Menaker Terus Pantau Pencairan THR Pekerja Pekerja perempuan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di 34 provinsi Indonesia. Dengan pemberian berbagai insentif kepada dunia usaha, pengusaha diharapkan patuh dalam membayarkan THR.

"Teman-teman serikat pekerja maupun buruh, maupun teman pengusaha mau pantau secara langsung posko THR secara periodik dan melihat bagaimana progres pembayaran THR yang terlapor di posko ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (26/4).

Baca Juga:

Pemkot Solo Izinkan Perusahaan Terdampak COVID-19 Cicil Bayar THR

Ia meminta, kepada para gubernur untuk membentuk posko THR dan melaporkan ketenagakerjaan. Pembentukan posko THR ini, sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dan mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi terkait pembayaran THR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR di dinas ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.

Setelah mendapat laporan, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan THR berupa nota pemeriksaan hingga memberikan rekomendasi kepada gubernur dan atau walikota setempat untuk pengenaan sanksi.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementarai atau seluruh alat produksi hingga pembekuan usaha. Sedangkan sanksi maupun denda sebesar 5 lima persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan.

“Harapannya adalah ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR. Pemerintah berharap sekali ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Menaker.

Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Antara)
Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Antara)

Menaker telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berdasarkan SE tersebut, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan, diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran. (*)

Baca Juga:

Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PBNU: Pernyataan Paul Zhang Penghinaan Terhadap Umat Islam
Indonesia
PBNU: Pernyataan Paul Zhang Penghinaan Terhadap Umat Islam

Kepada seluruh umat Islam, Helmy juga mengimbau tetap tenang

DPD Minta Pemerintah Berikan Penjelasan Utuh ke Publik Terkait Pemilihan Nama IKN
Indonesia
DPD Minta Pemerintah Berikan Penjelasan Utuh ke Publik Terkait Pemilihan Nama IKN

“Pemerintah perlu memberikan ruang pada masyarakat untuk memahami latar belakang usulan nama dari pemerintah ini. Maka perlu landasan filosofis, historis, sosiologis, dan visi soal Indonesia di masa depan, hendaknya dapat dijelaskan dari penamaan ini,” ujar Teras dalam keterangannya, Senin (17/1).

Polisi Bubarkan Kerumunan Setelah Pesta Halloween
Indonesia
Polisi Bubarkan Kerumunan Setelah Pesta Halloween

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membubarkan massa yang baru selesai mengikuti pesta Halloween.

Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar
Indonesia
Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar

"Berikanlah jaminan dan perawatan kepada mereka sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,” kata Hinca

Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi
Indonesia
Komnas HAM Tanyakan Soal Kematian Maaher At-Thuwailibi ke Polisi

Komnas HAM memastikan polisi akan datang memenuhi panggilan terkait kematian Maaher At-Thuwalibi alias Soni Eranata di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri.

Hutang dan Penghormatan Kemenag Pada Keluarga Gus Dur
Indonesia
Hutang dan Penghormatan Kemenag Pada Keluarga Gus Dur

Kementerian agama yang dia pimpin termasuk diantara yang punya ’hutang’ banyak pada keluarga Presiden ke-4 RI tersebut.

Kendaraan Pariwisata Bebas Gage di Lokasi Wisata Selama Liburan Nataru
Indonesia
Kendaraan Pariwisata Bebas Gage di Lokasi Wisata Selama Liburan Nataru

Polisi akan memeriksa protokol kesehatan pengunjung sebelum memasuki lokasi wisata

Isi Ulang Tabung Oksigen Medis di Jabar Alami Banyak Kendala
Indonesia
Isi Ulang Tabung Oksigen Medis di Jabar Alami Banyak Kendala

Lima stasiun pengisian ulang oksigen medis itu beroperasi sejak 26 Juli 2021. Alur pengisian tabung oksigen medis diatur berdasarkan kuota untuk kabupaten/kota dan RSUD yang ada di Jabar.

TNI-AU, BPPT Serta BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Kurangi Risiko Banjir di DKI
Indonesia
TNI-AU, BPPT Serta BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Kurangi Risiko Banjir di DKI

Pada Senin (22/2), TNI AU menerbangkan pesawat CN-295 A-2901 dari Skuadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma