Menag: Jangan Gegabah Menilai Seseorang Radikal Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. ANTARA/HO-Kementerian Agama

MerahPutih.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta semua pihak untuk tidak sembarangan memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok.

Menurut pria yang karib disapa Gus Yaqut ini, penyematan predikat negatif tanpa dukungan data dan fakta yang memadai berpotensi merugikan pihak lain.

"Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya," kata Gus Yaqut dalam keterangannya, Minggu (14/2) malam.

Baca Juga:

Jangan Mudah Melabeli Orang Kritis dengan Sebutan Radikal

Politikus PKB ini juga meminta kepada semua pihak untuk menciptakan pola komunikasi yang cair dan dua arah di era keterbukaan informasi saat ini.

Stigma radikal yang dilabelkan seseorang terhadap orang lain, menurut Gus Yaqut akibat minimnya informasi dan data.

"Maka klarifikasi atau tabayun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid," ujarnya.

Menag Gus Yaqut. (Foto: Antara).
Menag Gus Yaqut. (Foto: Antara).

Dengan klarifikasi, kata Gus Yaqut, seseorang atau kelompok akan terhindar dari berita palsu atau hal-hal yang bernuansa fitnah.

Untuk itu, dia mengajak seluruh komponen bangsa mengutamakan komunikasi yang baik dan menempuh cara klarifikasi jika terjadi sumbatan masalah.

Jika pola ini diterapkan, Menag optimistis, segala polemik berkepanjangan atau kekisruhan yang seringkali muncul dan merugikan bangsa ini bisa dicegah.

"Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang," kata Gus Yaqut.

Terkait dugaan pelanggaran Din Syamsuddin yang statusnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menurut Gus Yaqut sudah ada regulasi yang mengaturnya.

Baca Juga:

Reaksi Tegas PAN soal Tuduhan Radikal kepada Din Syamsuddin

Prosedur penyelidikan telah diatur secara komprehensif oleh negara, antara lain melalui inspektorat maupun Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN). Dengan dasar tersebut, dia berharap semua pihak mendudukkan persolan ini dengan proporsional.

"Persoalan disiplin, kode etik, dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Temui PP Muhammadiyah, Kapolri Listyo Susun Strategi Hadapi Radikalisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Din Syamsuddin Nilai Kelakuan Moeldoko Rebut Demokrat Tak Sesuai Pancasila
Indonesia
Din Syamsuddin Nilai Kelakuan Moeldoko Rebut Demokrat Tak Sesuai Pancasila

"Dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila," kata Din

Corona Tak Kenal Libur Panjang, Jumlah Kematian akibat COVID-19 Terus Meningkat
Indonesia
Corona Tak Kenal Libur Panjang, Jumlah Kematian akibat COVID-19 Terus Meningkat

Pemerintah meminta kesiapsiagaan seluruh daerah destinasi wisata untuk antisipasi terjadinya klaster libur panjang.

Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya
Indonesia
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya

Mumtaz Rais diingatkan Wakil Ketua KPK Pamolango Nawawi mematikan ponsel di dalam pesawat.

Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19

Dengan terus mengembangkan inovasi dan teknologi, BPPT dapat menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional.

Jabar Butuh 30 Ribu Tukang Suntik agar Vaksinasi COVID-19 Selesai 6 Bulan
Indonesia
Jabar Butuh 30 Ribu Tukang Suntik agar Vaksinasi COVID-19 Selesai 6 Bulan

Jawa Barat ingin mempercepat waktu vaksinasi COVID-19 menjadi lebih singkat, yakni 6-8 bulan.

Tito Karnavian Usulkan Sinkronisasi Dalam Skema Pemberian Bansos
Indonesia
Tito Karnavian Usulkan Sinkronisasi Dalam Skema Pemberian Bansos

Karena, daerah tingkat I dan tingkat II, dan desa memiliki anggaran tersendiri

Prabowo Rajai Survei, Jadi Capres Potensial dan Dianggap Menteri Terbaik
Indonesia
Prabowo Rajai Survei, Jadi Capres Potensial dan Dianggap Menteri Terbaik

Prabowo juga jadi menteri dengan kinerja paling memuaskan

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas
Indonesia
Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

MK mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, mengenai uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan.

Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'
Indonesia
Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'

Damis pun meyakini pihak itu adalah markus atau makelar kasus. Sehingga, dia meminta agar tim penasehat tidak melayani permintaan dari makelar tersebut.

Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia di Jabar Masih Sangat Rendah
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia di Jabar Masih Sangat Rendah

Ada sejumlah keterbatasan bagi lansia untuk mengikuti vaksinasi, seperti faktor usia yang tidak memungkinkan berangkat ke lokasi pelayanan vaksinasi sendirian.