Menagih Janji Jokowi di Hari Ulang Tahun Penyair Wiji Thukul Penyair Wiji Thukul yang menjadi korban kasus penculikan aktivis 1998 (Foto: Screetshot youtube)

MerahPutih.com - Jika masih hidup, Wiji Thukul saat ini berusia 57 tahun. Pada acara deklarasi berdirinya Partai Rakyat Demokratik (PRD), 22 Juli 1996 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Wiji Thukul tampil membacakan puisi perlawanan bertema "Sajak Suara" dan "Peringatan".

Aksi fenomenal Wiji Thukul tersebut menjadi penampilan terakhirnya di depan publik. Sepekan kemudian Wiji Thukul menjadi buron dan hilang sejak 1998. Hingga kini pria yang lahir di Solo 26 Agustus 1963 itu terkenal sebagai penyair dan aktivis politik yang dihilangkan paksa oleh negara.

Baca Juga:

Penyair Wiji Thukul Terima Penghargaan dari Timor Leste

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), Achmad Fanani Rosyidi mengatakan, kasus hilangnya Wiji Thukul sama halnya dengan penanganan dua belas orang lain yang hilang pada kisruh 1997 sampai 1998.

"Oleh Komnas HAM RI hasil penyelidikan terhadap kasus penghilangan paksa 13 orang menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut, berdasarkan UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM," kata Fanani kepada wartawan, Rabu (26/8).

penggiat ham
Aksi Kamisan bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) di depan Istana Negara yang rutin menuntut pemerintah menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan paksa Aktivis 1998 (Ist/Ant)

Staf Advokasi HAM, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) ini mengingatkan, pada 2006 berkas penyelidikan kasus tersebut telah diserahkan ke Kejaaksaan Agung untuk diteruskan ke proses penyidikan. "Namun kasusnya berhenti di meja lembaga tersebut," imbuhnya.

Kemdudian, pada 22 Desember 2006, KHRI meminta DPR agar mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memobilisasi aparat penegak hukum termasuk Kejagung.

"Namun hasilnya tetap sama, negara dalam hal ini seakan tidak punya komitmen untuk menuntaskan kasus ini," ujarnya.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Harus Berani Tuntaskan Kasus Aktivis Hilang di Rezim Soeharto

Bahkan, kata Fanani, Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 2015, setahun setelah dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia, berjanji untuk menuntaskan kasus ini. Namun sayangnya hingga kini masih belum ada titik terang.

"Melihat dari pola yang ada selama ini, kasus pelanggaran HAM berat selalu mandeg di meja Kejagung dengan motif kurangnya bukti," ungkapnya.

Namun, menurut Fanani, Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika memang berkomitmen mengusut tuntas kasus ini.

"Sebenarnya beliau (Presiden Jokowi) memiliki wewenang untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dengan mengeluarkan Perppu," tutup Fanani. (Pon)

Baca Juga:

Adik Wiji Thukul Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sistem Politik Jadi Lahan Subur Tumbuh Kembangnya Korupsi di Indonesia
Indonesia
Sistem Politik Jadi Lahan Subur Tumbuh Kembangnya Korupsi di Indonesia

Berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, sistem politik yang berjalan di Indonesia saat ini menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya korupsi.

AS Nyatakan Orang Tanpa Gejala Kini Tak Perlu Dites COVID-19
Dunia
AS Nyatakan Orang Tanpa Gejala Kini Tak Perlu Dites COVID-19

Hal itu menimbulkan protes di antara pejabat dan ahli yang mengkhawatirkan pedoman yang diubah itu dilatarbelakangi politik.

KAI Daop VI Gratiskan Seribu Tiket Untuk Guru dan Nakes di Hari Pahlawan
Indonesia
KAI Daop VI Gratiskan Seribu Tiket Untuk Guru dan Nakes di Hari Pahlawan

KAI Daerah Operasional (Daop) 6 Yogyakarta Solo menyiapkan 1.000 voucher tiket gratis KA untuk para guru dan tenaga kesehatan.

Jokowi Tinjau Proyek Pangan di Kalimatan Tengah
Indonesia
Jokowi Tinjau Proyek Pangan di Kalimatan Tengah

Food estate kawasan aluvial ini dibangun pada lahan Eks-PLG dengan seluas lahan potensial 165.000 hektare.

Kemendag Didesak Segera Izinkan Jakarta Impor Bawang Putih
Indonesia
Kemendag Didesak Segera Izinkan Jakarta Impor Bawang Putih

Jakarta berharap Surat Persetujuan Impor (SPI) Bawang Putih PT. Food Station Tjipinang Jaya sebesar 22.000 ton segera diterbitkan Kemendag.

Konsumsi Obat Kombinasi Anti-COVID, Pasien Positif Secapa AD Tinggal 948 Orang
Indonesia
Konsumsi Obat Kombinasi Anti-COVID, Pasien Positif Secapa AD Tinggal 948 Orang

TNI AD memastikan junlah penderita COVID-19 di Secapa semakin menurun.

Kritikan Ahok Wajib Didengar Menteri BUMN
Indonesia
Kritikan Ahok Wajib Didengar Menteri BUMN

"Jadi narasi dan kritikan Ahok wajib didengar agar menteri BUMN jangan jumawa menganggap dirinya paling bersih dan bebas kepentingan," jelas Ferdy

Amerika Berikan 500 Ventilator Bagi Indonesia
Indonesia
Amerika Berikan 500 Ventilator Bagi Indonesia

Bantuan ini, merupakan bagian dari komitmen bantuan darurat AS untuk mendukung Indonesia dalam berjuang melawan COVID-19, yang nilainya secara total sekitar 11 juta dolar AS.

PUKAT UGM Sudah Ingatkan Pemerintah Program Kartu Prakerja Rawan Korupsi
Indonesia
PUKAT UGM Sudah Ingatkan Pemerintah Program Kartu Prakerja Rawan Korupsi

Seharusnya, pemilihan platform digital untuk mitra Kartu Prakerja dilakukan lewat mekanisme pengadaan barang dan jasa

Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius
Indonesia
Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius

Ambroncius dijerat pasal berlapis yakni Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).