Menag Belum Berani Beri Kepastian Soal Kuota Jemaah Haji Ilustrasi calon jamaah haji (Foto dokumen ANTARA/Hery Sidik)

Merahputih.com - Pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian soal kuota jemaah haji. Sementara, berdasarkan simulasi Tim Mitigasi Haji Kementerian Agama, tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, jika jemaah haji diberangkatkan, maka akan mendapat kuota sebanyak 5 persen.

Baca Juga:

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

"Maka kita semestinya sudah mendapatkan kepastian kuota pada 25 Mei 2021. Itu sudah lewat. Bahkan, jika jemaah diberangkatkan hanya 1,8 persen, harusnya kepastian kuota tanggal 28 Mei. Sudah lewat juga,” ungkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen Senayan, Senin (31/5).

Yaqut juga menyampaikan waktu yang tersisa sampai dengan 'closing date' bandara di Arab Saudi hanya tersisa kurang dari 50 hari atau sekitar 1,5 bulan. Hal ini menurut Menag juga berdampak pada penyiapan layanan haji oleh pemeritah Indonesia.

“Berbagai persiapan di dalam negeri, meskipun sudah sejak beberapa waktu lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi,” ujar Menag.

Ilustrasi - Jamaah menunaikan sholat Tarawih di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Yasser Bakhsh/pras.)
Ilustrasi - Jamaah menunaikan sholat Tarawih di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Yasser Bakhsh/pras.)

Misalnya kontrak penerbangan, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik dan lain sebagainya. “Yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” sambung Menag.

Karenanya, usai melaksanakan rapat bersama dengan DPR, Menag menuturkan pihaknya akan menghadap Presiden Jokowi untuk berkonsultasi terkait hal tersebut. “Kami akan segera menghadap Presiden, sehingga dapat segera dapat diambil keputusan,” tutur Menag.

Sementara, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai, bila tahun ini pemberangkatan jemaah haji terpaksa harus kembali batal seperti tahun lalu, bukan menjadi kesalahan pemerintah Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto saat memimpin Rapat Kerja bersama dengan Menteri Agama. “Saya kira bila ini terjadi (pembatalan pemberangkatan) ini kesalahannya bukan di Indonesia, jika Saudi menutup akses bagi jemaah haji di luar 11 negara,” kata Yandri.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji

Menurut Yandri, selama ini DPR telah memantau usaha maksimal Pemerintah Indonesia serta mengapresiasi upaya tersebut. Pemerintah Indonesia secara maksimal untuk mempersiapkan pelaksanaan haji tahun ini.

"Mitigasinya luar biasa, dari segala persiapan secara teknis, kami sudah melihat kesungguhan dari Kementerian Agama,” tutur Yandri. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dekan UIN SGD Prihatin Islam Indonesia Hanya 30 Persen Bisa Baca Tulis Alquran
Indonesia
Dekan UIN SGD Prihatin Islam Indonesia Hanya 30 Persen Bisa Baca Tulis Alquran

Setia Gumilar merasa prihatin ketika mengetahui hasil riset yang menyimpulkan bahwa umat Islam Indonesia hanya 30 persen yang bisa baca tulis Alquran.

RS di Jakarta Diminta Dirikan Tenda Sebagai Ruang Perawatan Pasien COVID-19
Indonesia
RS di Jakarta Diminta Dirikan Tenda Sebagai Ruang Perawatan Pasien COVID-19

Tenda tersebut berfungsi sebagai perluasan ruangan perawatan COVID-19

Bos PT PAL Budiman Saleh Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bos PT PAL Budiman Saleh Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan Direktur Utama nonaktif PT PAL Indonesia, Budiman Saleh.

Polisi Selidiki Rombongan Pesepeda Nekat Terobos Tol Jagorawi
Indonesia
Polisi Selidiki Rombongan Pesepeda Nekat Terobos Tol Jagorawi

Polisi langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi.

Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November
Indonesia
Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November

Beredar dokumen yang menyebut sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tak lolos asesmen TWK bakal diberhentikan secara hormat pada 1 November 2021.

Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar
Indonesia
Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar

Sebanyak 684 dari 1.139 kasus klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasien COVID-19 di eks Karesidenan Surakarta tidak sesuai atau dispute.

Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua
Indonesia
Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua

Vaksinasi dilaksanakan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Minggu (31/1)

Imam Besar Istiqlal Tegaskan Ibadah di Masjid Sunah Hukumnya Selama PSBB
Indonesia
Imam Besar Istiqlal Tegaskan Ibadah di Masjid Sunah Hukumnya Selama PSBB

Masyarakat masih bisa melakukan hal-hal produktif

Daerah Tujuan dan Asal Mudik Jadi Penyumbang COVID-19 Terbanyak
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan Tangani Banjir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan Tangani Banjir

Politikus PDIP ini pun meminta seluruh jajaran lurah di ibu kota untuk terjun langsung ke lapangan, guna menuntaskan persoalan.