Mayoritas Fraksi Setuju Rencana Mempercepat Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Ilustrasi - Calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. (ANTARA/Naufal Ammar)

MerahPutih.com - Rencana memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres rupanya mendapat 'lampu hijau' dari DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan wacana dimajukannya jadwal penetapan daftar capres dan cawapres pada dasarnya masih masuk akal.

Baca Juga:

KPU Bantah Ada Kepetingan Politik Majukan Pendaftaran Capres

Hal ini menurutnya masih sesuai dengan regulasi pemilu, yaitu undang-undang pemilu tahun 2023.

“Undang-undang Pemilu yang sudah direvisi itu yang tahun 2023 itu dimungkinkan untuk terjadi perubahan jadwal, karena sebelumnya kita memutuskan itu penetapan jadwal pendaftaran itu 25 November pengumumannya, penetapannya itu durasinya 3 hari kemudian,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (20/9).

Yanuar juga menegaskan tidak ada problem yang terlalu serius mengenai masalah ini.

Menurutnya, Fraksi-Fraksi di DPR pun juga turut memberikan dukungan yang sama soal perubahan jadwal tersebut sehingga penetapan jadwal pastinya akan segera diputuskan.

Politisi dari Fraksi PKB itu juga menambahkan, pihaknya sejak awal berpendapat bahwa memajukan jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari empat aspek itu layak untuk dipertimbangkan.

Baca Juga:

Bawaslu Tak Permasalahkan Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat Asal Tidak Langgar UU

Diantaranya aspek politik, aspek sosiologis, aspek administrasi, dan lainnya. “Ini sebagai cara kita untuk regulasi yang lebih fleksibel dengan keadaan di lapangan tapi tidak menabrak aturan yang sudah sepakati bersama,” tutup Yanuar yang juga Politikus PKB ini.

Untuk diketahui, KPU mengusulkan rancangan PKPU terkait mempercepat pendaftaran Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2024.

Jadwal yang diajukan untuk pendaftaran direncanakan akan dipercepat mulai 10 hingga 16 Oktober 2023.

Sedangkan masa pendaftaran pencalonan sebelumnya, dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Jadwal ini berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Tak Masalah Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Dimajukan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Sebut Usulan Tunda Pilkada Tidak Relevan
Indonesia
Mahfud MD Sebut Usulan Tunda Pilkada Tidak Relevan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait opsi penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 tidak relevan.

Majelis Kehormatan Hari Ini Kumpulkan Semua Hakim Konstitusi
Indonesia
Majelis Kehormatan Hari Ini Kumpulkan Semua Hakim Konstitusi

MKMK dijadwalkan mengadakan pertemuan secara tertutup dengan sembilan hakim konstitusi.

Muhammadiyah Siap Berangkatkan Relawan Medis ke Turki dan Suriah
Indonesia
Muhammadiyah Siap Berangkatkan Relawan Medis ke Turki dan Suriah

Lembaga Penanganan Bencana Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bergerak cepat dengan menyiapkan 29 relawan Emergency Medical Team (EMT) Muhammadiyah.

[HOAKS atau FAKTA]: Scan Barcode di Tol Dapat Saldo E-Toll Rp 500 Ribu Rupiah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Scan Barcode di Tol Dapat Saldo E-Toll Rp 500 Ribu Rupiah

Pada sticker tersebut terdapat ajakan untuk melalukan scan terhadap barcode dan akan mendapatkan E-toll senilai 500 ribu rupiah.

Status Pandemi Tetap Ada meski PPKM Dihentikan
Indonesia
Status Pandemi Tetap Ada meski PPKM Dihentikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janjinya untuk menghentikan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akhir Desember 2022.

Johnny Plate Divonis 15 Tahun Penjara
Indonesia
Johnny Plate Divonis 15 Tahun Penjara

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/11).

Aparat Evakuasi Warga Korban Teror KKB Gunakan Helikopter
Indonesia
Aparat Evakuasi Warga Korban Teror KKB Gunakan Helikopter

Banyak ibu-ibu dan anak-anak yang tidak kuat melakukan perjalanan darat.

Pertamina Diminta Lakukan Analisis Risiko Seluruh Fasilitas
Indonesia
Pertamina Diminta Lakukan Analisis Risiko Seluruh Fasilitas

Pertamina juga diminta melakukan analisis risiko terhadap seluruh fasilitas yang dimiliki.

Gerindra Ungkap Prabowo Telah Lama Ingin Jumpa Megawati
Indonesia
Gerindra Ungkap Prabowo Telah Lama Ingin Jumpa Megawati

Pertemuan Prabowo dan Megawati dalam rangka menjalin silaturahmi dan komunikasi politik

Kemenag Usul Biaya Ibadah Haji Naik Jadi Rp 69 Juta
Indonesia
Kemenag Usul Biaya Ibadah Haji Naik Jadi Rp 69 Juta

Pemerintah dalam rapat bersama Komisi VIII DPR mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 sebesar Rp 69.193.733.