Megawati Curhat Di-Bully Tidak Boleh Sebut Kader PDIP 'Petugas Partai'

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Juli 2023
Megawati Curhat Di-Bully Tidak Boleh Sebut Kader PDIP 'Petugas Partai'

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menanggapi pihak yang selalu menjelek-jelekkan sebutan “petugas partai” yang dipakai PDIP untuk setiap kadernya yang bertugas di eksekutif, legislatif, maupun struktur

“Kalau anak-anak (kader partai) saya itu, saya saja di-bully nggak boleh ngomong petugas partai. Lho orang partai kita memang (aturannya) begitu, lho kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi? Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja,” kata Megawati di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/7).

Baca Juga

Megawati soal Cawapres Ganjar: Sabar Nanti Saya Umumkan

Menurut Megawati, hampir semua pejabat di eksekutif maupun kegislatif merupakan petugas partai masing-masing. Sebab mereka bisa menjadi kepala daerah, misalnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, karena didukung oleh partai politik.

Presiden ke-5 RI ini mengaku tidak setuju ketika di media massa ada arah wacana yang mendorong bahwa seorang calon presiden harus diwakafkan.

“Kapan itu ada tulisan gini ‘calon presiden itu sebenarnya harus diwakafkan’. Saya bilang ‘kayak barang aja’,” kata Megawati.

Baginya, cercaan terhadap “petugas partai” disebabkan ketidakmengertian akan sistem politik dan substansi partai politik itu sendiri. Kalau partai politik tak diberikan kedaulatan untuk menugaskan kadernya, maka sebaiknya sekalian dibuat aturan agar semuanya diseragamkan oleh negara.

Baca Juga

Prabowo Nyatakan Siap Bertemu Megawati

“Bukannya ngekor, tapi ngerti enggak yang ibu maksud. (Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong? Ya udah aja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama (seragam), enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini (seragam),” ujar Megawati.

“Lah namanya perundangan Republik Indonesia, coba kalian baca. Bahwa yang namanya capres itu diusung oleh satu partai atau beberapa partai. Wong itu jelas loh. Kok terus saya yang di-bully, bahwa enggak boleh kader, itu petugas partai. Loh saya bilang Pak Jokowi petugas partai, ayo mau di-bully lagi?” tegasnya.

Baginya, jika memang tak setuju dengan sebutan “petugas partai” untuk capres PDIP, dipersilakan untuk mengusung capres sendiri.

“Kenapa yang lain enggak bikin aja capres lain, gitu kan fair (adil), kalau mau demokrasi. Ini kan enggak. Malah nungguin (PDIP mengumumkan capres-cawapres) aja gitu,” tambahnya.

“Coba deh saya pengen tahu, koran segala nge-bully atau enggak, ya biarin aja. Seneng saya, artinya apa? Trap (jebakan) saya masuk. Kok gila banget deh, gitu aja dijadiin berita, apa enggak ada (topik) yang lain aja yang bisa dimasukkan (jadi berita)? Tolong deh,” kata Megawati. (Pon)

Baca Juga

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Diapresiasi Jokowi dan Megawati

#PDIP #Megawati Soekarnoputri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Indonesia
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Tantangan global terkait pangan dan perubahan iklim akan mendorong kelahiran petani-petani muda di Indonesia.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Indonesia
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Banyak petani awalnya ragu bahkan kehilangan rasa percaya diri.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Indonesia
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pangan merupakan soal kemanusiaan sekaligus kedaulatan bangsa.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Indonesia
Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal
Mengutip pernyataan penting dari Bung Karno soal pangan sebagai penyangga tatanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal
Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Bagikan