Balik ke Aturan Lama, Pencairan JHT Bisa Cair sebelum Usia 56 Tahun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: ANTARA/HO-Kemnaker

MerahPutih.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan mengembalikan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama.

Kebijakan ini seiring instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) direvisi.

Baca Juga

Usai Menghadap Jokowi, Menaker Segera Revisi Aturan JHT

"Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah," kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/3).

Upaya mempercepat proses revisi, Kemnaker kini aktif melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga" tegas Menaker Ida.

Baca Juga

Jokowi Perintahkan Menaker Revisi Aturan JHT

Sebagaimana diketahui bahwa Permenaker No.2 Tahun 2022 belumlah berlaku efektif. Oleh sebab itu, Permenaker 19/2015 sebenarnya masih berlaku saat ini. Dengan demikian Pekerja/Buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri.

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun" jelas Menaker Ida.

Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK. Program ini memiliki 3 manfaat yang dapat diperoleh oleh pesera JKP yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.

"Dengan demikian saat ini berlaku 2 program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP" tutup Ida. (Asp)

Baca Juga

Serikat Buruh Sukoharjo Sebut Permenaker 2/2022 Tidak Masuk Akal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi
Indonesia
Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi

Korlantas Polri kembali menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) skema contraflow di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Selasa (3/5) pagi menjelang siang. Kabag Operasional Korlantas Polri, Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, skema contraflow ini telah diberlakukan sejak pukul 07.50 WIB.

Cuma dari Aset Dua Koruptor, Lelang KPK Raup Rp 3,4 Miliar
Indonesia
Cuma dari Aset Dua Koruptor, Lelang KPK Raup Rp 3,4 Miliar

Lelang barang rampasan dari terpidana Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo dan eks Dirut PT HNW Sutrisno.

KPK Periksa Azis Syamsuddin Besok
Indonesia
KPK Periksa Azis Syamsuddin Besok

Politikus Partai Golkar itu disebut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada Jumat (24/9) besok.

Sri Sultan Dorong Kampus Bikin SOP Perkuliahan Tatap Muka
Indonesia
Sri Sultan Dorong Kampus Bikin SOP Perkuliahan Tatap Muka

Sejumlah universitas di Yogyakata berencana menggelar kuliah tatap muka pada November 2021.

 BPK Periksa Kinerja Program Vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung
Indonesia
BPK Periksa Kinerja Program Vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung

Di Kota Bandung total cakupan vaksin dosis pertama sudah mencapai 952.656 orang dan dosis kedua 527.445 orang, lalau disusul dosis ketiga untuk perluasan SDM kesehatan sebanyak 2.158 orang.

Buka Siang Hari Saat Puasa, Tempat Makan Diminta Pakai Tirai
Indonesia
Buka Siang Hari Saat Puasa, Tempat Makan Diminta Pakai Tirai

Aturan pemasangan tirai tersebut, menurut Riza, sudah diterapkan seperti Ramadan tahun tahun sebelumnya.

[HOAKS atau FAKTA] KPK Geledah Anies karena Gelapkan Uang Formula E
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] KPK Geledah Anies karena Gelapkan Uang Formula E

Video ini mengklaim bahwa dengan penggeledahan oleh KPK ini semakin jelas Anies Baswedan telah menggelapkan dana pelaksanaan Formula E. Video ini telah ditonton sebanyak 15 ribu kali setelah diunggah pada 01 Mei 2022

PDIP: Korupsi di Dinas Pertamanan DKI Akibat Lemahnya Pengawasan
Indonesia
PDIP: Korupsi di Dinas Pertamanan DKI Akibat Lemahnya Pengawasan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, terjadinya tindakan korupsi di ranah pemerintah itu akibat masih lemahnya pengawasan anggaran dalam pembelian lahan.

Tiongkok Terapkan Aturan Warga Belum Divaksin Dilarang Beraktivitas di Tempat Keramaian
Dunia
Tiongkok Terapkan Aturan Warga Belum Divaksin Dilarang Beraktivitas di Tempat Keramaian

Larangan orang tanpa vaksin memasuki sekolah di Kota Guiping dan Kota Pingliu, Daerah Otonomi Guangxi, menuai protes dari kalangan orang tua murid.

Wagub DKI Ungkap Sikap Anies Hadapi Serangan dari Buzzer
Indonesia
Wagub DKI Ungkap Sikap Anies Hadapi Serangan dari Buzzer

Lalu, bagaimana sikap Anies menghadapi serangan pada pembullynya?