Megawati Ancam Pecat Kader yang Bermanuver Politik Jelang Pilpres 2024 Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. (Foto: DPP PDIP)

MerahPutih.com - Kader PDI Perjuangan (PDIP) diingatkan agar tidak melakukan manuver diluar kehendak partai. Demikian disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Peringatan itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) II PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).

Baca Juga:

Buka Rakernas, Megawati Sebut Presiden Jokowi Kader PDIP

Megawati meminta kader PDIP yang melakukan manuver politik untuk keluar dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

"Kalian siapa yang berbuat manuver-manuver, keluar," tegas Megawati.

Megawati mengingatkan, PDIP memiliki aturan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). PDIP, tegas Megawati, tidak mengenal istilah main dua kaki.

"Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Hadiri Rakernas PDIP

Presiden kelima RI ini menjelaskan, dirinya diberi hak prerogatif oleh partai untuk menentukan siapa calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024.

"Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Megawati menuturkan lebih baik memiliki kader pemberontak ketimbang pengkhianat partai yang melakukan manuver di belakang.

"Ingat lho! Lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh, daripada saya pecati lho kamu, saya pecati lho," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Tim Hukum PDIP Lakukan Pencermatan soal Status Cekal Mardani Maming

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Madam Peng Liyuan Jamu Ibu Negara Iriana dengan Hidangan Teh
Indonesia
Madam Peng Liyuan Jamu Ibu Negara Iriana dengan Hidangan Teh

Ibu Negara Iriana tiba dan langsung disambut oleh Madam Peng Liyuan di ruang utama dan keduanya tampak berbincang-bincang.

PPP Terbuka Diskusi dengan NasDem
Indonesia
PPP Terbuka Diskusi dengan NasDem

"Kami sangat terbuka ya untuk bisa silaturahmi, diskusi, dan berkunjung dengan partai-partai lain. Termasuk NasDem," kata Arwani

RUU LLAJ, Legislator Dorong Peralihan Kewenangan Penerbitan SIM dari Polisi ke Kemenhub
Indonesia
RUU LLAJ, Legislator Dorong Peralihan Kewenangan Penerbitan SIM dari Polisi ke Kemenhub

Komisi V DPR RI tetap mengagendakan rapat dengan pemerintah dan stakeholder terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

PSI Sebut Banyak PR yang Perlu Diselesaikan oleh Dirut Baru TransJakarta
Indonesia
PSI Sebut Banyak PR yang Perlu Diselesaikan oleh Dirut Baru TransJakarta

Jajaran direksi PT TransJakarta melakukan perombakan. Sekarang ini jabatan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta diemban oleh M. Kuncoro Wibowo menggeser Mochammad Yana Aditya diemban.

Keluarga Brigadir J Minta Jaksa Tuntut Ferdy Sambo dengan Hukuman Berat
Indonesia
Keluarga Brigadir J Minta Jaksa Tuntut Ferdy Sambo dengan Hukuman Berat

Martin Lukas Simanjuntak berharap jaksa penuntut umum (JPU) tak ragu menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman berat.

Bareskrim Sebut ACT Bayar Utang Rp 10 Miliar ke Koperasi Syariah 212
Indonesia
Bareskrim Sebut ACT Bayar Utang Rp 10 Miliar ke Koperasi Syariah 212

"Pembayaran utang salah satu perusahaan afiliasi ACT, Rp 10 miliar bersumber dari dana sosial Boeing," ujar Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Andri Sudarmaji

Pemprov dan DPRD DKI Sepakat Tambah Biaya Tak Terduga APBD 2023 Jadi Rp 868 M
Indonesia
Pemprov dan DPRD DKI Sepakat Tambah Biaya Tak Terduga APBD 2023 Jadi Rp 868 M

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta menyepakati penambahan biaya tidak terduga (BTT) dalam APBD tahun 2023. Anggaran BTT DKI 2023 menjadi Rp 868 miliar

Sri Mulyani Siapkan Skema Baru Pembayaran Lembur PNS
Indonesia
Sri Mulyani Siapkan Skema Baru Pembayaran Lembur PNS

Kemenkeu telah membuat berbagai reformasi dalam sistem kerja Kemenkeu untuk mendukung work-life balance dari para pegawai.

KPK Tetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

RSCM Kesulitan Teliti Sampel Obat pada Pasien Gangguan Ginjal Akut Meninggal Dunia
Indonesia
RSCM Kesulitan Teliti Sampel Obat pada Pasien Gangguan Ginjal Akut Meninggal Dunia

RSCM masih mendalami sejumlah sampel obat sirop yang diduga sebagai penyebab penyakit gagal ginjal akut melalui pemeriksaan laboratorium.