Matheus Joko Santoso Diduga Berbohong Soal Pungutan Fee Bansos COVID-19 Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso

MerahPutih.com - Kuasa hukum mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Dion Pongkor menduga Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (MJS) berbohong soal pungutan fee untuk bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Pasalnya, keterangan MJS dan keterangan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi Bansos tersebut berbeda soal besaran pungutan fee bansos.

“Para saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bansos yang kami amati dalam sidang di Pengadilan Tipikor hari ini, ada keterangan yang berbeda dengan MJS. Ini kami mensinyalir MJS sebenarnya berbohong,” ujar Dion dalam keterangannya, Rabu (31/3) malam.

Baca Juga:

KPK Dalami Jatah Paket Bansos dari Anak Buah Juliari ke Ketua Komisi VIII

Dion menjelaskan, sejumlah saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bansos dengan terdakwa Dirut dari PT Tiga Pilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja hari ini memberikan keterangan yang berbeda terkait besaran pungutan fee bansos yang dimintakan oleh MJS. Dalam keterangan sebelumnya, kata Dion, MJS menyebutkan Juliari mengarahkan untuk pungutan fee sebesar Rp10 ribu per paket bansos COVID-19.

Sementara saksi yang hadir di Pengadilan Tipikor hari ini, kata Dion, seperti pihak swasta Helmi Rivai dan broker PT Tiga Pilar Nuzulia Nasution, justru menyebutkan pungutan fee lebih besar, yakni Rp30 ribu per paket bansos atau 12 persen per paket bansos. Informasi pungutan fee diperoleh Helmi dari Adrian dan Nuzulia mendapat informasi tersebut dari Helmi.

“MJS ini memungut fee bansos itu sebenarnya adalah permainan dia sendiri, tetapi karena sekarang sedang masalah hukum, tinggal dia melemparkan ke atas,” tandas dia.

Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).
Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).

Bahkan, Dion juga menduga bahwa MJS yang bermain untuk menentukan pungutan fee dari setiap paket bansos untuk kepentingan pribadinya, tanpa sepengetahuan Juliari yang waktu itu adalah atasannya. Dion juga menduga bahwa MJS menipu para vendor soal pungutan fee setiap paket bansos dengan menyebutkan bahwa pungutan fee tersebut merupakan arahan dari Juliari.

“Apalagi ada tambahan keterangan dari saksi hari ini bahwa memungut Rp30 ribu per paket dengan aksi kalau seandainya vendor tidak memenuhi, MJS tidak akan mengeluarkan pembayaran. Kewenangan pembayaran itu kan, ada sama PPK (pejabat pembuat komitmen),” ungkap dia.

Baca Juga:

Usut Kasus Bansos, KPK Periksa Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus

Lebih lanjut, Dion mengatakan, permainan MJS melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Bansos Adi Wahyono sehingga keduanya kompak mengatakan adanya arahan dari Mantan Mensos Juliari untuk melakukan pungutan bansos COVID-19. Namun, kata dia, kenyataan besaran pungutan bansos berbeda-beda sebagaimana keterangan saksi dalam sidang hari ini.

“Jadi, diduga permainan itu melibatkan KPA Adi Wahyono sehingga tidak heran mereka menyebut ada arahan menteri (soal pungutan dari bansos), tetapi faktanya besaran pungutan berbeda-beda sesuai keterangan saksi tadi,” pungkas Dion. (Pon)

Baca Juga:

Ketua Komisi VIII Bungkam Ditanya Soal Rekomendasi Vendor Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Akhirnya Pasang 'Jak Wifi' Bagi Seluruh Warga Jakarta
Indonesia
Anies Akhirnya Pasang 'Jak Wifi' Bagi Seluruh Warga Jakarta

Internet itu akan disediakan di gedung pemerintahan, taman, RPTRA, sekolah-sekolah negeri, dan daerah-daerah yang tidak terjangkau

Mayoritas Anak Muda Ingin UU ITE Direvisi
Indonesia
Mayoritas Anak Muda Ingin UU ITE Direvisi

Sebanyak 41,6 persen anak muda mengapresiasi negatif tindakan saling lapor. Sedangkan 32,2 persen menilai tindakan saling melapor itu baik-baik saja.

Dua Penyuap Bekas Mensos Juliari Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Dua Penyuap Bekas Mensos Juliari Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Kewenangan penahanan keduanya dilanjutkan oleh JPU selama 20 hari ke depan

Belum Pikirkan Renovasi Gedung, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran
Indonesia
Belum Pikirkan Renovasi Gedung, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran

Pusat arsip sendiri terletak di lantai dasar gedung utama

Mobil Berpelat RI 1 Palsu Terobos Gerbang Penjagaan Mabes Polri
Indonesia
Mobil Berpelat RI 1 Palsu Terobos Gerbang Penjagaan Mabes Polri

Sebuah mobil Mitshubisi Pajero putih bernomor polisi RI 1 diamankan petugas provost.

Nama Moeldoko Muncul dalam Sidang Kasus Suap dan Gratifikasi Nurhadi
Indonesia
Nama Moeldoko Muncul dalam Sidang Kasus Suap dan Gratifikasi Nurhadi

Nama Moeldoko muncul dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice
Indonesia
Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice

Uang itu diduga berhubungan dengan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang kini jadi tersangka. Hal itu diketahui dari gelar perkara hari ini.

DPR Sebut Harga Tes Swab Rp900 Ribu Sudah Tepat
Indonesia
DPR Sebut Harga Tes Swab Rp900 Ribu Sudah Tepat

Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen menilai, batasan biaya tertinggi tes swab mandiri sebesar Rp900 ribu dirasa pas.

Dailami Firdaus, Kecam Macron
Indonesia
Dailami Firdaus, Kecam Macron

Tetap mengedepankan aksi yang berakhlak dan beradab.

20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma
Indonesia
20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma

Pencabulan yang dilakukan SM terjadi sejak 2002 lalu hingga Maret lalu. Pelaku yang kebetulan menjadi pendamping mereka.