Menaker Butuh Waktu Sebelum Bantuan Rp600 Ribu Cair Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat diwawancarai awak media massa di Jakarta beberapa waktu lalu. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Merahputih.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima data 2,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi calon penerima subsidi gaji/upah dalam penanganan dampak COVID-19 dari Direktur Utama BPJS Ketengakerjaan Agus Susanto.

Penyerahan data 2,5 juta rekening yang ditandai dengan penandatangan berita acara tersebut merupakan batch (tahap) pertama dari total 15,7 juta calon penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (24/8).

Baca Juga:

Jokowi Beri Santunan Pegawai Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Begini Tanggapan Buruh

Menurut Ida, untuk tahap pertama Kemnaker menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2,5 juta rekening pekerja.

Dari 2,5 juta data rekening ini, Kemnaker membutuhkan kehati-hatian dan akan melakukan check list untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Sesuai petunjuk teknis (juknis), Kemnaker memiliki waktu empat hari untuk melakukan check list.

"Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data yang disampaikan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami menargetkan bisa ditransfer dimulai akhir Agustus ini," kata Ida dalam keteranganya. Setelah diperoleh kesesuaian data, Kemnaker akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uangnya yang akan disalurkan ke bank penyalur yakni bank pemerintah.

"Jadi bank pemerintah dan bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer dipindahbukukan ke penerima program subsidi upah/gaji. Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta, mudah-mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu sehingga dari 15,7 juta itu datanya bisa masuk pada akhir September 2020 nanti, " kata politikus PKB ini.

Ida menambahkan, untuk pegawai pemerintah non PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN tersebut menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima program bantuan subsidi gaji/upah ini. Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta.

Menaker Ida
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan, mereka berhak menerima subsidi upah menjadi total sebanyak 15,7 juta.

"Saat ini telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji sebanyak 13,7 juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi," katanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Ida menjelaskan, pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS Ketengakerjaan.

"Sanksi administratif berupa teguran, denda hingga penghentian pelayanan publik dan sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku, " ujarnya.

Hal senada dikatakan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Menurutnya data rekening yang terkumpul dan diserahkan kepada Kemnaker sebanyak 13,7 juta dari target semula sebanyak 15,7 juta calon penerima subsidi upah/gaji. Masih ada 2 juta rekening pekerja yang belum terkumpul.

"Saya minta bantuan para pemberi kerja/HRD agar segera mengumpulkan data rekening karyawannya untuk diserahkan ke BPJS Ketengakerjaan agar bisa memperoleh bantuan subsidi upah dari pemerintah," ujar Agus.

Baca Juga:

Pekerja Dengan Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bantuan Sosial

Agus menjelaskan setelah dilakukan validasi secara berlapis, dari 13,7 juta data rekening pekerja, hingga Senin (24/8) ini, sudah terkumpul 10 juta rekening tervalidasi. Dari 10 juta rekening tervalidasi, akan diserahkan sebanyak 2,5 juta secara bertahap by batch.

"Ini dilakukan, untuk memudahkan monitoring dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi kami serahkan ini batch pertama sebanyak 2,5 juta data yang kami serahkan," katanya.

Agus Susanto mengungkapkan pihaknya harus melakukan validasi sebanyak 127 Bank yang dilakukan secara otomatis melalui sistem dalam jumlah besar dan membutuhkan waktu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Mau Kecolongan, TNI-Polri Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan
Indonesia
Tak Mau Kecolongan, TNI-Polri Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Salah satunya menggelar kembali Operasi Yustisi di Jakarta untuk memperketat penegakan protokol kesehatan.

Polisi Ungkap 2 Kasus Penipuan dengan Modus 'Pemain Burung'
Indonesia
Polisi Ungkap 2 Kasus Penipuan dengan Modus 'Pemain Burung'

Burhanuddin mengatakan, para tersangka menamai modus seperti ini dengan "Pemain Burung". Kasus dengan modus seperti ini juga mulai marak terjadi di sejumlah daerah. 

Pemilik Akun Twitter @podoradong Diciduk Gegara Sebut Omnibus Law Kesepakatan
Indonesia
Pemilik Akun Twitter @podoradong Diciduk Gegara Sebut Omnibus Law Kesepakatan

Polisi menangkap pemilik akun Twitter @podoradong terkait aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Tujuh Korban Luka Berat Kebakaran Kilang Balongan Dibawa ke Rumah Sakit
Indonesia
Tujuh Korban Luka Berat Kebakaran Kilang Balongan Dibawa ke Rumah Sakit

Kebakaran tangki di kilang Pertamina di Balongan, Indramayu, menimbulkan korban luka. Saat ini, tujuh orang yang mendapatkan luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP).

Pesan Gus Mus Soal Menyikapi Perpolitikan di Afghanistan
Indonesia
Pesan Gus Mus Soal Menyikapi Perpolitikan di Afghanistan

KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab dipanggil Gus Mus berpesan kepada seluruh umat untuk senantiasa bijaksana dan jernih dalam memandang persoalan terkait Afghanistan.

Asosiasi Bupati Meminta Nakes di Area Pegunungan Tengah Papua Harus Diungsikan
Indonesia
Asosiasi Bupati Meminta Nakes di Area Pegunungan Tengah Papua Harus Diungsikan

"Memang jalur darat dari Distrik Kiwirok belum terhubung ke daerah sekitarnya sehingga daerah seperti ini harus diperhatikan dengan serius," ujarnya.

Sengitnya Pertarungan Senat Selain Pilpres AS
Dunia
Sengitnya Pertarungan Senat Selain Pilpres AS

Kontrol Senat akan menjadi penting untuk keberhasilan agenda Gedung Putih berikutnya terutama bagi Joe Biden agar memuluskan janjinya.

 Pegiat Lingkungan Penjaga Karst Citatah Raih Kalpataru dari KLHK
Indonesia
Pegiat Lingkungan Penjaga Karst Citatah Raih Kalpataru dari KLHK

Para peraih Kalpataru ini nantinya dapat menjadi agen perubahan dan memberi contoh kepada masyarakat bagaimana kolaborasi dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan.

Pemda DIY Buka Sentra Vaksinasi COVID-19 di Jogja Expo Center
Indonesia
Pemda DIY Buka Sentra Vaksinasi COVID-19 di Jogja Expo Center

Sentra vaksin ini dibentuk untuk membantu percepatan vaksinasi. Vaksinasi tahap pertama dimulai pada 26 sampai 30 April 2021. Sementara vaksinasi tahap kedua dimulai pada 24 hingga 29 Mei 2021 Di JEC.