Mau Nikah, TNI AD Kini Tidak Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Pada Mempelai Prajurit TNI AD. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Markas Tentara Nasional Indonesia Angkata Darat mengeluarkan kebijakan persyaratan pengajuan pernikahan personel TNI Angkatan Darat. Kini, satuan TNI Angkatan Darat hanya melakukan pemeriksaan administrasi terkait pernikahan prajurit.

Satuan TNI AD menurut Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa tidak lagi mewajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon mempelai.

Baca Juga:

Berharta Rp 179 Miliar, KSAD Andika Punya Tanah di Australia hingga Amerika

"Apakah mereka sudah melakukan kesehatan apa belum, ya biarkan saja pada mereka. Mereka sudah dewasa, dan manakala mereka sudah memutuskan untuk menikah ya kita yakin prajurit kita sudah cukup dewasa dan matang untuk memutuskan apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan," ujarnya dalam keteranganya.

Selain pernikahan, Andika Perkasa juga memberikan arahan terkait persyaratan kesehatan rekrutmen prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Darat. Untuk pemeriksaan kesehatan Kowad, harus berdasarkan tujuan rekrutmen yakni guna mengikuti pendidikan pertama TNI Angkatan Darat dan berhubungan dengan latihan, serta melaksanakan tugas sebagai prajurit.

"Pemeriksaan kesehatan terhadap calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat harus sama dengan pemeriksaan kesehatan terhadap pemeriksaan prajurit TNI AD. Pemeriksaan kesehatan pada hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan rekrutmen tidak lagi dilakukan," katanya.

KSAD Andika Perkasa. (Foto: Antara)
KSAD Andika Perkasa. (Foto: Antara)

Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap prajurit Kowad harus sama dengan pemeriksaan kesehatan personel TNI AD pria sesuai dengan tujuan rekrutmen.

"Nanti rekan-rekan semua akan diberi tahu oleh Kakesdam atau kepala rumah sakit, yang mungkin sudah diberi tahu oleh Kapuskes, ada hal-hal yang tidak perlu lagi dilakukan, dan tidak perlu, tidak boleh karena tidak ada hubungannya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Jenderal Andika Jamu KSAD AS dengan Makanan Tradisional Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Risma 'Bantu' Kemenangan Eri-Armuji
Indonesia
Risma 'Bantu' Kemenangan Eri-Armuji

Salah satu faktor dominan kemenangan Er-Ji, Faktor keunggulan Eri Cahyadi-Armuji, lanjut Imam, disebabkan kuatnya Risma Effect

OTT Berkurang, Wakil Ketua KPK: Tunggu Kecerobohan Calon Koruptor
Indonesia
OTT Berkurang, Wakil Ketua KPK: Tunggu Kecerobohan Calon Koruptor

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) alami kecerobohan

Cuaca Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Hari Ini
Indonesia
Cuaca Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Hari Ini

Memasuki malam hingga dini hari seluruh wilayah di Jakarta diperkirakan cerah berawan

DKI Masuki Fase Genting COVID-19, Anak Buah Anies Minta Pusat Tambah Tracer
Indonesia
DKI Masuki Fase Genting COVID-19, Anak Buah Anies Minta Pusat Tambah Tracer

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya penanganan COVID-19 yang mengalami kenaikan kasus signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

KPK Periksa Kabag Sekretariat MKD DPR Terkait Kasus Walkot Tanjungbalai
Indonesia
KPK Periksa Kabag Sekretariat MKD DPR Terkait Kasus Walkot Tanjungbalai

Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SRP

Gunung Raung Masih Berstatus Waspada
Indonesia
Gunung Raung Masih Berstatus Waspada

Sejak tanggal 20 Januari 2021, terekam gempa tremor non harmonik tidak menerus, diikuti oleh gempa vulkanik dalam, disertai adanya perubahan pada tinggi kolom hembusan gas/abu dan warna kolom hembusan.

Satpol PP DKI Minta FPI Turunkan Baliho Rizieq Shihab
Indonesia
Satpol PP DKI Minta FPI Turunkan Baliho Rizieq Shihab

Apabila tak secepatnya dicopot, ancam Arifin, pihaknya bersama aparat TNI bakal menurunkan baliho yang masih terpasang di ibu kota.

Polisi Biarkan Rombongan Pemudik Lewati Pos Penyekatan di Kedungwaringin
Indonesia
Polisi Biarkan Rombongan Pemudik Lewati Pos Penyekatan di Kedungwaringin

Polisi menilai kondisi lalu lintas saat itu sudah tidak kondusif

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK KPK ke Jokowi Pekan Depan
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK KPK ke Jokowi Pekan Depan

Nanti monitoringnya didasarkan sikap Presiden, KPK dan BKN