Menaker Ida Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Perlindungan JKP Tangkapan layar - Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan virtual diterima di Jakarta, Senin (14/2/2022). ANTARA/Prisca Triferna

MerahPutih.com - Pemerintah telah membuat program yang dibentuk khusus untuk melindungi pekerja dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK kini akan mendapatkan perlindungan baru lewat JKP.

Ida mengatakan, JKP tidak mengakibatkan adanya pembayaran iuran baru dari pekerja dengan iuran dibayar oleh pemerintah setiap bulan. Telah dikeluarkan dana awal Rp 6 triliun untuk JKP.

Baca Juga:

Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!

Dia menegaskan bahwa program JKP adalah perlindungan sosial ketenagakerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Selain bantuan tunai, pemanfaat dapat mengakses informasi pasar kerja dengan telah dipersiapkan mediator untuk menangani perselisihan hubungan industrial dan pengantar kerja yang melakukan asesmen dan konseling.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga sudah mempersiapkan lembaga-lembaga pelatihan dan program pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja untuk mendorong peserta JKP untuk kembali mendapatkan pekerjaan.

Ida juga mengingatkan bahwa peserta yang terkena PHK berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atau uang kompensasi bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Dengan adanya berbagai program-program jaminan sosial lain untuk melindungi pekerja dalam berbagai skenario termasuk JKP, maka Program Jaminan Hari Tua (JHT) seharusnya tidak tumpang tindih dengan program lain.

"Karena terintegrasi dalam satu sistem yang sama dengan program-program jaminan sosial lainnya, maka manfaat JHT seharusnya tidak tumpang tindih dengan manfaat program jaminan sosial lainnya," tegas Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan virtual yang diterima di Jakarta, Senin (14/2) malam.

Baca Juga:

DPR Minta Permenaker No. 2/2022 Ditinjau Ulang

JHT dimaksudkan untuk menyiapkan para pekerja di hari tua. Untuk itu berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua maka program itu dapat diterima pada usia 56 tahun.

Namun, ketentuan itu tidak berlaku untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. JHT juga dapat diberikan sebagian sebelum usia yang ditetapkan dengan syarat telah mengikuti program JHT minimal 10 tahun.

"Apabila manfaat JHT kapan pun bisa dilakukan klaim 100 persen maka tentu tujuan program JHT tidak akan tercapai," kata Menaker Ida. (*)

Baca Juga:

Ketua DPD Minta Pemerintah Cabut Permenaker 02/2022 tentang JHT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluarga Korban Kecewa Dua Tersangka Kasus Pembunuhan Menwa UNS Tak Dihadirkan saat Sidang
Indonesia
Keluarga Korban Kecewa Dua Tersangka Kasus Pembunuhan Menwa UNS Tak Dihadirkan saat Sidang

Pengadikan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah menggelar sidang perdana kasus dugaan pembunuhan Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (2/2).

Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta
Indonesia
Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, akan memanggil pihak PT TransJakarta untuk minta keterangan terkait proses revitalisasi halte tersebut.

Cak Imin Pasrah Jika Istana Tidak Respon Usulan Penundaan Pemilu
Indonesia
Cak Imin Pasrah Jika Istana Tidak Respon Usulan Penundaan Pemilu

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan Pemilu Serentak 2024 dapat ditunda satu atau dua tahun.

PM Palestina Tanam Pohon Jerusalem di 'Jantung' Indonesia
Indonesia
PM Palestina Tanam Pohon Jerusalem di 'Jantung' Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10) siang.

PDIP Solo Targetkan 35 Kursi di DPRD pada Pemilu 2024
Indonesia
PDIP Solo Targetkan 35 Kursi di DPRD pada Pemilu 2024

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, Jawa Tengah sudah mulai menargetkan penambahan kursi di DPRD sebanyak 35 kursi dari 2019 sebanyak 30 kursi.

KPK Kembali Gelar OTT, Kali Ini Menyasar Langkat
Indonesia
KPK Kembali Gelar OTT, Kali Ini Menyasar Langkat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Langkat, Sumatera Utara.

Ganjar Pranowo Ogah Tanggapi Omongan Bambang Pancul
Indonesia
Ganjar Pranowo Ogah Tanggapi Omongan Bambang Pancul

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih memilih mengurus inflasi di Jateng dibandingkan berbicara soal Pilpres.

Kondisi Schumacher Pasca Kecelakaan di Kecepatan 240 Km/Jam
Dunia
Kondisi Schumacher Pasca Kecelakaan di Kecepatan 240 Km/Jam

Mick Schumacher menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan baik, namun dia tidak akan ambil bagian dalam Grand Prix Arab Saudi pada Minggu setelah mobil Haas-nya dalam kecepatan 240 km per jam mengalami kecelakaan dalam latihan di sirkuit jalanan berkecepatan tinggi Jeddah.

Polisi Beri Perlindungan ke Muhammad Said yang Dituduh sebagai Bjorka
Indonesia
Polisi Beri Perlindungan ke Muhammad Said yang Dituduh sebagai Bjorka

Polisi telah memberikan perlindungan kepada Muhamad Said Fikriansyah warga Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang disebut sebagai hacker Bjorka.

Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Sorong
Indonesia
Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Sorong

Gempa bumi terjadi pada Minggu, pukul 01.26 WIB di koordinat 0.63 LS dan 131.49 BT, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.