indonesia Capai 2.417.788 Orang
Indonesia
Bertambah 38.391, Kasus COVID-19 di Indonesia Capai 2.417.788 Orang

Sehingga akumulasi kasus positif COVID-19 saat ini mencapai 2.417.788 orang

Varian Baru COVID-19 Kini Mencapai 13 Kasus
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Kini Mencapai 13 Kasus

Ada 13 kasus COVID-19 varian B117 di Indonesia. Varian B117 ini pertama kali bermutasi di wilayah Inggris.

BI Tarik Uang Tahun Emisi 1970 sampai 1990
Indonesia
BI Tarik Uang Tahun Emisi 1970 sampai 1990

Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan BI mengenai pengelolaan uang rupiah.

[Hoaks atau Fakta]: Kulit Alami Kerusakan Jika Minum Air Terlalu Banyak
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Kulit Alami Kerusakan Jika Minum Air Terlalu Banyak

Meminum air dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu singkat memang dapat membahayakan bagi tubuh.

Pabrik Semen Bakal Jadi Tempat Pembakaran Limbah Medis COVID-19
Indonesia
Pabrik Semen Bakal Jadi Tempat Pembakaran Limbah Medis COVID-19

Pabrik semen yang tersebar di berbagai wilayah untuk dapat membantu pemusnahan limbah B3 medis mengingat tungku pembakaran/kiln semen bisa mencapai suhu di atas 1.200 derajat Celcius.

Berhasil Tekan Perusahaan, Seluruh ABK Long Xing Asal Indonesia Berhasil Dipulangkan
Indonesia
Berhasil Tekan Perusahaan, Seluruh ABK Long Xing Asal Indonesia Berhasil Dipulangkan

Keberhasilan repatriasi ini merupakan tindak lanjut dua pertemuan bilateral antara Menlu Retno Marsudi dan Menlu Wang Yi pada bulan Juli dan Agustus 2020.