Membongkar 3 Dokumen Supersemar Koleksi ANRI, Asli atau Palsu? Tiga versi dokumen Supersemar di Arsip Nasional Republik Indonesia (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

DINDING pamer salah satu ruang Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memampang 3 dokumen Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.

Di surat pertama, ujung kiri pembaca, merupakan selembar naskah dari Pusat Penerangan Angkatan Darat (Puspenad). Dua lembar dokumen di tengah merupakan naskah pemberian Jenderal TNI (Purn) M Yusuf. Sementara satu lembar dokumen paling kanan berasal dari Akademi Kebangsaan.

Apakah ketiga dokumen Supersemar koleksi ANRI tersebut asli? Mengapa bila asli harus ada 3 versi?

Pada lembar keterangan ketiga dokumen "Supersemar" tersebut tertulis "Naskah asli Supersemar sampai saat ini belum diketemukan". Pihak ANRI sama sekali tak menyimpan Supersemar paling otentik dan masih terus mencari. "Sampai saat ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), masih terus berusaha mendapatkan naskah asli Supersemar".

"Ketiga surat Supersemar itu palsu," kata Ahmad Yanuana Samantho kepada merahputih.com.

Surat pertama, paling kiri, serturut Samantho, ketikan surat tampak tidak serapi dokumen dua lembar veris kedua, bahkan terkesan amatiran. Jika versi pertama tertulis nama Sukarno, versi kedua tertulis nama Soekarno.

Dokumen dua lembar versi kedua, lanjutnya, berasal dari Sekretariat Negara. Surat itu terdiri dari dua lembar, berkop Burung Garuda, diketik rapi dan di bawahnya tertera tanda tangan dan tertulis nama Sukarno.

Sementara versi ketiga, paling kanan, papar Samantho, lebih aneh lagi karena tidak berkop dan hanya berupa salinan. Tanda tangan Soekarno di versi ketiga ini juga tampak berbeda dari versi pertama dan kedua.

Hingga kini perdebatan tentang keberadaan Supersemar masih menjadi tema hangat di kalangan pemerhati Sejarah. Dokumen tersebut, kalau pun ada, sangat penting bagi rekontruksi peralihan kekuasan dari Bung Karno menuju Soeharto.

Soharto menggunakan Supersemar sebagai mandat untuk pemindahan atau peralihan kekuasaan. Berbeda jauh dengan tujuan Bung Karno ketika itu. Supersemar, menurut Sukarno pada pidato peringatan 17 Agustus 1966 bertajuk "Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah" (Jasmerah), bukan transfer of sovereignity dan bukan pula transfer of authority. Sama sekali bukan pengalihan kekuasaan.

"Faktanya, Soekarno memberi surat lanjutan bahwa Supersemar bersifat teknis/administratif semata, bukan politis," kata Samantho.

Soekarno segera mengeluarkan surat lanjutan dua hari berikutnya, tepatnya 13 Maret 1966. Surat berisi tiga poin penting ini dibawa oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr J Leimena, dan diserahkan kepada Soeharto.

Surat itu pada intinya mengingatkan Soeharto bahwa pertama, Supersemar bersifat teknis/administratif semata, bukan politis. Surat semata-mata berisi perintah untuk mengamankan rakyat, pemerintah dan presiden. Kedua, surat juga mengingatkan pembubaran partai politik harus atas seizin presiden. Ketiga, Soeharto diminta datang menghadap presiden untuk memberikan laporan.

"Surat yang tidak banyak diketahui publik ini akhirnya tak digubris Soeharto. Semua tahu bahwa setahun setelah penyerahan Supersemar atau 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai Presiden menggantikan Soekarno tanpa proses pemilu," ungkapnya.

Misteri keberadaan Supersemar otentik menimbulkan beragam spekulasi. Benedict Anderson, Profesor Emeritus asal Universitas Cornell, seturut Baskara T Wardaya pada Membongkar Supersemar, Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno, mengatakan Supersemar asli sengaja dihilangkan.

Informasi tersebut didapatkan Ben Anderson dari pengakuan seorang tentara bertugas di Istana Bogor, tempat Supersemar dibuat. Tanpa menyebut nama dan pangkat tentara tersebut, menurut Anderson, Supersemar asli berkop surat Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Bukan kop surat dengan lambang Burung Garuda seperti sekarang.

Di tangan Soeharto, seturut Baskara T Wardaya, Supersemar dijadikan alat untuk memperlemah kekuasaan Sukarno. Supersemar menjadi penanda arus balik berbagai kebijakan dalam dan luar negeri.

"Bersamaan dengan itu terjadi pula arus balik arah perpolitikan Indonesia dari sipil ke militer, dari berorientasi kiri ke haluan kanan, dari arah kerakyatan menjadi berkiblat ke elit politik, dari anti-nekolim menjadi pro-modal asing, dsb," tulis Wardaya. (*) Noer Ardiansjah

supersemar



Yudi Anugrah Nugroho

LAINNYA DARI MERAH PUTIH