Mayoritas Senator Tolak Pilkada Desember Ilustrasi - Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7-5-2020). ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

MerahPutih.com - Beberapa hari ini sejumlah media memberitakan sikap para Senator dan pimpinan DPD RI yang meminta pemerintah mengkaji ulang rencana Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Bahkan Komite I DPD RI, yang diketuai Agustin Teras Narang secara resmi mengirim surat kepada pimpinan DPD RI untuk menyatakan penolakan agenda politik tersebut di masa pandemi Covid-19.

Hal itu dianggap sangat tepat oleh Senator asal Lampung Bustami Zainudin, karena sejatinya DPD RI adalah lembaga negara yang secara konstitusi diberi amanat untuk mewakili kepentingan daerah.

Baca Juga:

KPU Akan Libatkan Gugus Tugas COVID-19 dan Kemenkes Dalam Pilkada 2020

“Nah ini kan pilkada, pemilihan kepala daerah, kok DPD tidak diajak bicara? Kok diputuskan hanya antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP? Padahal ini keputusan ini menyangkut kondisi daerah di tengah darurat Covid-19,” kata Bustami yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RI, Rabu (3/6).

Bustami mengungkapkan, DPD lahir dengan spirit agar terwujud sistem yang menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting, dibahas secara berlapis (redundancy), sehingga berbagai kepentingan dapat dipertimbangkan secara matang dan mendalam.

“Diharapkan terjadi mekanisme check and balances atau mekanisme double check. Bukan saja antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif), tetapi juga di dalam cabang legislatif sendiri,” ujar mantan Bupati Waykanan Lampung itu.

Dokumentasi warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). ANTARA FOTO/Fauzan
Dokumentasi warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). ANTARA FOTO/Fauzan

Mengapa perlu dilakukan mekanisme double check di dalam cabang legislatif sendiri? Tambahnya, karena kembali kepada “fitrah” bahwa fungsi perwakilan yang ada di DPR RI itu berbasis kepada ideologi partai politik. Sedangkan seorang Senator bukankah orang yang mewakili suatu sekat kelompok atau ideologi partai, tetapi figur yang mewakili seluruh elemen yang ada di daerah.

“Di situlah pentingnya keberadaan dan fungsi serta peran DPD RI. Untuk memastikan seluruh kepentingan rakyat dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Sehingga, sangat wajar bila para Senator itu berpikir dan bertindak sebagai seorang negarawan yang berada di dalam cabang kekuasaan di wilayah legislatif,” bebernya.

Baca Juga:

KPU-Bawaslu Seia Sekata Sukseskan Pilkada Ditengah Pandemi Corona

Bustami juga mengingatkan, bahwa UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan bahwa DPD RI adalah satu-satunya lembaga tinggi negara yang mewakili daerah dan sejajar dengan DPR RI. Bahkan Senator dipilih langsung oleh rakyat di daerah.

“Seharusnya kami diajak rembugkan dong untuk keputusan yang menyangkut nasib daerah. Apalagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya punya opsi juga untuk melaksanakan Pilkada di bulan April 2021,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti sudah menyatakan pendapatnya agar Kemendagri dan KPU mengkaji ulang keputusan Pilkada di bulan Desember 2020. Begitu pula dengan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin yang juga mengingatkan KPU agar bertangungjawab bila proses Pilkada Desember menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. (Pon)

Baca Juga:

Purnomo Mundur dari Pilkada Solo, Teguh Pilih Tunggu Sikap DPC PDIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Tersangka, Irjen Napoleon Bonaparte Dicekal ke Luar Negeri
Indonesia
Jadi Tersangka, Irjen Napoleon Bonaparte Dicekal ke Luar Negeri

Keduanya yakni Tommy Sumardi selaku diduga pemberi suap dan Napoleon Bonaparte selaku diduga penerima suap.

IKAPPI: 833 Pedagang Pasar Positif, Paling Banyak di Jakarta
Indonesia
IKAPPI: 833 Pedagang Pasar Positif, Paling Banyak di Jakarta

Terdapat 65 kasus baru dengan tambahan 3 pedagang pasar

Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan

Sanksi denda tersebut didapat dari tiga bentuk pelanggaran yang terdiri dari perorangan terkait penggunaan masker, perkantoran, dan rumah makan.

PDIP Beri Keterangan Soal Kondisi Terkini Adian Napitupulu
Indonesia
PDIP Beri Keterangan Soal Kondisi Terkini Adian Napitupulu

PDIP angkat suara soal sakit jantung yang dialami oleh salah satu politikusnya, Adian Napitupulu.

 Pemprov DKI Berharap Tempat Ibadah Terapkan Protokol Kesehatan Saat Dibuka Kembali
Indonesia
Pemprov DKI Berharap Tempat Ibadah Terapkan Protokol Kesehatan Saat Dibuka Kembali

"Satu hal yang pasti bahwa seluruh kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya harus tetap mengikuti dan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku," jelas dia.

20 Halte Transjakarta Rusak Pasca Demo Rusuh, Anies Rugi Rp55 Miliar
Indonesia
 Rencana Pemerintah Berlakukan Darurat Sipil Berpotensi Picu Suasana Chaos
Indonesia
Rencana Pemerintah Berlakukan Darurat Sipil Berpotensi Picu Suasana Chaos

Ia melanjutkan, saat ini selain menghadapi ancaman COVID-19 masyarakat juga menghadapi tekanan ekonomi, darurat sipil bisa menambah beban kepada masyarakat.

Pejabat Meninggal Akibat COVID, Semua PNS LAN Disuruh Kerja dari Rumah
Indonesia
Pejabat Meninggal Akibat COVID, Semua PNS LAN Disuruh Kerja dari Rumah

Koordinator Humas dan Protokol Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dian Alin Mulyasari menjadi korban COVID-19

Survei Alvara: 72,7 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri
Indonesia
Survei Alvara: 72,7 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri

Menurut Hasanuddin, Polri bisa ada di posisi kedua karena adanya program Promoter

Selama Lockdown, Gedung KPK Bakal Disemprot Disinfektan
Indonesia
Selama Lockdown, Gedung KPK Bakal Disemprot Disinfektan

Pegawai KPK bekerja kembali di kantor pada hari Kamis (3/9) dengan sistem kehadiran fisik proporsi