Menag Belum Berani Beri Kepastian Soal Kuota Jemaah Haji Ilustrasi calon jamaah haji (Foto dokumen ANTARA/Hery Sidik)

Merahputih.com - Pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian soal kuota jemaah haji. Sementara, berdasarkan simulasi Tim Mitigasi Haji Kementerian Agama, tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, jika jemaah haji diberangkatkan, maka akan mendapat kuota sebanyak 5 persen.

Baca Juga:

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

"Maka kita semestinya sudah mendapatkan kepastian kuota pada 25 Mei 2021. Itu sudah lewat. Bahkan, jika jemaah diberangkatkan hanya 1,8 persen, harusnya kepastian kuota tanggal 28 Mei. Sudah lewat juga,” ungkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen Senayan, Senin (31/5).

Yaqut juga menyampaikan waktu yang tersisa sampai dengan 'closing date' bandara di Arab Saudi hanya tersisa kurang dari 50 hari atau sekitar 1,5 bulan. Hal ini menurut Menag juga berdampak pada penyiapan layanan haji oleh pemeritah Indonesia.

“Berbagai persiapan di dalam negeri, meskipun sudah sejak beberapa waktu lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi,” ujar Menag.

Ilustrasi - Jamaah menunaikan sholat Tarawih di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Yasser Bakhsh/pras.)
Ilustrasi - Jamaah menunaikan sholat Tarawih di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Yasser Bakhsh/pras.)

Misalnya kontrak penerbangan, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik dan lain sebagainya. “Yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” sambung Menag.

Karenanya, usai melaksanakan rapat bersama dengan DPR, Menag menuturkan pihaknya akan menghadap Presiden Jokowi untuk berkonsultasi terkait hal tersebut. “Kami akan segera menghadap Presiden, sehingga dapat segera dapat diambil keputusan,” tutur Menag.

Sementara, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai, bila tahun ini pemberangkatan jemaah haji terpaksa harus kembali batal seperti tahun lalu, bukan menjadi kesalahan pemerintah Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto saat memimpin Rapat Kerja bersama dengan Menteri Agama. “Saya kira bila ini terjadi (pembatalan pemberangkatan) ini kesalahannya bukan di Indonesia, jika Saudi menutup akses bagi jemaah haji di luar 11 negara,” kata Yandri.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji

Menurut Yandri, selama ini DPR telah memantau usaha maksimal Pemerintah Indonesia serta mengapresiasi upaya tersebut. Pemerintah Indonesia secara maksimal untuk mempersiapkan pelaksanaan haji tahun ini.

"Mitigasinya luar biasa, dari segala persiapan secara teknis, kami sudah melihat kesungguhan dari Kementerian Agama,” tutur Yandri. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Ungkap Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Ia menyampaikan pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penggunaan aturan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual di bawah umur.

Ketua DPR Minta Semua Kekuatan SAR Berkoordinasi untuk Bencana NTT
Indonesia
Ketua DPR Minta Semua Kekuatan SAR Berkoordinasi untuk Bencana NTT

Ketua DPR menyampaikan duka mendalam atas peristiwa musibah bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT.

Pemprov DKI Dalami Dugaan Pelanggar Prokes di Tebet dan Pondok Ranggon
Indonesia
10 Baliho Dicopot Aparat Gabungan Saat Patroli di Jakarta Pusat
Indonesia
10 Baliho Dicopot Aparat Gabungan Saat Patroli di Jakarta Pusat

Beberapa baliho yang ditertibkan di antaranya baliho-baliho partai, lalu baliho milik Waskita hingga baliho sisa penyambutan Rizieq Shihab

Anies Perpanjang PSBB Transisi 2 Pekan
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB Transisi 2 Pekan

Per 20 Desember 2020, kasus konfirmasi positif di Jakarta mencapai 163.111

Pemprov DKI Akui Warga Miskin di Jakarta Meningkat Akibat COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Akui Warga Miskin di Jakarta Meningkat Akibat COVID-19

Puncak PHK besar-besaran terjadi pada Agustus 2020

BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,19 Miliar
Indonesia
BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,19 Miliar

Pemprov DKI Jakarta diduga melakukan pemborosan atas pengadaan rapid test pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,19 miliar.

Otak-Atik Istilah Penanganan Pandemi COVID-19
Indonesia
Otak-Atik Istilah Penanganan Pandemi COVID-19

Pemerintah tidak menggunakan istilah yang ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018.

[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal

Takaran dalam meminum air mineral bergantung pada faktor usia, iklim, intensitas olahraga, penyakit, kehamilan dan kondisi menyusui.

Saksi Bongkar Kode 'Paus' dan 'Daun Untuk Si Kuning' dari Sespri Edhy Prabowo
Indonesia