Matheus Joko Santoso Dituntut 8 Tahun Penjara Matheus Joko Santoso mendengarkan sidang pembacaan tuntutan dari gedung KPK Jakarta, Jumat (13/8). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos di Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Joko diyakini jaksa bersalah bersama mantan Mensos Juliari Batubara dan mantan KPA bansos Corona menerima uang suap Rp 32,4 miliar dari sejumlah vendor bansos Corona di Kemensos.

Baca Juga

Duduk Perkara Kasus Suap Bansos Kata Kuasa Hukum Juliari

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Matheus Joko Santoso dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa KPK, Ikhsan Fernandi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/8).

Jaksa juga menuntut dia membayar uang pengganti senilai Rp 1,560 miliar. Jika tidak membayar uang pengganti maka dipenjara selama 1 tahun.

Jaksa mengatakan Joko bersama Adi Wahyono terbukti memungut fee bansos dari beberapa vendor senilai Rp 10 ribu per paket. Perintah pengumpulan fee itu, kata jaksa, berasal dari arahan Juliari Batubara selaku Mensos saat itu.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan maka telah ada bukti penerimaan hadiah terdakwa bersama Juliari Peter Batubara. Yaitu penerimaan jumlah fee Rp 32,482 miliar yang terdiri dari Harry Van Sidabukke Rp 1,28 miliar, Ardian Iskandar Maddanatja Rp 1,95 miliar, dan Rp 29,252 miliar dari beberapa penyedia bansos lainnya.

"Ini sebagai akibat penunjukan PT Pertani, Pt Hamonangan Sude, PT Tigapilar Agro Utama, dan perusahaan lainnya sebagai penyedia bansos COVID-19 2020 di Direktorat PSKBS Kemensos 2020," ungkap jaksa.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Penerimaan uang dari Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar dilakukan secara bertahap. Sedangkan penerimaan uang Rp 29,252 miliar dari sejumlah penyedia bansos berlangsung mulai Mei hingga Desember 2020.

Jaksa menyatakan Matheus terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan bansos COVID-19 bersama dengan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan pejabat pembuat komitmen Adi Wahyono.

Jaksa mengatakan hal yang memberatkan perubatan Matheus dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Jaksa mengabulkan permohonan justice collaborator kepada Matheus.

Pertimbangannya, Matheus bukan pelaku utama dan mendapatkan perintah dari Juliari untuk mengumpulkan duit fee bansos. Matheus sejak tahap penyidikan di perkara bansos COVID-19 sampai pemeriksaan oleh KPK secara konsisten mengakui perbuatannya.

Keterangan yang diberikannya dianggap signifikan mengungkap peran lebih besar, yaitu Juliari Batubara. Matheus juga sudah mengembalikan uang sebanyak Rp 176 juta.

Joko diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Selain itu, Joko juga melanggar Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Knu)

Baca Juga

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Australia Tandai Peringatan 13 Tahun Permintaan Maaf kepada Suku Aborigin
Dunia
Australia Tandai Peringatan 13 Tahun Permintaan Maaf kepada Suku Aborigin

Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Senin menandai peringatan 13 tahun permintaan maaf resmi pemerintah kepada penduduk asli negara itu, Aborigin, atas peristiwa penganiayaan bersejarah.

Muncul Klaster COVID-19 di Kawasan Industri, Luhut Minta Pengetatan
Indonesia
Muncul Klaster COVID-19 di Kawasan Industri, Luhut Minta Pengetatan

Tidak memberikan celah untuk pelanggaran yang tidak sesuai aturan berlaku

Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin
Indonesia
Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin

UI mengomentari keinginan DPRD DKI Jakarta yang meminta jatah vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk keluarga mereka.

Pelonggaran PPKM, Jumlah Penumpang KRL Alami Lonjakan
Indonesia
Pelonggaran PPKM, Jumlah Penumpang KRL Alami Lonjakan

Per 17 Oktober perjalanan KRL per hari sebanyak 999 perjalanan

Eks Penyidik KPK AKP Robin Gunakan Safe House untuk Transaksi Suap
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Gunakan Safe House untuk Transaksi Suap

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi AKP Stepanus Robin Pattuju disebut menggunakan safe house untuk melancarkan transaksi suapnya.

BMKG Perkirakan Tiga Wilayah DKI Hujan dengan Intensitas Sedang
Indonesia
BMKG Perkirakan Tiga Wilayah DKI Hujan dengan Intensitas Sedang

Tercatat juga suhu rata-rata per wilayah mencapai 24-31 persen

PSI Minta Anies Waspadai Kerumunan Orang Tua saat Sekolah Tatap Muka
Indonesia
PSI Minta Anies Waspadai Kerumunan Orang Tua saat Sekolah Tatap Muka

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk mewaspadai terjadinya kerumunan orang tua saat antar-jemput siswa di sekolah.

41 Napi yang Tewas Akibat Kebakaran Lapas Tangerang akan Diberikan Santunan
Indonesia
41 Napi yang Tewas Akibat Kebakaran Lapas Tangerang akan Diberikan Santunan

"(Napi yang meninggal) akan diberikan santunan," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti

PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024
Indonesia
PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024

“PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anies-Ganjar dengan partai manapun,” jelas Aboe kepada wartawan, Senin (8/11).

Formasi 706 Orang, 1.802 Lamar CPNS dan PPPK di Daerah Calon Ibu Kota Indonesia
Indonesia
Formasi 706 Orang, 1.802 Lamar CPNS dan PPPK di Daerah Calon Ibu Kota Indonesia

Bagi pelamar CPNS yang dinyatakan TMS, tidak dapat mengikuti ujian kendati mencoba melamar di daerah lain