Megawati Curhat Di-Bully Tidak Boleh Sebut Kader PDIP 'Petugas Partai'

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menanggapi pihak yang selalu menjelek-jelekkan sebutan “petugas partai” yang dipakai PDIP untuk setiap kadernya yang bertugas di eksekutif, legislatif, maupun struktur
“Kalau anak-anak (kader partai) saya itu, saya saja di-bully nggak boleh ngomong petugas partai. Lho orang partai kita memang (aturannya) begitu, lho kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi? Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja,” kata Megawati di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/7).
Baca Juga
Menurut Megawati, hampir semua pejabat di eksekutif maupun kegislatif merupakan petugas partai masing-masing. Sebab mereka bisa menjadi kepala daerah, misalnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, karena didukung oleh partai politik.
Presiden ke-5 RI ini mengaku tidak setuju ketika di media massa ada arah wacana yang mendorong bahwa seorang calon presiden harus diwakafkan.
“Kapan itu ada tulisan gini ‘calon presiden itu sebenarnya harus diwakafkan’. Saya bilang ‘kayak barang aja’,” kata Megawati.
Baginya, cercaan terhadap “petugas partai” disebabkan ketidakmengertian akan sistem politik dan substansi partai politik itu sendiri. Kalau partai politik tak diberikan kedaulatan untuk menugaskan kadernya, maka sebaiknya sekalian dibuat aturan agar semuanya diseragamkan oleh negara.
Baca Juga
“Bukannya ngekor, tapi ngerti enggak yang ibu maksud. (Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong? Ya udah aja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama (seragam), enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini (seragam),” ujar Megawati.
“Lah namanya perundangan Republik Indonesia, coba kalian baca. Bahwa yang namanya capres itu diusung oleh satu partai atau beberapa partai. Wong itu jelas loh. Kok terus saya yang di-bully, bahwa enggak boleh kader, itu petugas partai. Loh saya bilang Pak Jokowi petugas partai, ayo mau di-bully lagi?” tegasnya.
Baginya, jika memang tak setuju dengan sebutan “petugas partai” untuk capres PDIP, dipersilakan untuk mengusung capres sendiri.
“Kenapa yang lain enggak bikin aja capres lain, gitu kan fair (adil), kalau mau demokrasi. Ini kan enggak. Malah nungguin (PDIP mengumumkan capres-cawapres) aja gitu,” tambahnya.
“Coba deh saya pengen tahu, koran segala nge-bully atau enggak, ya biarin aja. Seneng saya, artinya apa? Trap (jebakan) saya masuk. Kok gila banget deh, gitu aja dijadiin berita, apa enggak ada (topik) yang lain aja yang bisa dimasukkan (jadi berita)? Tolong deh,” kata Megawati. (Pon)
Baca Juga
Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Diapresiasi Jokowi dan Megawati
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
![[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P](https://img.merahputih.com/media/7b/d4/22/7bd4227f794cc43f9b57b60c2de15d87_182x135.png)
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria

Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit

Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan

Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal

Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu

PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara

Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
