Melalui Omnibus Law, Pusat Diduga Ingin Kuasai Semua Aturan di Daerah Presiden Jokowi didampingi pejabat setempat dan para menteri saat peresmian Tol Besakayu di Bekasi. (MP/Yugi Prasetyo)

MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menarik semua aturan pemerintahan daerah kepada presiden.

Ia mencontohkan, pasal 170 dalam draf RUU yang dinilai sangat diarahkan untuk menarik kekuasaan ke pusat.

Baca Juga:

Pemerintah Beberkan Alasan Ada Pengupahan Per Jam di Omnibus Law

"Contohnya seperti apa? Pasal tersebut 170, yang merupakan contoh sangat konkret dari sentralisasi ini," ungkap Bivitri kepada wartawan saat acara diskusi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).

Dia menjelaskan, pasal 170 memuat aturan jika ada hal-hal yang belum dijangkau oleh RUU Cipta Kerja maka bisa diatur selanjutnya oleh peraturan pemerintah (PP).

Padahal, kata Bivitri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, urutan tata aturan perundangan adalah UUD 1945, Ketetapan MPR (TAP-MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Menteri (Permen), lalu Peraturan Presiden (Perpres).

"Nah seharusnya yang namanya Undang-Undang tidak boleh diatur materi muatannya dalam PP. Mengapa? karena logika demokrasi perwakilannya," tutur Bivitri.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baedowi (depan, kiri) dalam acara Diskusi Kontroversi Omnibus Law yang digelar di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (19/2/2020). ANTARA/M Razi Rahman
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baedowi (depan, kiri) dalam acara Diskusi Kontroversi Omnibus Law yang digelar di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (19/2/2020). ANTARA/M Razi Rahman

Undang-undang yang merupakan peraturan mendasar yang mengandung pidana, hanya boleh diatur jika ada kuasa wakil rakyat di situ (DPR).

"Sementara itu yang saat ini diatur pada pasal 170 adalah UU mana pun yang nanti ternyata butuh pengaturan lebih lanjut dan belum diatur dalam RUU Cipta Kerja bisa diatur oleh pemerintah lewat PP," ucap Bivitri.

Ia menilai, pemerintah hanya berfokus menaikkan investasi melalui omnibus law RUU Cipta Kerja.

"RUU Cipta Kerja ini kuat sekali untuk menguatkan investasi sehingga meminggirkan soal-soal yang mendasar," kata Bivitri.

Baca Juga:

DPR Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Lewat Baleg

Menurut Bivitri, pendekatan semacam ini hanya akan membuat Indonesia ibarat dibangun di atas pondasi yang rapuh. Ia pun menyebut tak menutup kemungkinan akan terjadi krisis politik dan ekonomi seperti pada 1998.

"Jangan kaget kalau kita mau iya-iya saja terhadap apa yang sekarang disodorkan (Omnibus Law Cipta Kerja), jangan kaget kalau nanti krisis besar yang bisa berujung pada krisis politik seperti '98 itu terjadi lagi," kata Bivitri.

Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera ini juga mengungkit soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan partai-partai pendukungnya. Cara pikir pemerintah saat ini, kata Bivitri, cenderung meminggirkan pemberantasan korupsi karena dianggap mengganggu investasi.

"Saya bukannya menakut-nakuti, tapi buat saya kalau kita sudah punya pengalaman sejarah ada karakteristik yang bisa kita catat, ya jangan diulang lagi sekarang melalui RUU Cipta Kerja," kata Bivitri. (Knu)

Baca Juga:

Anies Mengaku Belum Lihat Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH