Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - INSIDEN keracunan yang menimpa sejumlah pelajar setelah mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) menuai polemik. Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai program MBG ini seolah menjadi bumerang bagi anak-anak.
“Mengapa program sebaik MBG bisa menjadi bumerang yang mencelakakan mereka yang seharusnya dilindungi?,” kata Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/5).
Menurut Achmad, MBG bagaikan sebuah rumah kebijakan yang dibangun dengan niat baik, tapi dilaksanakan tanpa fondasi kuat. "Kegagalan ini bukan insiden acak, melainkan konsekuensi dari perencanaan yang buruk, pengawasan yang lemah, dan tata kelola yang tidak berpihak kepada rakyat,” jelas Achmad.
Achmad melihat keracunan massal yang terjadi di Bogor dan Cianjur membuktikan bahwa negara belum belajar mengelola niat baik menjadi tindakan yang aman dan bertanggung jawab. "Ketika pemerintah hanya menawarkan kompensasi, itu seperti menambal ban bocor dengan plester. Kompensasi tidak menyelesaikan sumber kebocoran,” ungkap Achmad.
Baca juga:
Pemicu Keracunan MBG, Diduga Karena Bahan Pangannya Terkontaminasi
Achmad berujar, dalam kasus MBG, pengadaan makanan, distribusi, kontrol kualitas, hingga pengawasan semua harus diikat dalam sistem yang transparan, profesional, dan akuntabel. Visi kebijakan publik seharusnya selalu memihak pada keselamatan warga, terutama kelompok paling rentan seperti anak-anak, warga miskin, dan kelompok marginal lainnya.
MBG tidak boleh menjadi arena baru bagi praktik pengadaan yang tidak transparan, apalagi sarat kepentingan politik lokal. "Makanan anak-anak bukan proyek politik. Ia merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin mutunya,” ujar Achmad.
Jika pemerintah sungguh ingin memperbaiki keadaan, langkah pertama bukan menyusun skema kompensasi, melainkan membangun ulang kepercayaan. MBG merupakan program penting, tapi ia hanya akan berarti jika dijalankan dengan hati-hati, dengan keberpihakan pada rakyat, bukan pada vendor atau elite lokal.
“Negara tak bisa terus-menerus menyelesaikan kegagalannya dengan uang. Keamanan anak-anak tak bisa dikompensasi. Ia hanya bisa dijamin melalui sistem yang berpihak, transparan, dan bertanggung jawab,” tutup Achmad. (knu)
Baca juga:
Fokus BGN Pasca Keracunan Siswa Bogor: Pelatihan Penjamah Makanan dan Kontrol Bahan Baku MBG
