Memahami Dampak Ekonomi dan Kesehatan di Masa PPKM Darurat Ilustrasi - Penerapan protokol kesehatan ketat di kawasan The Nusa Dua. (ANTARA/ITDC)

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali pada 3-21 Juli 2021 dinilai berdampak signifikan bagi masyarakat, khususnya dari segi ekonomi.

Dampak ini ditimbulkan dari sejumlah pembatasan, seperti jam operasional mal atau pusat perbelanjaan, perlambatan mobilitas, dan akhirnya berpengaruh pada transaksi ekonomi.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan, diperlukan percepatan penanganan COVID-19 agar aktivitas ekonomi bisa kembali dimulai.

Baca Juga:

Indonesia dan Uni Eropa Jalin Kerja Sama Ekonomi Hijau

“Percepatan penanganan kesehatan termasuk vaksinasi mesti dioptimalkan. Semakin efektif penanganan COVID-19 di masa PPKM Darurat, makin cepat kita bisa memulai aktivitas ekonomi. Saya melihat, dampak utama ada di konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah,” katanya, baru-baru ini.

Untuk itu, penerapan PPKM Darurat memerlukan dukungan dari semua pihak. Apalagi, di Jawa Barat khususnya, kasus positif kian meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

“Di satu sisi, harus disikapi secara tegas dalam koridor perlindungan kesehatan, baik bersifat pencegahan maupun penindakan untuk warga yang terpapar. Efek ekonomi pasti terjadi selama PPKM Darurat atau pada target indikator ekonomi di triwulan III (Juli-September),” jelasnya.

Aspek pencegahan dan penindakan menjadi penentu kinerja ekonomi di triwulan III dan bulan berikutnya. Jika tidak dilakukan dengan tegas, maka akan membahayakan kondisi ekonomi saat ini dan ke depan.

“Kita perlu melihat kembali tindakan atau bauran kebijakan sebelumnya dalam menyikapi dinamika perkembangan terkini. Di Jawa Barat, saya lihat Satgas COVID-19 sudah memiliki SOP yang baku,” lanjutnya.

 Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi. (Sumber: Instagram @acuviarta)
Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi. (Sumber: Instagram @acuviarta)

Pemerintah diharapkan bisa membuat terobosan baru di sektor ekonomi sebagai bentuk pemulihan yang memberikan efek di lingkup daerah dan nasional. Sebab, pencapaian indikator ekonomi berbeda dengan kinerja penanganan kesehatan yang sifatnya real time.

“Dampak ekonomi tidak bisa real time atau cepat seperti kesehatan. Oleh karena itu, saya harap ada kebijakan ekonomi yang lebih terukur, baik antara pemerintah pusat dan pemkab/pemkot, atau dengan masyarakat,” terangnya.

Dalam penanganan kesehatan juga harus ada kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan diatur secara jelas di lapangan. Misalnya, ketika jalan ditutup, maka mobilitas logistik untuk kebutuhan pokok jangan sampai terganggu.

Baca Juga:

Di Amerika, Mendag Perintahkan Perwakilan Indonesia Gali Potensi Ekonomi Digital

Ia menjelaskan, persinggungan antara penanganan kesehatan dan ekonomi sebetulnya ada pada ketertiban masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

“Pemerintah sebaiknya memperbanyak lokasi tes COVID-19 yang biayanya terjangkau, karena menjadi prioritas bagi warga. Tentunya dengan terus melakukan vaksinasi,” tuturnya.

Apabila penanganan ini tidak diimplementasikan secara serius, ia memperkirakan kasus COVID-19 akan semakin lama dan bertambah panjang pula dampak ekonominya.

“Intinya, kita berhenti melangkah dan mengurangi kecepatan untuk melompat lebih jauh setelah situasi pandemi mereda dalam beberapa hari ke depan,” katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Biar Ekonomi Bergerak, Kadin Dorong Pemulihan Kesehatan Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
12 Penambang Emas di Madina Tewas Tertimbun Tanah
Indonesia
12 Penambang Emas di Madina Tewas Tertimbun Tanah

Sebanyak 12 penambang tewas tertimbun tanah saat mencari butiran emas di Desa Bandar Limabung, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin: Jangan Berpikir Lakukan Pendekatan-Pendekatan
Indonesia
Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin: Jangan Berpikir Lakukan Pendekatan-Pendekatan

Ketua Majelis Hakim Mochamad Damis mengultimatum mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Densus 88 Temukan Aliran Dana JI ke Perguruan Bela Diri
Indonesia
Densus 88 Temukan Aliran Dana JI ke Perguruan Bela Diri

JI kerap mendanai pelatihan fisik atau bela diri pada tiap anggotanya melalui perguruan formal yang legal.

Biden Ultimatum Putin: Invasi Ukraina Berarti Rusia Memilih Kematian
Dunia
Biden Ultimatum Putin: Invasi Ukraina Berarti Rusia Memilih Kematian

Biden berbicara dengan gamblang tentang "kematian dan kehancuran yang tidak perlu" yang dapat ditimbulkan Moskow

Prabowo Dijadwalkan Bertemu Beberapa Tokoh di Jatim, Ini Kata Sekjen Gerindra
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Bertemu Beberapa Tokoh di Jatim, Ini Kata Sekjen Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal terbang ke Jawa Timur. Salah satunya menemui Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, silaturahmi Prabowo Subianto ke Jatim bukan membahas koalisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

Polda Metro Selidiki Perusahaan Nakal Lewat Karyawan di Stasiun dan Titik Penyekatan
Indonesia
Polda Metro Selidiki Perusahaan Nakal Lewat Karyawan di Stasiun dan Titik Penyekatan

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) untuk menindak langsung perusahaan yang tetap membandel.

Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik

Atas pelanggaran etiknya, Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Pengamat Nilai BEM UI Harus Lontarkan Kritik Secara Konsepsional
Indonesia
Pengamat Nilai BEM UI Harus Lontarkan Kritik Secara Konsepsional

Jokowi sempat menyatakan kerinduannya untuk didemo saat awal-awal memimpin Indonesia. Akan tetapi, tindakan kekerasan malah dialami mahasiswa saat berunjuk rasa.

Kapolda Sumut: Kapolrestabes Medan Tidak Terbukti Terima Suap
Indonesia
Kapolda Sumut: Kapolrestabes Medan Tidak Terbukti Terima Suap

Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko 'lolos' dari jeratan hukum. Sebab, ia dinyatakan tidak terbukti menerima suap dari istri bandar narkoba.

Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan Cs Langsung Jalani Pendidikan di Bandung
Indonesia
Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan Cs Langsung Jalani Pendidikan di Bandung

Rencananya, pelantikan Novel Baswedan cs digelar Kamis (9/12) besok atau saat Hari Anti Korupsi.