Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024 Presiden Partai Buruh Said Iqbal (tengah) berdiri bersama jajaran pengurus pusat saat menutup Kongres Nasional Ke-4 Partai Buruh, di Jakarta, Selasa (5/10). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Partai Buruh resmi dideklarasikan pada Selasa (5/10). Presiden Konfederasi Serikat Buruh (KSPI) Said Iqbal pun didapuk menjadi Presiden Partai Buruh untuk masa jabatan 2021-2026.

Partai Buruh mengeklaim didukung oleh sedikitnya 11 gerakan organisasi rakyat. Dengan jumlah 10 juta konstituen partai, Partai Buruh menargetkan untuk ikut dalam Pemilu 2024.

Baca Juga

Ini Syarat Partai Buruh Bisa Bersaing dengan Partai Besar

Lantas, bagaimana peluang Partai Buruh dalam kontestasi politik yang akan digelar 3 tahun mendatang?

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai, kans Partai Buruh untuk mendulang suara dalam Pemilu 2024 terbilang kecil. Setidaknya terdapat dua faktor, yakni belum adanya sokongan elit politik dan sifat Partai Buruh yang segmentif.

"Saya pikir kecil ya. Karena begini, dalam tanda kutip belum ada sokongan elit lain gitu, dan yang kedua partai ini sudah mendeklarasikan menjadi partai yang tersegmentasi," kata Wasisto kepada MerahPutih.com, Kamis (7/10).

Menurutnya, sifat segmentif Partai Buruh bertolak belakang dengan karakter partai politik di Indonesia yang umumnya mencakup seluruh kelas sosial.

"Kalau memang berani mendeklarasikan segmen partai seperti itu apakah mereka meyakinkan, agar satu buruh, satu Indonesia satu suara semua, usaha lebih keras," ujarnya.

Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal (dua kiri) menerima mandat dari Ketua Umum Partai Buruh periode sebelumnya Sony Pudjisasono (kanan). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal (dua kiri) menerima mandat dari Ketua Umum Partai Buruh periode sebelumnya Sony Pudjisasono (kanan). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Meski demikian, kata Wasisto, terdapat dua strategi yang logis bagi Partai Buruh dalam mengikuti Pemilu 2024, yaitu bergabung dalam koalisi pemerintahan yang baru atau melebur dengan partai lain.

Kedua opsi tersebut, kata Wasisto, kerap dipilih oleh partai politik baru yang tidak lolos ambang batas parlemen atau presidential threshold.

"Saya pikir partai buruh nanti kurang lebih jalannnya seperti itu," imbuhnya.

Baca Juga

Partai Buruh Usung Visi Negara Sejahtera

Wasisto mengatakan, Said Iqbal belum memenuhi tiga unsur yang harus dimiliki elit politik dalam partai. Meski memiliki kharisma, ia tak melihat Said Iqbal mempunyai modal politik mau pun jaringan lintas kelompok yang cukup.

"Itu yang sebenarnya menjadi kunci utama kekuatan figur sebagai kekuatan partai politik. Karena kalo figurnya tidak kuat dari ketiga hal itu, Partai Buruh sebagai partai baru mungkin hanya sekedar partai peserta pemilu saja," paparnya.

Ia turut merasa sangsi Partai Buruh dapat lolos verifikasi untuk bisa mengikuti Pemilu 2024. Sebab, dibutuhkan modal yang besar agar partai baru dapat diakui sebagai peserta pemilu.

Salah satu modal yang dimaksud yakni dukungan kader. Ia menilai, Partai Buruh tidak akan lolos verifikasi apabila hanya mengandalkan dukungan dari buruh di Jabodetabek.

"Saya pikir yang menjadi pertanyaan krusialnya adalah buruh yang dimaksud Said Iqbal itu buruh yang seperti apa? Karena buruh cukup beragam, bukan sekadar kerja pabrik dan mungkin pekerja serabutan sebenarnya," ujarnya.

Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal menyampaikan pidato politiknya pada hari terakhir Kongres Nasional IV Partai Buruh. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal menyampaikan pidato politiknya pada hari terakhir Kongres Nasional IV Partai Buruh. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Jika dibandingkan dengan tren perpolitikan luar negeri, dia mengatakan, Partai Buruh biasanya lahir dari kelompok atau organisasi yang telah terkonsolidasi sebelumnya.

Namun ia tak melihat hal itu dilakukan Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal. Pasalnya, kata dia, partai tersebut hanya mengandalkan basis dari KSPI dan belum menjangkau organisasi buruh lainnya.

"Kemudian yang namanya buruh itu kan identik dengan spektrum ideologi tengah kiri. Masalahnya deklarasi yang diadakan Said Iqbal ini di hotel mewah. Kalau narasinya tengah kiri seharusnya tidak semewah di launching itu," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Partai Buruh akan Berjuang Batalkan Omnibus Law

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dipindah ke Bogor, Reuni 212 Juga Tidak Dapat Izin
Indonesia
Dipindah ke Bogor, Reuni 212 Juga Tidak Dapat Izin

Kapolres Bogor, AKBP Harun mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan izin soal reuni 212 yang akan diselenggarakan di Masjid Az-Zikra kawasan Sentul, Kabupaten Bogor tersebut.

MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi
Indonesia
MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keamanan

Petinggi Gerindra Datangi Balai Kota Usai Kadernya Minta Anies Mundur
Indonesia
Petinggi Gerindra Datangi Balai Kota Usai Kadernya Minta Anies Mundur

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Gerindra Habiburokhman menyambangi Balai Kota DKI.

Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri
Indonesia
Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri

Sebanyak 10 muralis mengekspresikan kritikannya di media dinding dalam bentuk lukisan untuk memperebutkan Piala Kapolri.

Kemenkes Diminta Percepat Vaksin Ketiga bagi Tenaga Kesehatan
Indonesia
Kemenkes Diminta Percepat Vaksin Ketiga bagi Tenaga Kesehatan

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta agar Kementerian Kesehatan mempercepat vaksin ketiga untuk tenaga kesehatan (nakes).

Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk
Indonesia
Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk

anak di bawah umur 12 tahun masih belum diizinkan untuk masuk ke taman atau wisata.

Jokowi Targetkan 5 Juta Guru Dapat Vaksin COVID-19
Indonesia
Jokowi Targetkan 5 Juta Guru Dapat Vaksin COVID-19

Vaksinasi menyasar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan

KPK Terima Pengembalian Rp 3 Miliar dari Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Cukai
Indonesia
KPK Terima Pengembalian Rp 3 Miliar dari Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Cukai

KPK telah menetapkan Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi (AS) dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka

Dua Eks Pejabat Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar dari Jhonlin Baratama Hingga Bank Panin
Indonesia
Dua Eks Pejabat Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar dari Jhonlin Baratama Hingga Bank Panin

Uang suap sebesar Rp57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan

PPAI Hadir Beri Jaminan Perlindungan Kesetaraan Hukum Bagi Pengemudi Aplikasi
Indonesia
PPAI Hadir Beri Jaminan Perlindungan Kesetaraan Hukum Bagi Pengemudi Aplikasi

Taradipa & Partners Lawfirm bersama Forum Go Partner Indonesia dan di dukung oleh Yayasan Kasih Keadilan Bangsa dan PERADI BERSATU mendirikan Perhimpunan Pengemudi Aplikasi Indonesia (PPAI).