Mekanisme Kompolnas Seleksi Calon Kapolri Hingga Jokowi Pilih Listyo Kapolri Idham Azis. (Foto: Mabes Polri).

MerahPutih.com - Komisi Kepolian Nasional (Kompolnas) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR pada Senin (18/1), mengaku menjelaskan mekanisme terkait lima nama calon Kapolri yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto mengatakan, Kompolnas telah melakukan tiga kali Focus Group Discussion (FGD) untuk meminta masukan masyarakat sebelum mengusulkan nama-nama calon Kapolri.

Baca Juga:

Ditemui Komjen Listyo, AHY Minta Polri Bertindak Adil

FGD pertama, dengan anggota Polri aktif dari angkatan 1989-1995, kedua dengan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, akademisi dan tokoh agama. Lalu ketiga dengan para purnawirawan, mantan Kapolri dan Wakapolri yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Polri.

Benny menegaskan, dari hasil FGD itu maka disusun kriteria Kapolri yang diharapkan masyarakat, lalu didata anggota Polri aktif berpangkat Komjen atau Bintang Tiga.

"Dari hasil pendataan itu dia mengatakan, ada 14 nama anggota Polri aktif dan kemudian Kompolnas mulai melakukan seleksi. Kami mulai seleksi, yang masa dinasnya kurang dari dua tahun kami 'drop', dua tahun lebih kami masukan. Berarti sudah berkurang banyak," ujarnya.

Setelah itu menurut dia, Kompolnas melihat rekam jejak karena ada yang belum pernah menjadi Kapolda, itu dicoret hingga mengerucut pada lima nama yaitu Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Komjen Pol Boy Rafly Amar, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Komjen Pol, Arief Sulistyanto, dan Komjen Pol Agus Andrianto.

Komjen Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)
Komjen Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

Dia menjelaskan, setelah mendapatkan lima nama tersebut, Kompolnas melakukan analisis SWOT yaitu apa saja kekuatan, kelebihan, kelemahan, potensi, dan peluang masing-masing calon Kapolri.

"Lalu kami mendengarkan masukan dari berbagai pihak, misalnya, bagaimana kepribadian yang bersangkutan maka kami mendengarkan dari mantan anak buah dan teman-temannya," tutur-nya.

Setelah itu Kompolnas mengajukan lima nama tersebut kepada Presiden Jokowi untuk dipilih sebagai calon Kapolri.

Presiden Jokowi telah memilih Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menggantikan Idham Azis sebagai Kapolri yang akan pensiun di Februari 2021. (Pon)

Baca Juga:

Tito Karnavian Beri Masukan untuk Komjen Listyo Sigit Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizieq Segera Gabung dengan Gatot Nurmantyo Cs?
Indonesia
Rizieq Segera Gabung dengan Gatot Nurmantyo Cs?

Sepanjang aspirasinya sama menegakan kebaikan pasti otomatis akan bergabung

Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka
Indonesia
Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka

Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.

Pengelolaan Dana Calhaj yang Batal Berangkat Harus Diawasi
Indonesia
Pengelolaan Dana Calhaj yang Batal Berangkat Harus Diawasi

"Utamanya menyangkut pengelolaan dan transparansi pengembalian biaya kepada jemaah yang batal berangkat," ujar Mustolih

Polda Metro Jaya Kerahkan Tim Khusus Pantau Travel Gelap
Indonesia
Polda Metro Jaya Kerahkan Tim Khusus Pantau Travel Gelap

Tim khusus itu bekerja baik melalui patroli siber maupun saat berada di pos pantau.

Nasib Perpanjangan PPKM Bakal Segera Ditentukan
Indonesia
Nasib Perpanjangan PPKM Bakal Segera Ditentukan

Pemerintah akan melakukan rapat dengan pimpinan daerah untuk membahas kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Pemprov DKI: 170.378 Warga Jalani Rapid Test, 6.232 Reaktif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI: 170.378 Warga Jalani Rapid Test, 6.232 Reaktif COVID-19

Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama

Warga yang Merasa Tertular Virus Corona Jangan Minum Obat Sendiri
Indonesia
Warga yang Merasa Tertular Virus Corona Jangan Minum Obat Sendiri

Pemerintah meminta kepada orang-orang yang merasa tertular virus corona tidak main minum obat sendiri.

PKS Nilai Penistaan dan Tindakan Marcon Menyakitkan Umat Islam
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Diperkirakan Butuh Waktu 9 Bulan
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Diperkirakan Butuh Waktu 9 Bulan

"Mengingat beban pemerintah yang berat maka dari itu KPCPEN mengetuk hati bagaimana semua pihak bisa saling bergotong royong terkait vaksinasi COVID-19 ini," ujar Erick.

Kartu Pra Kerja Sedot Anggaran Rp 5,6 T, Fadli Zon: Program tidak Masuk Akal
Indonesia
Kartu Pra Kerja Sedot Anggaran Rp 5,6 T, Fadli Zon: Program tidak Masuk Akal

"Kalau mau membantu masyarakat terdampak, seharusnya dilakukan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja, tak perlu melibatkan pelatihan," jelas Fadli Zon