Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana Ketua Bawaslu RI Abhan. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Merahputih.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan bahwa para pelanggar protokol kesehatan (prokes) saat tahapan Pilkada Serentak 2020 dapat dijerat hukum pidana.

"Sanksi terkait protokol kesehatan ada 2 yaitu administratif dan pidana, sanksi administratif murni kewenangan Bawaslu dan KPU berupa teguran, saran perbaikan atau menghentikan proses yang dilakukan pasangan calon, sedangkan untuk pidana diatur di undang-undang selain undang-undang pilkada," kata Abhan dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (8/9).

Baca Juga

Kepala Daerah Ngeluh APBD-nya Kolaps, Pengamat: Harusnya Bersyukur

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan tema "Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak" melalui "video conference".

"Di UU Pilkada maupun peraturan KPU tidak mengatur sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan tapi ada UU lain di luar UU pilkada yang bisa diterapkan bila ada pelanggaran. Terkait apa sanksi pidana untuk protokol kesehatan ada pasal 212 dan 218 KUHP," jelas Abhan.

Pasal 212 KUHP berbunyi, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban UU atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500".

Ilustrasi pencoblosan
Ilustrasi Pencoblosan. (Foto: Antara).

Sedangkan Pasal 218 KUHP berbunyi "Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompok dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000".

Selanjutnya pasal 93 UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 93 menyebutkan "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta".

Baca Juga

Dikabarkan Sudah Tekan Rekomendasi dari DPP PDIP, Begini Reaksi Anak Jokowi

Ditambah juga penerapan UU No. 4 tahun 1984 tentang tentang Wabah Penyakit Menular.

"Ini wilayah pidana umum, jadi murni kewenangan penyidik kepolisian, tugas Bawaslu meneruskan persoalan ini ke polisi," ucap Abhan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dishub DKI Larang Warga Mudik Lokal saat Lebaran
Indonesia
Dishub DKI Larang Warga Mudik Lokal saat Lebaran

Dishub DKI akan berkoordinasi dengan seluruh daerah penyangga ibu kota untuk melarang masyarakat pulang kampung.

Satu Anggota Dewan Meninggal Akibat Corona, Ketua DPRD Inspeksi Gedung DPRD DKI
Indonesia
Satu Anggota Dewan Meninggal Akibat Corona, Ketua DPRD Inspeksi Gedung DPRD DKI

“Siapa pun jangan ada yang masuk, apalagi tidak jelas maksud kedatangannya. Karena kita masih sterilisasi ini,” ucap Prasetyo

Pertamina Sulap Lapangan Bola Simprug Jadi Rumah Sakit Darurat COVID-19
Indonesia
Pertamina Sulap Lapangan Bola Simprug Jadi Rumah Sakit Darurat COVID-19

“Tahapan pembangunan meliputi konstruksi fisik, penyediaan alat kesehatan (alkes), tenaga medis, IT dan setup Alkes" ujar Fajriya

Indonesia Agresif Amankan Jutaan Vaksin, Tenaga Kesehatan Bakal Dapat Prioritas
Indonesia
Indonesia Agresif Amankan Jutaan Vaksin, Tenaga Kesehatan Bakal Dapat Prioritas

Maka para tenaga kesehatan bisa menangani pasien COVID-19 tanpa khawatir tertular.

Tidak Mudik, Presiden Jokowi: Memang Berat Tapi Keselamatan Sanak Saudara Lebih Penting
Indonesia
Tidak Mudik, Presiden Jokowi: Memang Berat Tapi Keselamatan Sanak Saudara Lebih Penting

"Saya yakin, bersama-sama kita bangsa Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini," pungkasnya

Daftar Ketakutan Kaum Buruh Jika Omnibus Law Diberlakukan
Indonesia
Daftar Ketakutan Kaum Buruh Jika Omnibus Law Diberlakukan

Kaum buruh berpotensi semakin dimiskinkan

Terjawab! Ini Alasan Jokowi Tolak Permintaan Anies untuk Lockdown Jakarta
Indonesia
Terjawab! Ini Alasan Jokowi Tolak Permintaan Anies untuk Lockdown Jakarta

Menurutnya, isolasi terbatas tersebut bisa diberlakukan di tingkat RT/RW atau desa.

Saksi Akui Serahkan Duit Rp 1,5 M ke Rano Karno
Indonesia
Saksi Akui Serahkan Duit Rp 1,5 M ke Rano Karno

Uang tersebut diserahkan melalui ajudan Rano Karno bernama Yadi.

Aksi Jokowi Bagi-Bagi Sembako di Jalan Dinilai tak Elok dan Beresiko
Indonesia
Aksi Jokowi Bagi-Bagi Sembako di Jalan Dinilai tak Elok dan Beresiko

Menurut Ray, kegiatan itu rentan menimbulkan kerumunan orang, apalagi di tengah pandemik COVID-19 seperti saat ini.

Rekor, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 2.719
Indonesia
Rekor, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 2.719

Sebanyak 2.719 kasus baru ini merupakan rekor penambahan harian selama pandemi COVId-19 melanda Indonesia.