Megawati Singgung Hoaks Puti Guntur Jadi Cawalkot Surabaya Megawati Soekarnoputri saat pengumuman calon kepala daerah PDIP Gelombang V secara virtual di Jakarta. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri geleng-geleng kepala terhadap dinamika yang terjadi menyangkut pengumuman calon wali kota-wakil wali kota yang diusung partainya di Kota Surabaya.

Sampai-sampai ada yang mencoba memalsukan tanda tangan dirinya dan Sekjen Hasto Kristiyanto, dengan memunculkan nama Puti Guntur Soekarnoputri sebagai calon wali kota.

Baca Juga:

Ini Alasan Rekomendasi PDIP untuk Ery-Armuji Diserahkan di Taman Harmoni Surabaya

Diketahui, untuk Kota Surabaya, DPP PDIP memutuskan untuk mengajukan pasangan Ery Cahyadi-Armuji. Menurut Megawati, Ery-Armuji, dan pasangan calon yang diusung partainya di Pilkada Serentak 2020, merupakan wakil dari PDIP. Dan sebagai Ketua Umum, dia bertanggung jawab penuh atas keputusan itu.

"Karena saya sebagai Ketum nanti akan mempertanggungjawabkan ke kongres partai, itu namanya jalan organisasi," kata Megawati secara daring, Selasa (2/9).

Tapi, Megawati juga menyampaikan rasa herannya karena begitu banyak yang mencoba memengaruhi keputusan partai atas Pilwalkot Surabaya.

"Sampai tanda tangan saya saja kemarin di Surabaya itu, sampai dipalsukan. Kan heboh itu, viral. Yang dicalonkan Mbak Puti, itu keponakan saya, putrinya Pak Guntur. Tega-teganya coba," ujarnya.

Ketua DPP PDIP bidang Politik Puan Maharani dalam pengumuman calon kepala daerah (cakada) PDIP gelombang V. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani dalam pengumuman calon kepala daerah (cakada) PDIP gelombang V untuk Surabaya. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Tapi saya bilang sama Hasto (Sekjen DPP PDIP, red). Tuh To, yang namanya rekom saya itu, kan namanya suruh bayar saja gak bisa dibeli, sampai dipalsu-palsu," tambah Megawati.

Bagi Megawati, sikap tegasnya itu merupakan bagian dari sikap maupun tindakan dirinya menjaga keutuhan partai serta kader PDIP seluruh Indonesia.

"Begitu kuatnya saya untuk melindungi kalian lo. Rekomendasi itu nanti, yang asli itu ada barcodenya. Yang tak ada barcode, tak ada yang tahu. Artinya sulit sekali dipalsukan. Jadi sampai seperti itu lo. Yang tahu (keputusan Surabaya, red) hanya saya, terus Mas Prananda (Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif, red). Sudah, titik. Jadi kalau ada yang palsu-palsu, ya gampang, saya langsung tahu. Itu untuk apa? Melindungi kalian lo. Kalian yang sudah saya beri tanda tangan," urai Putri Proklamator RI Bung Karno itu.

Baca Juga:

Gantikan Risma-Whisnu, PDIP Akhirnya Usung Ery Cahyadi-Armuji di Pilwalkot Surabay

Megawati lalu membuka sedikit dinamika memimpin partai. Menurutnya, banyak yang karena ingin dicalonkan PDIP di pilkada mencoba mendatangi dirinya. Ada yang meminta secara pribadi.

"Tapi saya selalu teguh, alhamdulillah. Tidak, saya bilang. Karena mekanisme keputusannya itu ada. Jadi jangan deh, karena yang akan jadi tarung adalah ini (Ery-Armuji, red), itu terus ndak mau turun ke struktur partai. Karena nanti seluruh kekuatan kita akan saya turunkan. Yang struktur partai, anggota DPR, DPRD, yang dari dapil situ, semua harus turun memberitahukan kepada rakyat, seperti apa sebenarnya PDI Perjuangan dan ini calonnya. Tolong, minta tolong dengan rendah hati untuk dipilih," pungkas Megawati. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Umumkan Gelombang Kelima Paslon di Pilkada 2020, Termasuk Surabaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Menkes Siti Fadilah Dukung Vaksin Nusantara Gagasan Terawan Agus Putranto
Indonesia
Eks Menkes Siti Fadilah Dukung Vaksin Nusantara Gagasan Terawan Agus Putranto

Hal itu sebagai bentuk dukungannya kepada Vaksin Nusantara

Geledah Kantor PT PKN, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
Geledah Kantor PT PKN, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah

"Di lokasi tersebut ditemukan dan diamankan bukti berupa barang elekronik yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Kata Prabowo Soal Drone Milik Asing Ditemukan di Laut Sulawesi
Indonesia
Kata Prabowo Soal Drone Milik Asing Ditemukan di Laut Sulawesi

Kementerian Pertahanan meminta publik untuk tidak berpolemik terkait temuan drone bawah laut di Laut Selayar.

Pembatasan 50 Persen Pengunjung Pusat Belanja di Masa PSBB Transisi Jakarta
Indonesia
Pembatasan 50 Persen Pengunjung Pusat Belanja di Masa PSBB Transisi Jakarta

Setiap pusat belanja itu mempunyai alat hitung. Alat hitung itu disebut people counting

Aktivis 98 Yakin Komjen Listyo Mampu Buat Polri Semakin Promoter
Indonesia
Aktivis 98 Yakin Komjen Listyo Mampu Buat Polri Semakin Promoter

"Saya meyakini pertimbangan Presiden tentu saja ini bukan karena soal kedekatan semata tapi lebih pada melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Listyo Sigit akan dapat membuat Polri semakin Promoter (Profesional,Modern dan Terpercaya)," kata Semar

Ibadah Haji 2021, Menag Gus Yaqut: Skenario Pembatasan Pemberangkatan Disiapkan
Indonesia
Ibadah Haji 2021, Menag Gus Yaqut: Skenario Pembatasan Pemberangkatan Disiapkan

Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan sejumlah sekenario dalam menyambut ibadah haji 2021.

KPK Diminta Usut Tuntas Skandal Pajak
Indonesia
KPK Diminta Usut Tuntas Skandal Pajak

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus skandal perpajakan.

Tak Sampai Seminggu, Ini Yang Dilakukan Djoko Tjandra di Indonesia
Indonesia
Tak Sampai Seminggu, Ini Yang Dilakukan Djoko Tjandra di Indonesia

Kompolnas mendapat informasi, bahwa Brigjen Prasetyo Utomo menggunakan komputer sendiri dalam membuat surat jalan tersebut. Yang bersangkutan, memiliki niat memperkaya diri sendiri.

Ridwan Kamil Sebut 3 Kabupaten Rendah Cakupan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Sebut 3 Kabupaten Rendah Cakupan Vaksinasi COVID-19

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendorong tiga kabupaten/kota dengan cakupan vaksinasi yang masih rendah.

27,6 Juta Orang Tetap Mudik, Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi
Indonesia
27,6 Juta Orang Tetap Mudik, Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi

Survei yang dilakukan Kemenhub pada Maret 2021 menyatakan, ada sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada larangan mudik lebaran 2021.