Menag Yaqut Sayangkan Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' Digoreng Publik Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat ditemui wartawan di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Senin (25/10). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pernyataan kontroversial muncul dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang nenyebut Kementerian Agama (Kemenag) adalah hadiah pemerintah untuk Nahdlatul Ulama (NU). Gus Yaqut menegaskan lembaga Kemenag adalah milik untuk umat semua.

"Saya menyayangkan statement itu dalam konteks acara internal dan bocor digoreng publik," kata Gus Yaqut ditemui awak media usai acara pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Senin (25/10).

Baca Juga

Gerindra Sebut Pernyataan Yaqut 'Kemenag Hadiah Negara untuk NU' Radikal

Ia menegaskan karena digoreng konsumsi publik menimbulkan polemik di masyarakat. Mantan wakil bupati Rembang ini mengaku pernyataannya itu ditujukan untuk memotivasi santri dan kaum Nahdliyin secara umum.

"Dengan motivasi itu, sata harapkan bisa lebih terbuka karena telah mendapat hadiah dari negara," kata dia.

Annual International Conference on Islamic Studies
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (baju batik) dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam acara pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies ( AICIS ) di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Senin (25/10). (MP/Ismail)

Dia menegaskan NU harus kembali kepada jati dirinya. Sebagai Menag hanya bisa memberikan motivasi. Meskipun NU diberi sesuatu, ia meminta NU harus tetap terbuka dan harus tetap inklusif serta memberikan terbaik untuk kepentingan yang lebih besar.

"Meski mengklaim Kemenag sebagai hadiah untuk NU, saya memastikan lembaga ini tetap inklusif. Semua kebijakan diambil dengan mempertimbangkan semua agama dan golongan," tutur dia.

Ia meminta publik agar menilai apa yang telah dilakukan Kemenag selama ini untuk kepentingan umat semua. Gus Yaqut juga menyebut pejabat di Kemenag juga berasal dari berbagai golongan dan agama.

"Silahkan lihat ada Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh) itu dari Muhammadiyah. Kemudian Itjen (inspektorat jenderal) Kemenag dari NU. Ada kolaborasi semua golongan di Kemenag dan tidak ada perbedaan," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Dibanding Bikin Kontroversi, PAN Ingatkan Menag Kerja Tingkatkan Toleransi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Apindo: Ekonomi Tumbuh 5 Persen Jika Kebijakan Pemerintah Konkret
Indonesia
Apindo: Ekonomi Tumbuh 5 Persen Jika Kebijakan Pemerintah Konkret

Pemulihan ekonomi yang mulai membaik disebabkan dari sejumlah program perlindungan sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah.

Resmikan Penguatan Struktur Korbrimob, Kapolri: Siap Berikan Pelayanan terbaik
Indonesia
Resmikan Penguatan Struktur Korbrimob, Kapolri: Siap Berikan Pelayanan terbaik

Korps Brimob merupakan satuan pamungkas yang harus selalu diterjunkan dalam situasi penting, misalnya seperti menghadapi segala macam bentuk ancaman hingga kondisi bereskalasi tinggi.

Baru 600 Ribu Penyandang Disabilitas Terlayani Adminduk
Indonesia
Baru 600 Ribu Penyandang Disabilitas Terlayani Adminduk

Program penerbitan dokumen kependudukan seperti biodata, KTP-el, dan KIA bagi penyandang disabilitas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Kelangkaan Kedelai Terjadi Tiap Tahun, Dedi Mulyadi: Harus Ada Langkah Serius
Indonesia
Kelangkaan Kedelai Terjadi Tiap Tahun, Dedi Mulyadi: Harus Ada Langkah Serius

Kebutuhan kedelai dalam negeri setiap tahunnya adalah 3 juta ton, sementara budi daya dan suplai kedelai dalam negeri hanya mampu 500 hingga 750 ton per tahun,

Yoni Peninggalan Mataram Kuno Tak Bisa Digeser, Tol Solo-Jogja Dibikin Melayang
Indonesia
Yoni Peninggalan Mataram Kuno Tak Bisa Digeser, Tol Solo-Jogja Dibikin Melayang

Yoni berkepala kura-kura tersebut, memiliki panjang dan lebar masing-masing sekitar 79 sentimeter. Diperkirakan usia yoni lebih dari 1.000 tahun.

Kasus Senpi Ilegal, Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara
Indonesia
Kasus Senpi Ilegal, Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara

Mayjen (Purn) Kivlan Zen dituntut tujuh bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Polri Segera Umumkan Hasil Autopsi Brigadir J
Indonesia
Polri Segera Umumkan Hasil Autopsi Brigadir J

Menurut Dedi, hasil autopsi Brigadir J nantinya akan disampaikan secara komprehensif bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kasus Rahmat Effendi, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Bekasi
Indonesia
Kasus Rahmat Effendi, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Bekasi

Uang tersebut diterima politikus Partai Golkar itu melalui sejumlah orang kepercayaannya

Libur Nataru, Kebutuhan BBM di Jateng dan DIY Diprediksi Naik 10 Persen
Indonesia
Libur Nataru, Kebutuhan BBM di Jateng dan DIY Diprediksi Naik 10 Persen

Kebutuhan BBM, elpiji dan avtur di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi meningkat saat libur Natal dan Tahun 2022 (Nataru). Untuk BBM kenaikannya diprediksi sampai 10 persen.

Pemerintah Klaim Tidak akan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Pemerintah Klaim Tidak akan Revisi UU Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan, tidak akan akan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).