Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari Tangkapan layar Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual terkait JHT di Jakarta, Kamis (28/4/2022) (ANTARA/Prisca Triferna)

MerahPutih.com - Pemerintah menerbitkan aturan baru yang mengatur pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT). Aturan baru ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam proses klaim manfaat JHT.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, sebagai pengganti Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Baca Juga

Revisi Aturan JHT Bikin Kelompok Buruh Girang

Menurut Ida, Permenaker baru ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus memperhatikan aspirasi pekerja atau buruh yang menghendaki perlunya penyederhanaan dan kemudahan dalam proses klaim manfaat JHT.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Permenaker ini telah melalui tahapan serap aspirasi publik secara luas. Kami telah melakukan beberapa kali dialog dengan berbagai Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan kementerian/lembaga terkait,” kata Ida dalam keterangan persnya, Kamis (28/04).

Ida menjelaskan, beberapa ketentuan yang diatur dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022. Pertama, mengembalikan ketentuan yang ada di Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, terutama terkait klaim manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta terkena PHK, di mana manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan.

“Jadi saya tekankan kalau ada yang mengundurkan diri atau terkena PHK tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengklaim JHT,” jelas Menaker.

Baca Juga

Pencairan JHT Dikembalikan Pada Aturan Lama, Serikat Buruh Solo Sambut Positif

Kedua, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, persyaratan klaim manfaat JHT lebih sederhana. Sebagai contoh, bagi peserta yang mencapai usia pensiun yang semula disyaratkan empat dokumen yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Berhenti Bekerja karena Usia Pensiun, saat ini menjadi dua dokumen saja yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP.

Ketiga, Permenaker ini juga memberikan kemudahan dalam pengajuan klaim manfaat JHT yaitu dokumen yang dilampirkan dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi; klaim dapat dilakukan secara daring/online; serta kemudahan dalam penyampaian bukti PHK.

“Namun, perlu saya ingatkan bukan berarti Pengusaha dapat dengan leluasa untukmelakukan PHK. Proses PHK tetap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan!,” tegas Ida

Ida menambahkan, selain kemudahan-kemudahan tersebut, Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 juga mengatur sejumlah ketentuan baru, yaitu klaim manfaat JHT bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak; klaim manfaat JHT bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Kemudian pembayaran manfaat JHT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha, di mana tunggakan iuran tersebut wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha.

“Jadi, hak pekerja atau buruh atas manfaat JHT tidak hilang,” ujar Ida

Dengan terbitnya Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, lanjut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, maka Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Saya harap semua pekerja atau buruh tetap fokus dan produktif menjalankan pekerjaan sehari-hari, karena aturan JHT yang baru dipastikan telah sesuai dengan harapan pekerja atau buruh,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Level 4 Diperpanjang, Penyekatan 100 Titik Tetap Berlaku
Indonesia
PPKM Level 4 Diperpanjang, Penyekatan 100 Titik Tetap Berlaku

"Masih sama berjalan (di 100 titik)," kata Sambodo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/8).

Motif Kolonel Priyanto cs Buang Jasad Sejoli Nagreg Akhirnya Terkuak
Indonesia
Motif Kolonel Priyanto cs Buang Jasad Sejoli Nagreg Akhirnya Terkuak

Chandra pun mengaku bersyukur lantaran Puspom AD maupun penyidik dapat menangani kasus ini dengan baik

Kimia Farma Pastikan Tarif Test Swab PCR Turun Jadi Rp 495 Ribu
Indonesia
Kimia Farma Pastikan Tarif Test Swab PCR Turun Jadi Rp 495 Ribu

Kata petugas Kimia Farma tersebut, harga Swab Test PCR senilai Rp 495.000. Kemudian untuk Test Antigen ada yang diharga Rp 85 ribu dan Rp 125 ribu.

 RUU Pendidikan Kedokteran Terhambat DIM dari Kemendikbud Ristek
Indonesia
RUU Pendidikan Kedokteran Terhambat DIM dari Kemendikbud Ristek

Adanya mekanisme Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, telah membuat seorang calon dokter menjadi masuk sulit, keluar pun sama sulitnya.

Murka saat Sidak Kantor Langgar PPKM Darurat, Anies: Ini Soal Nyawa, Ibu Egois
Indonesia
Murka saat Sidak Kantor Langgar PPKM Darurat, Anies: Ini Soal Nyawa, Ibu Egois

Gubernur Anies Baswedan bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) penegakan aturan PPKM Darurat, di kantor Ray White Indonesia, gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat.

SMS Serpong Gelar Vaksinasi COVID-19 Pfizer pada 12-22 Oktober
Indonesia
SMS Serpong Gelar Vaksinasi COVID-19 Pfizer pada 12-22 Oktober

Syarat dan ketentuan vaksinasi Pfizer di SMS Serpong pada tanggal 12-22 Oktober.

ICW Endus Potensi Kecurangan Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp 48 Miliar
Indonesia
ICW Endus Potensi Kecurangan Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp 48 Miliar

ICW mengungkapkan pengadaan gorden tersebut berpotensi menimbulkan kecurangan

Pemprov DKI Perkirakan THR Lebaran ASN Bisa Cair Lebih Cepat
Indonesia
Pemprov DKI Perkirakan THR Lebaran ASN Bisa Cair Lebih Cepat

Ada kemungkinan Pemerintah DKI Jakarta akan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih cepat. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021, THR Lebaran untuk PNS dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum waktu Lebaran.

Megawati: Hari Lahir Pancasila, Momentum Indonesia Bangkit
Indonesia
Megawati: Hari Lahir Pancasila, Momentum Indonesia Bangkit

Nilai luhur Pancasila digali dan berasal dari keluhungan nilai nenek moyang sebagai pedoman menjalankan kehidupan.

Ombudsman Soroti Minimnya Partisipasi Pekerja soal Aturan JHT
Indonesia
Ombudsman Soroti Minimnya Partisipasi Pekerja soal Aturan JHT

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mendukung agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah merevisi beleid tersebut. Sebab, penyusunan aturan tersebut dinilai kurang melibatkan pekerja atau buruh selaku stakeholder.