Melalui Layanan Telemedicine, Masyarakat Tak Perlu ke Rumah Sakit Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Sebagai cara agar menghindari terjadinya penularan virus saat dalam perjalanan maupun di Rumah Sakit (RS), Pemerintah telah memberikan anjuran protokol kesehatan agar masyarakat dapat menggunakan layanan Telemedicine untuk konsultasi dengan dokter, hingga membeli obat yang dapat dilakukan secara daring dari rumah saja.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan bahwa kemungkinan penularan jenis-jenis virus termasuk SARS-CoV-2 di rumah sakit sangat tinggi. Oleh sebab itu, masyarakat diminta agar menghindari kunjungan ke RS dan beralih menggunakan layanan Telemedicine.

Baca Juga:

Mensos Sebut Menhub Budi Karya Sudah Ikut Rapat Kabinet

"Kita berharap layanan konsultasi medis sudah lebih banyak didorong untuk tidak menggunakan kunjungan rumah sakit, tidak bertemu secara langsung, tidak memberikan ruang untuk kontak dekat dengan banyak orang di rumah sakit," kata Yuri di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin (27/4).

Jubir Corona Achmad Yurianto sarankan masyarakat manfaafkan telemedicine
Jubir corona, Achmad Yurianto ajak masyarakat manfaatkan telemedice (Foto: antaranews)

Telemedicine di Indonesia telah memiliki 12 layanan perusahaan kesehatan digital yang tergabung dalam Indonesia Telemedicine Association atau Atensi. Selain melalui layanan tersebut, masyarakat juga bisa menggunakan konsultasi medis secara daring yang disediakan oleh BUMN.

Melalui layanan Telemedicine, masyarakat tidak perlu bepergian keluar rumah datang ke rumah sakit untuk sekadar melakukan konsultasi ke dokter atau membeli obat.

Hingga kini dilaporkan terdapat adanya peningkatan penggunaan layanan telemedicine di masyarakat.

"Data sampai saat ini sudah lebih dari 300 ribu masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan telemedicine, ini yang kita harapkan hari ke hari semakin meningkat sehingga lebih memudahkan layanan konsultasi medis," kata dia.

Yuri mengingatkan bahwa orang dengan penyakit penyerta bawaan atau komorbid cenderung lebih berisiko mengalami sakit parah ketika terinfeksi COVID-19.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Ketua DPRD Muara Enim Tersangka, Diduga Terima Suap Rp3 Miliar

Dia menyampaikan data dari kasus pasien yang meninggal pada kelompok usia sekitar 60 tahun yaitu antara 41-60 tahun dan beberapa di antaranya di atas 61-80 tahun.

Sementara faktor penyakit penyerta yang paling banyak adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru baik itu asma maupun penyakit paru obstruktif seperti bronkitis kronis dan sebagainya.(Pon)

Baca Juga:

Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dosen FH UNS Meninggal Akibat COVID-19, 2 Anaknya Isolasi Mandiri
Indonesia
Dosen FH UNS Meninggal Akibat COVID-19, 2 Anaknya Isolasi Mandiri

"Almarhum merupakan sosok pribadi yang baik dan berprestasi. Kami merasa kehilangan dengan sosoknya (Prasetyo) di UNS sebagai salah satu dosen terbaik," kata Jamal

Update COVID-19 Jumat (10/7): 72.347 Positif, 33.529 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (10/7): 72.347 Positif, 33.529 Pasien Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.611 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan Hortikultura
Indonesia
Owner Harita Group Lim Hariyanto Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK
Indonesia
Owner Harita Group Lim Hariyanto Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK

KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka

DPR: Keberhasilan Ekstradisi Maria Pauline Bukti Kehadiran Negara
Indonesia
  Antisipasi Virus Corona, KPK Akan Periksa Suhu Tubuh Seluruh Pegawainya
Indonesia
Antisipasi Virus Corona, KPK Akan Periksa Suhu Tubuh Seluruh Pegawainya

Selain itu, Ali mengungkapkan bahwa upaya antisipasi lainnya adalah ketersediaan cairan antiseptik.

Kasus Perselisihan Kapolres dengan Kasat Sabhara Polres Blitar Masih Gelap
Indonesia
Kasus Perselisihan Kapolres dengan Kasat Sabhara Polres Blitar Masih Gelap

Awi mengatakan hingga kini pihak Propam masih bekerja mendalami kasus tersebut.

Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Itu Ingin Cari Muka
Indonesia
Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Itu Ingin Cari Muka

Jokowi anggap pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.

KPU Kabupaten/Kota Harus Pastikan Ad Hoc Non Partisipan
Indonesia
KPU Kabupaten/Kota Harus Pastikan Ad Hoc Non Partisipan

Pasca adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP hanya menangani pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari lembaganya permanen.

Polisi Segera Gelar Perkara Kerumunan Pernikahan Anak Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Segera Gelar Perkara Kerumunan Pernikahan Anak Rizieq Shihab

"Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya," kata Anies.