Menag Gus Yaqut Ogah Ada Minoritas Terusir Dari Kampung Halaman Menteri Agama Gus Yaqut. (Foto: Sekretariat Presiden).

MerahPutih.com - Kementerian Agama yang saat ini dipimpin Menteri Agama Yaqut C. Qoumas akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Kemenag tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.

"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut dikutip Antara di Jakarta, Kamis (24/12).

Gus Yaqut, sapaan Yaqut C. Qoumas, menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.

Baca Juga:

Menteri Agama: Rayakan Natal dengan Sederhana

Pernyataan itu merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas.

"Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi," kata Azyumardi pada forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (15/12).

Menurut Azyumardi, afirmasi itu kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas. Misalnya, saat pemeluk agama minoritas ingin mendirikan tempat ibadah.

Azyumardi mengatakan, para pengungsi Syiah di Sidoarjo dan kelompok Ahmadiyah di Mataram harus mengalami persekusi oleh kelompok tertentu.

Namun, persoalan intoleran itu, menurut Azyumardi, bukan muncul di kalangan umat Islam saja, melainkan juga dialami oleh pemeluk agama lain di Indonesia.

"Di wilayah yang mayoritas Kristen, itu Katolik susah bikin gereja.Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah untuk membangun," kata Azyumardi.

Ia berpendapat, akan sulit bagi kelompok yang memiliki relasi kekuatan (power relation) minim di suatu lokasi bisa mendapat restu mendirikan tempat ibadah tersebut dari kelompok yang memiliki relasi kekuatan yang lebih kuat.

Menteri Agama Gus Yaqut saat serah terima jabatan. (Foto: Antara).
Menteri Agama Gus Yaqut saat serah terima jabatan. (Foto: Kemenag).

"Ini masalah power relation sebetulnya. Siapa yang merasa dia mayoritas. Jadi, yang begini-begini, power relation yang harus diatur begitu, ya (oleh Pemerintah). Bagaimana supaya adil," katanya.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mendasarkan pendirian rumah ibadah pada komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa menjadi sulit dilakukan ketika relasi kekuatan belum merata.

Azyumardi mengatakan, faktor pemekaran daerah yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah juga ikut andil menyebabkan permasalahan tersebut.

"Itu saya kira perlu ditata ulang ini, ya. Bagaimana pihak yang berkuasa ini merasa kurang toleran. Jadi, masih perlu saya kira dilakukan afirmasilah dari tingkat nasional," kata Azyumardi. (*)

Baca Juga:

Menag Gus Yaqut Punya Tugas Berat Meredam Intoleransi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung
Indonesia
Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung

Aturan protokol kesehatan di perkantoran sudah cukup bagus

BEM UNJ Geram Kasus Dugaan Suap THR Rektornya Berakhir Antiklimaks
Indonesia
BEM UNJ Geram Kasus Dugaan Suap THR Rektornya Berakhir Antiklimaks

Mengajak civitas akademika UNJ untuk berpartisipasi dalam menjaga integritas dan lingkungan kampus agar tetap kondusif

Polisi Ungkap Dugaan Sementara Kebakaran SPBU MT Haryono
Indonesia
Polisi Ungkap Dugaan Sementara Kebakaran SPBU MT Haryono

Kebakaran melanda SPBU Pertamina di Jalan Letjen MT Haryono, Tebet Barat, Jakarta Selatan, Selasa (1/12) pukul 11.30 WIB.

Proyek Tol Cibitung-Cilincing Roboh, Polisi Belum Tetapkan Tersangka
Indonesia
Proyek Tol Cibitung-Cilincing Roboh, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Seksi IV yang berlokasi di Marunda Cilincing, Jakarta Utara sudah membawa para pekerja proyek yang terluka

Pastikan Tak Ada Reshuffle, Jokowi Perintahkan Pembantunya Fokus Tangani COVID-19
Indonesia
Pastikan Tak Ada Reshuffle, Jokowi Perintahkan Pembantunya Fokus Tangani COVID-19

Presiden Joko Widodo selalu menekankan kecepatan dan inovasi kerja pemerintah dari pusat hingga daerah

Pemkab Tangerang Siapkan 91 TPU untuk Korban COVID-19
Indonesia
Pemkab Tangerang Siapkan 91 TPU untuk Korban COVID-19

Sebanyak 91Tempat Pemakaman Umum (TPU) disediakan Pemerintah Kabupaten Tangerang, berlokasi di 26 kecamatan se-Kabupaten Tangerang.

Malioboro Bakal Bebas Kendaraan Bermotor Dalam Dua Pekan
Indonesia
Malioboro Bakal Bebas Kendaraan Bermotor Dalam Dua Pekan

Pada 3 November 2020, Kendaran bermotor dilarang masuk ke Malioboro pukul 11.00 hingga 22.00 WIB. Berikutnya pada 4 November sampai 15 November 2020 dimulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB.

Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian
Indonesia
Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian

Rezim Orde Baru Soeharto lahir dari krisis nasional yang menempatkan PKI sebagai musuh bersama.

Pekan Depan, Polda Periksa Anji dan Hadi Pranoto
Indonesia
Pekan Depan, Polda Periksa Anji dan Hadi Pranoto

"Jadi kita akan panggil yang bersangkutan sementara ini sebagai saksi pemilik akun Dunia Manji maupun juga HP. Kita lakukan pemeriksaan," ucap Yusri.

Polisi Sebut John Kei Dalang Perencanaan Pembunuhan Nus Kei
Indonesia
Polisi Sebut John Kei Dalang Perencanaan Pembunuhan Nus Kei

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan, John Kei memerintahkan anak buahnya melalui handphone.