Megawati Minta Masukan ke Tri Rismaharini Soal Pilkada Surabaya Megawati Sukarnoputri. (ANTARA/Rivan Awal Lingga)

Merahputih.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta masukan ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengenai sosok bakal Calon Wali Kota di Pilkada Surabaya 2020.

"Kalau diminta semua anggota DPP itu semua diminta, bukan hanya saya sebagai Wali Kota Surabaya yang akan diganti gitu. Tapi memang keputusannya hak prerogatifnya ada di Ketua Umum. Itu ada pasal-pasalnya," ujar Risma di Surabaya, Jumat (28/8).

Baca Juga:

Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik

Risma mengatakan sampai sekarang tidak tahu siapa yang dipilih Megawati untuk maju di Pilkada Surabaya. "Waktu saya pun saya juga gak tahu, tapi ibu perso (melihat pada orang yang punya visi)," katanya.

Risma mengaku tidak merekomendasikan nama ke Megawati. Tapi, orang yang layak memimpin Surabaya adalah yang memiliki visi perencanaan kota yang baik. Ia mencontohkan saat awal-awal Risma jadi wali kota sering menerjemahkan visi Megawati Soekarnoputri.

"Saya buka dengan beberapa teman, coba dengar Ibu Mega. Ibu Mega itu sangat visioner. e-Procurement itu Kepresnya zaman Ibu Mega. Di Surabaya saya buat 2003, digunakan Nasional 2010. Kemudian e-Budgeting, Surabaya dengan uang segini kok bisa bangun. Karena mulai awal efisiensi," jelas dia.

Ketum PDIP
Ketua Umum PDIP Megawati. (Foto: PDIP).

Risma lantas menceritakan saat rekomendasi maju Pilkada Surabaya di periode kedua ketika dia akhirnya dipasangkan dengan Whisnu Sakti Buana.

Saat itu, sebagaimana dikutip Antara, rekomendasi tidak turun-turun tapi ternyata kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sendiri yang membawa rekomendasi itu ke Surabaya.

Baca Juga:

Termasuk Cucu Ma'ruf Amin, Ini Daftar Calon Kepala Daerah Gelombang IV PDIP

"Saat itu semua bingung rekomku tidak turun-turun tapi ternyata kalau Tuhan menghendaki Pak Hasto sendiri yang mengantar rekom itu ke sini. Jadi kalau begitu itu percayakan pada pada Tuhan Yang Maha Kuasa," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Desain Masjid Akbar Banyumas
Indonesia
Ridwan Kamil Desain Masjid Akbar Banyumas

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendesain Masjid Akbar Kabupaten Banyumas.

Kenang Gus Sholah, Ketua MPR: Beliau Tokoh Panutan
Indonesia
Kenang Gus Sholah, Ketua MPR: Beliau Tokoh Panutan

Menurut dia, Gus Sholah selalu berbicara dan bekerja demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi terwujudnya persatuan umat beragama.

Tantangan Petugas Saat Terapkan Teknologi Modifikasi Cuaca
Indonesia
Tantangan Petugas Saat Terapkan Teknologi Modifikasi Cuaca

Hujan ditargetkan turun sebelum memasuki wilayah Jabodetabek

Jaksa Tolak Hakim Teruskan Perkara PK Djoko Tjandra ke MA
Indonesia
Jaksa Tolak Hakim Teruskan Perkara PK Djoko Tjandra ke MA

Penolakan itu ditunjukkan Jaksa dengan menandatangani berkas acara penolakan dalam sidang lanjutan permohonan PK buronan perkara korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu di PN Jaksel, Senin (27/7).

Sirene Kuno Tiga Zaman Bakal Berbunyi di Solo Saat Pergantian Tahun
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

"Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Harry Prasetyo," kata Jaksa Yanuar Utomo

547 Industri Makanan di Cirebon Kantongi Sertifikat Halal
Indonesia
547 Industri Makanan di Cirebon Kantongi Sertifikat Halal

Fasilitasi sertifikasi halal secara kolektif oleh Pemkab Indramayu, akan lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan pengajuan sendiri oleh para pelaku IKM.

Agus Rahardjo Pamit dari KPK
Indonesia
Agus Rahardjo Pamit dari KPK

Agus pun meminta maaf jika ada sikap lembaga antirasuah yang dinilai kurang nyaman bagi pejabat negara

MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) itu diputus pada tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Agung Supandi, Yodi Martono Wahyunadi, dan Is Sudaryono.

KPK Periksa Dua Ketua APTRI Terkait Kasus Suap Distribusi Gula di PTPN III
Indonesia
KPK Periksa Dua Ketua APTRI Terkait Kasus Suap Distribusi Gula di PTPN III

Mubin dan Edi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi