Menakar Peluang Ahok Jadi Cawapres Jokowi Presiden Jokowi saat melantik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atauAhok, sebentar lagi bisa menikmati udara bebas. Disebutkan, Ahok akan mendapatkan bebas bersyarat pada Agustus mendatang.

Ahok mendekam ke Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat karena kasus penistaan agama, yang bergulir jelang Pilkada DKI 2017, sejak divonis 2 tahun bui pada 9 mei 2017 lalu. Artinya, dia telah menjalani masa hukuman 1 tahun 2 bulan dan bisa mendapatkan bebas bersyarat bulan depan.

Tak heran santer beredar isu Ahok bisa masuk dalam daftar Cawapres Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019 yang paling lambat harus didaftarkan ke KPU 10 Agustus mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di sidang ke-11 penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2). (ANTARA/M Agung Rajasa)

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengaku elektabilitas Ahok tidak sepenuhnya menurun pascamenjadi terpidana. Namun, lanjut dia, kesempatan Ahok sudah tertutup untuk menjadi capres maupun cawapres.

"Kalau melihat dari aturan Undang-Undang (UU Pemilu) Ahok tidak bisa menjadi capres atau cawapres. Karena dia (Ahok) dihukum dua tahun, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih," kata Ujang kepada MerahPutih.com, Kamis (12/7).

UU Pemilu Pasal 169 UU nomor 7/2017 menyebutkan syarat capres dan cawapres tidak bisa diajukan bila pernah dipidana dan memperoleh hukuman tetap, serta pernah diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih.

jokowi ahok
Jokowi dan Ahok saat dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Foto: ANTARA

Ujang menjelaskan mantan Bupati Belitung Timur itu masih bisa menjabat kepala daerah dengan syarat yang harus terpenuhi. "Nah, artinya mungkin posisi kepala daerah bisa saja. Selain capres dan cawapres itu," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Pada UU Pilkada berbunyi mantan terpidana bisa mencalonkan bila telah secara terbuka dan jujur mengemukakan pada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Kepala daerah yang dimaksudkan adalah gubernur, wakil gubernur, walikota, maupun bupati. (Pon)

Kredit : ponco


Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH