MerahPutih.com - Indikator Politik Indonesia melakukan survei nasional tentang vaksin COVID-19. Survei ini salah satunya menghasilkan temuan bahwa mayoritas masyarakat enggan divaksin corona jika berbayar.
Survei menyebutkan, pada kelompok yang bersedia divaksin (54,9 persen), mayoritas tidak bersedia jika harus membayar (70 persen) dan sekitar 23,7 persen bersedia divaksin meski harus membayar.
Baca Juga
Awal Maret, Pemprov DIY Vaksinasi COVID-19 ke Pedagang Pasar
Lembaga riset tersebut melakukan survei terhadap 1.200 responden yang berasal dari seluruh Indonesia yang terdistribusi secara proporsional dan dilakukan selama 1-3 Februari 2021.
Profil demografi sampel antara lain: Laki-laki 50,1 persen dan perempuan 49,9 persen; Perdesaan 50,5 persen dan Perkotaan 49,5 persen; usia 26-40 tahun 37 persen dan 41-55 tahun 25,4 persen; Islam 87,8 persen dan lainnya 12,2 persen; serta etnis Jawa 41,8 persen, Sunda 15,2 persen, dan Batak 2,8 persen.
Temuan lain survei ini ialah, 81,9 persen warga akan menerima vaksin COVID-19 hanya jika halal.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berujar akan mendorong kerja sama dengan tokoh agama untuk sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Jabar.
"Saya akan tingkatkan peran-peran ulama untuk memberikan fatwa-fatwa penguatan terhadap vaksin," kata Kang Emil yang menjadi narasumber web seminar (webinar) INDIKATOR "Rilis Survei Nasional: Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi COVID-19" via konferensi video dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, Minggu (21/2).
Temuan lain lewat survei ini yakni 15,8 persen sangat bersedia divaksin, 39,1 persen cukup bersedia divaksin, 32,1 persen kurang bersedia, 8,9 persen sangat tidak bersedia, dan 4,2 persen tidak tahu/tidak jawab.
Sebanyak 53,3 persen pun percaya jika vaksin efektif mencegah penularan COVID-19. Temuan lain yakni sebanyak 49,9 persen sangat khawatir terhadap validitas informasi terkait vaksin COVID-19.
Kang Emil pun mengapresiasi temuan dari survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan secara spesifik. Ia berharap, temuan bisa membantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar untuk membuat komunikasi publik yang baik terkait vaksinasi.
"Urusan vaksin PR kita masih banyak. Jadi Jabar akan menggunakan data (survei) ini. Nanti saya akan analisa ke tim saya untuk melakukan simulasi komunikasi publik. Berdasarkan temuan ini akan lebih efektif," kata Kang Emil.
"Prinsip hidup saya sebagai pemimpin, Good Data Good Decision, Bad Data Bad Decision, No Data No Decision. Data penting sekali bagi saya dalam memutuskan sebuah keputusan," ucapnya.
Adapun vaksin COVID-19 bagi Indonesia sudah halal dan suci sesuai fatwa MUI dan keamanan dipastikan dengan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.
Jabar menargetkan 36,2 juta dari total 50 juta penduduk untuk divaksin agar memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok. (Iman Ha/Jawa Barat)
Baca Juga
