Menag: Jangan Gegabah Menilai Seseorang Radikal Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. ANTARA/HO-Kementerian Agama

MerahPutih.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta semua pihak untuk tidak sembarangan memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok.

Menurut pria yang karib disapa Gus Yaqut ini, penyematan predikat negatif tanpa dukungan data dan fakta yang memadai berpotensi merugikan pihak lain.

"Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya," kata Gus Yaqut dalam keterangannya, Minggu (14/2) malam.

Baca Juga:

Jangan Mudah Melabeli Orang Kritis dengan Sebutan Radikal

Politikus PKB ini juga meminta kepada semua pihak untuk menciptakan pola komunikasi yang cair dan dua arah di era keterbukaan informasi saat ini.

Stigma radikal yang dilabelkan seseorang terhadap orang lain, menurut Gus Yaqut akibat minimnya informasi dan data.

"Maka klarifikasi atau tabayun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid," ujarnya.

Menag Gus Yaqut. (Foto: Antara).
Menag Gus Yaqut. (Foto: Antara).

Dengan klarifikasi, kata Gus Yaqut, seseorang atau kelompok akan terhindar dari berita palsu atau hal-hal yang bernuansa fitnah.

Untuk itu, dia mengajak seluruh komponen bangsa mengutamakan komunikasi yang baik dan menempuh cara klarifikasi jika terjadi sumbatan masalah.

Jika pola ini diterapkan, Menag optimistis, segala polemik berkepanjangan atau kekisruhan yang seringkali muncul dan merugikan bangsa ini bisa dicegah.

"Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang," kata Gus Yaqut.

Terkait dugaan pelanggaran Din Syamsuddin yang statusnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menurut Gus Yaqut sudah ada regulasi yang mengaturnya.

Baca Juga:

Reaksi Tegas PAN soal Tuduhan Radikal kepada Din Syamsuddin

Prosedur penyelidikan telah diatur secara komprehensif oleh negara, antara lain melalui inspektorat maupun Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN). Dengan dasar tersebut, dia berharap semua pihak mendudukkan persolan ini dengan proporsional.

"Persoalan disiplin, kode etik, dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Temui PP Muhammadiyah, Kapolri Listyo Susun Strategi Hadapi Radikalisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas Kritik Lemahnya Kinerja 5 Provinsi Dalam Kendalikan COVID-19
Indonesia
Satgas Kritik Lemahnya Kinerja 5 Provinsi Dalam Kendalikan COVID-19

Dari data yang diterima Satgas, kelima provinsi ini memiliki jumlah posko yang tak proporsional. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Sejumlah Santri di Jember Bertumbangan Usai Divaksin Sinovac
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sejumlah Santri di Jember Bertumbangan Usai Divaksin Sinovac

Akun Facebook Rahmat Lubis mengunggah sebuah status dengan klaim narasi bahwa vaksin COVID-19 Sinovac memakan korban santri di Jember.

Anggota DPR Usulkan Pensiunan Nakes Jadi Vaksinator Buat Percepat Vaksinasi
Indonesia
Anggota DPR Usulkan Pensiunan Nakes Jadi Vaksinator Buat Percepat Vaksinasi

"Kita perlu mempercepat vaksinasi secara merata di berbagai wilayah. Namun kurangnya vaksinator membuat program vaksinasi menjadi lamban,"kata Maman.

Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar

KPK mengultimatum pengusaha Rudy Hartono Iskandar dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene untuk koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.

Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Penembakan Warga di Tangerang
Indonesia
Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Penembakan Warga di Tangerang

Kasus penembakan itu terjadi pada Sabtu (18/9). Korban tertembak pada bagian pinggang sebelah kanan. Ia meninggal dunia pada pukul 19.17 WIB setelah dilarikan ke rumah sakit.

Pekan Depan, 19.125 Petugas Pilkada Sleman Jalanin Rapid Test
Indonesia
Pekan Depan, 19.125 Petugas Pilkada Sleman Jalanin Rapid Test

rapid test dilakukan guna memastikan petugas pelaksana pencoblosan aman dari penyebaran virus corona.

KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta
Indonesia
KPK Lelang Satu Set Perhiasan Rp245,1 Juta

Perhiasan tersebut merupakan barang rampasan dari terpidana Syahrul Rajasampurnajaya yang telah berkekuatan hukum tetap.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengganti Wawancara, PT KAI Minta Pelamar Rekam Bagian Tubuh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengganti Wawancara, PT KAI Minta Pelamar Rekam Bagian Tubuh

Dalam percakapan tersebut, akun PT KAI meminta agar pelamar merekam bagian pundak dan perut pelamar.

Sejumlah Petinggi Partai Temui Gibran Berhubungan dengan Restu Jokowi
Indonesia
Sejumlah Petinggi Partai Temui Gibran Berhubungan dengan Restu Jokowi

Sejumlah tokoh politik mendekati Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Pelaku Penyerangan Mabes Polri Tinggalkan Surat Wasiat
Indonesia
Pelaku Penyerangan Mabes Polri Tinggalkan Surat Wasiat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, Zakiah Aini membawa map kuning berisi amplop saat menyerang Mabes Polri.