Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi Tangkapan layar saat Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 75 pasangan calon kepala daerah yang diajukan partai itu di Pilkada Serentak 2020. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 75 pasangan calon kepala daerah yang diajukan partai itu di Pilkada Serentak 2020, agar benar-benar mengabdikan diri kepada rakyat dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Arahan Megawati itu secara khusus untuk 13 pasangan calon kepala daerah untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), di mana salah satunya termasuk Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi yang berpasangan dengan Aulia Rahman untuk Pilwalkot Medan.

Baca Juga:

Bobby Menantu Jokowi Resmi Masuk 75 Duet Jagoan PDIP di Pilkada 2020

Megawati mengingatkan bahwa sudah terlalu banyak kasus korupsi menyangkut kepala daerah di Sumut. Mulai dari gubernur, hingga bupati dan wali kota.

Presiden RI Kelima itu memulai arahannya dengan menjelaskan bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang, lalu kemudian diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.

Pada 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, yang menjadi cikal bakal PDIP. Melalui partai politik itu, Bung Karno mendidik dan menggorganisasikan rakyat. Kemerdekaan Indonesia dicapai senapas dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan. Hal itu merupakan bukti bagaimana Pancasila bekerja, menjadi inspirasi yang memerdekakan bangsa-bangsa dari penjajahan.

"Dengan sejarah begitu, coba saudara-saudara sekalian bayangkan, kalau kita mempunya nurani, pertanyaan yang saya selalu tanyakan, apa niat kalian untuk menjadi, baik bupati, wali kota, gubernur? Apakah hanya untik mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang?" kata Megawati saat pengumuman para calon secara virtual, Selasa (11/8).

PDI Perjuangan (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)
PDI Perjuangan (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

"Anda mau melupakan ketika dengan susah payah saudara itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat?" ujarnya.

Oleh sebab itu, Megawati mengatakan dirinya meminta agar para calon kepala daerah tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat. Dia pun kembali menceritakan betapa sulitnya para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia.

"Benang merah sejarah di atas sengaja saya sampaikan agar paslon PDI Perjuangan tidak berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya ingin mengatakan dengan jelas, kalau anda mau korupsi sekarang itu tak bisa," ujarnya.

"Satu hal, korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan, karena suatu saat nanti pasti kelihatan," tegasnya.

Baca Juga:

PDIP Kembali Batal Umumkan Duet Jagoan untuk Pilkada Surabaya, Ada Apa?

Megawati juga mengatakan dirinya merasa gembira karena kini para calon kepala daerah semakin banyak menyandang gelar pendidikan di namanya. Masalahnya, apakah gelar itu memiliki manfaat bagi rakyat.

"Pertanyaannya, melalui nuraninya, dapatkah menjawab keilmuan dia yang harus digunakan bagi kemashalatan rakyat banyak? Keseluruhan benang merah perjuangan Indonesia bagi dunia tersebut sengaja saya angkat kembali menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75. Hal ini sangat penting guna mengingatkan tugas panggilan sejarah kita bahwa bangsa Indonesia adalah negara pemimpin," beber Megawati.

Di acara itu, Megawati didampingi oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, bersama para jajaran DPP partai termasuk Puan Maharani dan Prananda Prabowo. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Kembali Umumkan 75 Jagoan di Pilkada 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Perintahkah Menag Bahas Kuota dan Pangkas Subsidi Biaya Haji
Indonesia
Wapres Perintahkah Menag Bahas Kuota dan Pangkas Subsidi Biaya Haji

Saat ini pembayaran haji pada kisaran Rp35 juta kisaran, tapi ongkos hajinya Rp70-an juta. Sehingga, Menag diperintah Wapres secara bertahap memangkas subsidi secara bertahap.

Jumlah Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Menurun
Indonesia
Jumlah Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Menurun

Pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet terdiri atas 345 laki-laki dan 190 perempuan.

Setelah Rekonstruksi, Pengacara John Kei Bakal Bertolak ke Istana, Ada Apa?
Indonesia
Setelah Rekonstruksi, Pengacara John Kei Bakal Bertolak ke Istana, Ada Apa?

Rekonstruksi ini digelar agar penyidik Polda Metro dapat mendapat gambaran yang jelas

Polri Pastikan Brigjen Prasetijo Antar Djoko Tjandra ke Pontianak
Indonesia
Polri Pastikan Brigjen Prasetijo Antar Djoko Tjandra ke Pontianak

Brigjen Prasetijo juga satu pesawat dengan Djoko Tjandra dalam perjalanan tersebut

Ridwan Kamil Juga Ikut Terseret Dugaan Kasus Kerumunan Massa Rizieq di Bogor
Indonesia
Ridwan Kamil Juga Ikut Terseret Dugaan Kasus Kerumunan Massa Rizieq di Bogor

Terkait pemanggilan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin, saat ini yang bersangkutan sedang menjalani isolasi mandiri

Polri Sebut Rencana Pemulangan Ratusan Eks Kombatan ISIS Belum Pasti
Indonesia
Polri Sebut Rencana Pemulangan Ratusan Eks Kombatan ISIS Belum Pasti

Polri tetap berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pemerintah terkait rencana pemulangan eks ISIS.

 Solo KLB Corona, Kemenag Masih Perbolehkan Umat Islam Salat Jumat di Masjid
Indonesia
Solo KLB Corona, Kemenag Masih Perbolehkan Umat Islam Salat Jumat di Masjid

"Kami masih memperbolehkan umat Islam menggelar Salat Jumat pada Jumat besok," ujar Musta'in

12 Pegawai dan Anggota DPRD Positif COVID-19
Indonesia
12 Pegawai dan Anggota DPRD Positif COVID-19

DPRD DKI mulai tanggal 4 sampai tanggal 18, saya akan Lockdown kantor DPRD, ucap Prasetyo di depan Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Penyidik KPK Geledah Kantor KKP
Indonesia
Penyidik KPK Geledah Kantor KKP

Gedung Kementerian Kelautan Perikanan digeledah sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Merasa Difitnah Disebut "Memenjarakan" Edhy Prabowo, Ali Ngabalin Lapor Polisi
Indonesia
Merasa Difitnah Disebut "Memenjarakan" Edhy Prabowo, Ali Ngabalin Lapor Polisi

Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengambil langkah hukum dengan melaporkan dua orang ke polisi.