Mayoritas Warga Ogah Ikut Vaksinasi COVID-19 Jika Harus Bayar Ilustrasi vaksin COVID-19. Foto: Pixabay

MerahPutih.com - Indikator Politik Indonesia melakukan survei nasional tentang vaksin COVID-19. Survei ini salah satunya menghasilkan temuan bahwa mayoritas masyarakat enggan divaksin corona jika berbayar.

Survei menyebutkan, pada kelompok yang bersedia divaksin (54,9 persen), mayoritas tidak bersedia jika harus membayar (70 persen) dan sekitar 23,7 persen bersedia divaksin meski harus membayar.

Baca Juga

Awal Maret, Pemprov DIY Vaksinasi COVID-19 ke Pedagang Pasar

Lembaga riset tersebut melakukan survei terhadap 1.200 responden yang berasal dari seluruh Indonesia yang terdistribusi secara proporsional dan dilakukan selama 1-3 Februari 2021.

Profil demografi sampel antara lain: Laki-laki 50,1 persen dan perempuan 49,9 persen; Perdesaan 50,5 persen dan Perkotaan 49,5 persen; usia 26-40 tahun 37 persen dan 41-55 tahun 25,4 persen; Islam 87,8 persen dan lainnya 12,2 persen; serta etnis Jawa 41,8 persen, Sunda 15,2 persen, dan Batak 2,8 persen.

Temuan lain survei ini ialah, 81,9 persen warga akan menerima vaksin COVID-19 hanya jika halal.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan rencananya dalam mendukung kegiatan vaksinasi nasional, saat menghadiri diskusi daring, Minggu (21/2/2021). (ANTARA/ HO-Tangkapan Layar Abdu Faisal)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan rencananya dalam mendukung kegiatan vaksinasi nasional, saat menghadiri diskusi daring, Minggu (21/2/2021). (ANTARA/ HO-Tangkapan Layar Abdu Faisal)

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berujar akan mendorong kerja sama dengan tokoh agama untuk sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Jabar.

"Saya akan tingkatkan peran-peran ulama untuk memberikan fatwa-fatwa penguatan terhadap vaksin," kata Kang Emil yang menjadi narasumber web seminar (webinar) INDIKATOR "Rilis Survei Nasional: Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi COVID-19" via konferensi video dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, Minggu (21/2).

Temuan lain lewat survei ini yakni 15,8 persen sangat bersedia divaksin, 39,1 persen cukup bersedia divaksin, 32,1 persen kurang bersedia, 8,9 persen sangat tidak bersedia, dan 4,2 persen tidak tahu/tidak jawab.

Sebanyak 53,3 persen pun percaya jika vaksin efektif mencegah penularan COVID-19. Temuan lain yakni sebanyak 49,9 persen sangat khawatir terhadap validitas informasi terkait vaksin COVID-19.

Kang Emil pun mengapresiasi temuan dari survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan secara spesifik. Ia berharap, temuan bisa membantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar untuk membuat komunikasi publik yang baik terkait vaksinasi.

"Urusan vaksin PR kita masih banyak. Jadi Jabar akan menggunakan data (survei) ini. Nanti saya akan analisa ke tim saya untuk melakukan simulasi komunikasi publik. Berdasarkan temuan ini akan lebih efektif," kata Kang Emil.

"Prinsip hidup saya sebagai pemimpin, Good Data Good Decision, Bad Data Bad Decision, No Data No Decision. Data penting sekali bagi saya dalam memutuskan sebuah keputusan," ucapnya.

Adapun vaksin COVID-19 bagi Indonesia sudah halal dan suci sesuai fatwa MUI dan keamanan dipastikan dengan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.

Jabar menargetkan 36,2 juta dari total 50 juta penduduk untuk divaksin agar memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga

Vaksinasi Corona Tahap Kedua, Solo Terima 70.000 Dosis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Semua Kontak Erat Pasien COVID-19 Wajib Karantina, Menkes: Supaya Tidak Menularkan
Indonesia
Semua Kontak Erat Pasien COVID-19 Wajib Karantina, Menkes: Supaya Tidak Menularkan

Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali

Airlangga Hartarto: Protokol Kesehatan Dilaksanakan dengan Penegakan Hukum
Indonesia
Airlangga Hartarto: Protokol Kesehatan Dilaksanakan dengan Penegakan Hukum

Airlangga juga menyebut pemerintah terus mendorong dan menyediakan vaksin COVID-19 untuk masyarakat

Polda Metro Jaya Sekat Setiap Jalan Masuk Menuju Jakarta saat Malam Tahun Baru
Indonesia
Polda Metro Jaya Sekat Setiap Jalan Masuk Menuju Jakarta saat Malam Tahun Baru

"Kami akan melakukan penyekatan di pintu-pintu masuk kota Jakarta," ucap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo

Ditlantas Polda Metro Buka Fasilitas Pengurusan SIM Korban Banjir
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Buka Fasilitas Pengurusan SIM Korban Banjir

Ditlantas Polda Metro Jaya menyediakan fasilitas pengurusan surat izin mengemudi (SIM) yang hilang dan rusak karena banjir.

Tugas Berat Komjen Listyo, Hindari Kontroversi dan Ubah Citra Polri
Indonesia
Tugas Berat Komjen Listyo, Hindari Kontroversi dan Ubah Citra Polri

Komjen Listyo Sigit Prabowo bakal segera dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri.

6 Orang Tertipu ASN Makelar CPNS Kalteng, 1 Korban Disuruh Bayar Rp 68 Juta
Indonesia
6 Orang Tertipu ASN Makelar CPNS Kalteng, 1 Korban Disuruh Bayar Rp 68 Juta

Tersangka YA, perempuan 45 tahun, tercatat sebagai ASN aktif di Pemprov Kalteng.

Lonjakan COVID-19 Jateng, Kapolda dan Pangdam Minta Satgas Lakukan Evaluasi
Indonesia
Lonjakan COVID-19 Jateng, Kapolda dan Pangdam Minta Satgas Lakukan Evaluasi

Angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah naik pascalibur panjang Lebaran.

Jaksa Agung Segera Umumkan 7 Calon Tersangka Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Jaksa Agung Segera Umumkan 7 Calon Tersangka Dugaan Korupsi Asabri

"Kami mohon maaf belum bisa sampaikan siapa-siapanya, tapi insya Allah nanti, setelah ekspose, kami akan sampaikan, pasti, kami tidak akan tutup-tutupi," ucap Burhanuddin

PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan
Indonesia
PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reformasi perpajakan untuk mengejar pemenuhan target tahun 2022.

Pegawai KPK Dilarang Demo Bareng Mahasiswa
Indonesia
Pegawai KPK Dilarang Demo Bareng Mahasiswa

KPK kini tidak lagi menjadi lembaga negara yang memberantas korupsi, melainkan berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi