Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari Tangkapan layar Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual terkait JHT di Jakarta, Kamis (28/4/2022) (ANTARA/Prisca Triferna)

MerahPutih.com - Pemerintah menerbitkan aturan baru yang mengatur pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT). Aturan baru ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam proses klaim manfaat JHT.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, sebagai pengganti Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Baca Juga

Revisi Aturan JHT Bikin Kelompok Buruh Girang

Menurut Ida, Permenaker baru ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus memperhatikan aspirasi pekerja atau buruh yang menghendaki perlunya penyederhanaan dan kemudahan dalam proses klaim manfaat JHT.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Permenaker ini telah melalui tahapan serap aspirasi publik secara luas. Kami telah melakukan beberapa kali dialog dengan berbagai Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan kementerian/lembaga terkait,” kata Ida dalam keterangan persnya, Kamis (28/04).

Ida menjelaskan, beberapa ketentuan yang diatur dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022. Pertama, mengembalikan ketentuan yang ada di Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, terutama terkait klaim manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta terkena PHK, di mana manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan.

“Jadi saya tekankan kalau ada yang mengundurkan diri atau terkena PHK tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengklaim JHT,” jelas Menaker.

Baca Juga

Pencairan JHT Dikembalikan Pada Aturan Lama, Serikat Buruh Solo Sambut Positif

Kedua, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, persyaratan klaim manfaat JHT lebih sederhana. Sebagai contoh, bagi peserta yang mencapai usia pensiun yang semula disyaratkan empat dokumen yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Berhenti Bekerja karena Usia Pensiun, saat ini menjadi dua dokumen saja yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP.

Ketiga, Permenaker ini juga memberikan kemudahan dalam pengajuan klaim manfaat JHT yaitu dokumen yang dilampirkan dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi; klaim dapat dilakukan secara daring/online; serta kemudahan dalam penyampaian bukti PHK.

“Namun, perlu saya ingatkan bukan berarti Pengusaha dapat dengan leluasa untukmelakukan PHK. Proses PHK tetap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan!,” tegas Ida

Ida menambahkan, selain kemudahan-kemudahan tersebut, Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 juga mengatur sejumlah ketentuan baru, yaitu klaim manfaat JHT bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak; klaim manfaat JHT bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Kemudian pembayaran manfaat JHT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha, di mana tunggakan iuran tersebut wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha.

“Jadi, hak pekerja atau buruh atas manfaat JHT tidak hilang,” ujar Ida

Dengan terbitnya Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, lanjut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, maka Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Saya harap semua pekerja atau buruh tetap fokus dan produktif menjalankan pekerjaan sehari-hari, karena aturan JHT yang baru dipastikan telah sesuai dengan harapan pekerja atau buruh,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Delegasi G20 Dijamu dengan Makam Malam ala Keraton Yogyakarta
Indonesia
Delegasi G20 Dijamu dengan Makam Malam ala Keraton Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi venue utama pertemuan G20 selain DKI Jakarta dan Bali.

Usai Rapat di DPR, Jenderal Dudung Beri Hormat kepada Jenderal Andika
Indonesia
Usai Rapat di DPR, Jenderal Dudung Beri Hormat kepada Jenderal Andika

Momen menarik terjadi usai rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI di Ruang Komisi I DPR.

Korban Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru Jadi 43 Orang
Indonesia
Korban Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru Jadi 43 Orang

BNPB melaporkan ada tambahan korban meninggal dunia akibat awan panas dan guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Shopee Indonesia Terpaksa PHK Karyawan, Jamin Pesangon Tambah 1 Bulan Gaji
Indonesia
Shopee Indonesia Terpaksa PHK Karyawan, Jamin Pesangon Tambah 1 Bulan Gaji

Diklaim sebagai langkah terakhir yang harus ditempuh Shopee Indonesia dengan berat hati

Pengamat Sebut Anies Lebih Cocok Diduetkan dengan Calon dari Partai Nasionalis
Indonesia
Pengamat Sebut Anies Lebih Cocok Diduetkan dengan Calon dari Partai Nasionalis

Anies bergabung dengan partai nasional untuk menghilangkan stigma Anies bahwa terlalu condong ke pihak agamis atau religius.

Hadiri Munas II Himpuni, Menko PMK Muhadjir Singgung Kunci Hadapi Bonus Demografi
Indonesia
Hadiri Munas II Himpuni, Menko PMK Muhadjir Singgung Kunci Hadapi Bonus Demografi

Muhadjir Effendy menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni) 2022 di kampus UNS.

Dikepung Banjir, Tim SAR Evakuasi Ratusan Warga Palembang
Indonesia
Dikepung Banjir, Tim SAR Evakuasi Ratusan Warga Palembang

Warga setempat Jhonson (55) mengatakan, kejadian banjir ini merupakan pengalaman pertamanya selama 15 tahun bermukim.

Ribuan Jemaah Haji Indonesia Alami Dehidrasi
Indonesia
Ribuan Jemaah Haji Indonesia Alami Dehidrasi

Jemaah untuk memperhatikan asupan cairan dengan minum air sesering mungkin. Karena dehidrasi ini menjadi pemicu awal mereka penyakit bawaan menjadi berat.

PPP Beri Sinyal Ada Partai Lain yang Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu
Indonesia
PPP Beri Sinyal Ada Partai Lain yang Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sinyalemen partai politik di luar parlemen akan bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menguat.

Gerindra Buka Peluang Riza Patria Maju Pilgub DKI 2024
Indonesia
Gerindra Buka Peluang Riza Patria Maju Pilgub DKI 2024

Saat ini Gerindra masih fokus mempersiapkan pencalonan presiden dan calon anggota legislatif.