Mau Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Sebut Ada Ancaman Ideologis Bahayakan Bangsa Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko angkat suara soal tuduhan miring terhadapnya selama ini.

Moeldoko menyebut alasan dirinya mengambil jabatan ketua umum karena pertarungan ideologis di ranah nasional kian menguat jelang tahun politik 2024.

Ia menuturkan, ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional. Yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024, pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali.

Baca Juga:Moeldoko Klaim Ambil Alih Partai Demokrat Demi Selamatkan Bangsa dan Negara

"Ini menjadi ancaman menuju Indonesia emas di 2045," katanya dalam keterangannya yang dikutip, Senin (29/3).

Pertarungan politik itu, lanjut Moeldoko, juga nampak di tubuh Partai Demokrat.

Sehingga, ia mengklaim, apa yang dilakukannya saat ini juga untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara.

Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi, hal itu bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara.

"Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," papar pria yang juga Kepala Staf Kepresidenan ini.

Moeldoko mengakui bahwa dirinya tidak meminta izin Presiden Jokowi tentang keputusan yang diambilnya.

Sebab, keputusan itu merupakan otoritas pribadi, sehingga Moeldoko merasa tidak ingin membebani Jokowi.

"Terhadap persoalan yang saya yakini benar itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden," tutur Moeldoko.

KLB Partai Demokrat. (Foto: Antara)
KLB Partai Demokrat. (Foto: Antara)

Ia pun menceritakan bahwa dirinya khilaf dalam mengambil keputusan memimpin Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang karena tidak memberitahu istri dan keluarga.

"Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk itu jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini," imbuhnya.

Moeldoko mengatakan, kedaulatan yang diberikan kepadanya karena kekisruhan di Partai Demokrat sudah terjadi dan arah demokrasi di partai berlambang mercy tersebut mengalami pergeseran.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," jelas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menyampaikan, sebelum memutuskan untuk menjadi pemimpin Demokrat, ia juga telah memastikan keseriusan para peserta KLB saat itu dengan mengajukan tiga pertanyaan.

Yakni terkait apakah KLB diselenggarakan sesuai dengan AD/ART, seberapa serius para kader Demokrat memintanya untuk menjadi pemimpin, serta kesanggupan para kader Demokrat untuk bekerja keras tanpa mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.

"Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan," jelas dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat Ardy Mbalembout menyesalkan omongan Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Moeldoko.

Dia mengatakan, kader sangat nyaman bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bhinneka tunggal ika, nilai-nilai Pancasila, sangat dipegang teguh di sini.

"Tidak ada ideologi lain yang mendapat tempat di sini," kata Ardy dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Ia mengatakan, semua pemimpin daerah yang berasal dari Demokrat sepakat akan hal tersebut. Mereka berasal dari suku dan agama berbeda. Namun hal itu, kata Ardy, adalah hal yang biasa.

Perbedaan tersebut, kata Ardy, merupakan berkah bagi kader Demokrat.

Ia menegaskan, Demokrat sama-sama mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kami dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

"Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bilang ada pertarungan ideologis di Demokrat," kata Ardy.

Baca Juga:Kubu AHY Tantang Anak Buah Moeldoko Buktikan Bukti Baru Kasus Hambalang

Selain itu, ia juga mempertanyakan pernyataan Moeldoko yang beralasan menerima pinangan menjadi ketum dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara.

Pasalnya, ia menilai Moeldoko menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal.

"Ini Kepala Staf Presiden malah sibuk bersiasat merebut kepemimpinan partai politik secara kasar dan ilegal," kata Ardy.

Ardy juga meminta Moeldoko tak perlu mengajari Demokrat tentang demokrasi. Ia menegaskan, kongres Demokrat tahun 2020 sah sesuai dengan hukum dan berjalan dengan demokratis.

"Anda itu dipilih jadi Ketum KW di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat," kata Ardy.

Atas dasar itu, Ardy mempertanyakan seluruh ucapan Moeldoko yang diunggah di Instagram pribadinya,

"Habis tertipu menjadi ketua umum melalui KLB ilegal, sehingga didaulat menjadi ketum KW laiknya jam KW, sekarang Moeldoko malah omongannya melantur ke mana-mana," kata Ardy. (Knu)

Baca Juga[Hoaks atau Fakta]: Demokrat Keluarkan Paket Pilpres Duet Puan-Moeldoko dan JK-AHY
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Solo KLB COVID-19, Warga Tetap Adakan Salat Idul Fitri di Masjid
Indonesia
Solo KLB COVID-19, Warga Tetap Adakan Salat Idul Fitri di Masjid

Pelaksanaan salat Idul Fitri hanya dikhususkan bagi warga kampung setempat dengan memberlakukan protokol kesehatan.Warga dari luar kampung di larang ikut salat Idul Fitri.

Meski Tak Disukai Masyarakat, Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Cabut PSBB
Indonesia
Meski Tak Disukai Masyarakat, Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Cabut PSBB

Mereka sudah mengaku kelelahan, bosan, dan membuang biaya besar selama tinggal dirumah.

Alasan MA Tolak Pemakzulan Bupati Jember Faida
Indonesia
Alasan MA Tolak Pemakzulan Bupati Jember Faida

DPRD Jember mengajukan permohonan pemakzulan Faida kepada MA dengan nomor perkara 2 P /KHS/2020 pada 16 November 2020

Ikuti Instruksi Luhut, Anies Wajibkan Warga Bawa Hasil Rapid Test Antigen Buat Masuk Jakarta
Indonesia
Ikuti Instruksi Luhut, Anies Wajibkan Warga Bawa Hasil Rapid Test Antigen Buat Masuk Jakarta

Pemprov DKI mengikuti instruksi dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan

Polisi Perlu Periksa Rizieq Shihab Terkait Dugaan Anggota FPI Terlibat Jaringan ISIS
Indonesia
Polisi Perlu Periksa Rizieq Shihab Terkait Dugaan Anggota FPI Terlibat Jaringan ISIS

Petrus menilai, selama 10 tahun terakhir, ceramah pimpinan FPI Rizieq Shihab mengandung narasi ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas.

Dua Pekan Dirawat di RS Akibat COVID-19, Wali Kota Banjarbaru Meninggal Dunia
Indonesia
Dua Pekan Dirawat di RS Akibat COVID-19, Wali Kota Banjarbaru Meninggal Dunia

Minggu (9/8) siang, kondisi kesehatan orang nomor satu di jajaran Pemkot Banjarbaru tersebut menurun

Kediri Belum Zona Hijau, Warga tak Bermasker Terancam Bayar Denda
Indonesia
Kediri Belum Zona Hijau, Warga tak Bermasker Terancam Bayar Denda

Kediri saat ini masih berstatus zona kuning COVID-19

Basarnas Catat 84 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa di Sulawesi Barat
Indonesia
Basarnas Catat 84 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa di Sulawesi Barat

Basarnas melaporkan jumlah orang meninggal dunia akibat gempa bumi di Sulawesi Barat mencapai 84 orang.

Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta
Indonesia
Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta

Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI terkait, mengenai rapat penanganan banjir di ibu kota.

Paspampres Tak Dilibatkan Dalam Pelantikan Anak Jokowi?
Indonesia
Paspampres Tak Dilibatkan Dalam Pelantikan Anak Jokowi?

Ahyani mengatakan untuk pelantikan nanti mengikuti protokoler yang dibuat Pemkot Solo